Edhie Baskoro Tinjau TPS 3R, Bantuan Operasional Jadi Sorotan

Tidak banyak legislator yang memilih turun langsung ke fasilitas pengelolaan sampah komunitas — bukan ke podium, bukan ke ruang sidang, tapi ke tempat di mana warga setiap hari bergulat dengan tumpukan sampah rumah tangga. Edhie Baskoro, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, melakukan persis itu ketika ia meninjau sebuah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau yang dikenal sebagai TPS 3R. Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial — ini adalah sinyal bahwa isu pengelolaan sampah berbasis komunitas mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif nasional.

TPS 3R adalah fasilitas pengolahan sampah berskala komunal yang dirancang untuk mengurangi volume sampah sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir. Di sinilah sampah dipilah, sampah organik diolah menjadi kompos, dan material daur ulang seperti plastik atau kertas dipisahkan untuk dijual kembali. Dalam rantai pengelolaan sampah nasional, TPS 3R berfungsi sebagai filter pertama yang paling dekat dengan sumbernya — yaitu rumah tangga. Keberlangsungan operasional fasilitas ini sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, karena pendapatan dari penjualan kompos atau material daur ulang sering kali belum cukup untuk menutup biaya operasional sehari-hari.

Konteks ini penting: Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dan sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan berarti. TPS 3R hadir sebagai salah satu jawaban paling realistis dan berbasis komunitas atas krisis ini — dan inilah yang membuat perhatian legislatif terhadap fasilitas ini menjadi relevan secara kebijakan, bukan hanya secara simbolis. Isu seperti ini juga telah disoroti dalam konteks gerakan yang lebih luas, seperti yang terlihat dari gerakan 3R dari Banyuwangi hingga Badung yang membuktikan sampah bisa dikelola secara nyata.

Saat meninjau TPS 3R tersebut, Edhie Baskoro melihat langsung bagaimana fasilitas ini bekerja di tingkat akar rumput — mulai dari proses pemilahan, pengelolaan kompos, hingga mekanisme pengumpulan sampah dari warga sekitar. Kunjungan semacam ini memberi legislator gambaran yang tidak bisa diperoleh dari laporan tertulis: bahwa fasilitas yang secara desain sudah tepat sasaran ini sering kali berjalan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dalam konteks itu, perhatian langsung dari Ketua Fraksi partai besar di DPR RI terhadap infrastruktur pengelolaan sampah komunal adalah langkah yang patut dicatat — karena kebijakan yang baik biasanya lahir dari pemahaman yang lahir di lapangan.

Di balik kunjungan itu, ada realita operasional yang tidak bisa diabaikan. Banyak TPS 3R di Indonesia menghadapi masalah yang sama: anggaran operasional yang tidak memadai untuk membayar pengelola secara layak, peralatan pengolahan yang sudah usang dan tidak mendapat pemeliharaan rutin, serta tantangan terbesar yang justru datang dari hulu — yaitu sampah yang datang masih bercampur karena warga belum terbiasa memilah. Tanpa pemilahan di sumber, seluruh proses di TPS 3R menjadi jauh lebih berat, lebih mahal, dan hasilnya pun kurang optimal. Ini bukan kegagalan teknis, melainkan kegagalan sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan — bukan hanya niat baik. Inisiatif berbasis komunitas seperti yang telah berhasil dijalankan di TPS 3R Banyuwangi yang didukung oleh Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, model ini sangat bisa berhasil.

Tantangan ini juga punya dimensi ekonomi yang konkret. Fasilitas TPS 3R yang tidak beroperasi optimal berarti lebih banyak sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir — yang artinya biaya angkut lebih tinggi, umur TPA yang lebih pendek, dan potensi pendapatan dari daur ulang serta kompos yang hilang begitu saja. Dalam skala nasional, kerugian ini tidak kecil. Ini bukan sekadar soal lingkungan — ini juga soal efisiensi anggaran daerah dan potensi ekonomi sirkular yang belum dimanfaatkan. Seperti yang juga tergambar dalam dinamika potensi ekonomi dari sampah di Bantargebang yang bernilai ratusan miliar rupiah, pengelolaan sampah yang serius adalah investasi, bukan beban.

Yang kini dinantikan adalah kelanjutan konkret dari kunjungan ini. Apakah ada rencana untuk memperkuat alokasi dana operasional TPS 3R dalam pembahasan anggaran berikutnya? Apakah ada dorongan untuk merevisi skema bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan — bukan hanya untuk pembangunan fisik awal, tetapi juga untuk biaya operasional jangka panjang? Kunjungan Edhie Baskoro membuka pintu percakapan yang penting. Tapi pintu yang terbuka baru bermakna jika ada langkah nyata yang mengikutinya — dan itulah yang layak terus diikuti oleh publik yang peduli pada masa depan pengelolaan sampah Indonesia.