Dari Banyuwangi ke Badung, Gerakan 3R Buktikan Sampah Bisa Dikelola

Pada musim kemarau 2023, asap hitam membubung dari TPA Jatiwaringin — tempat pembuangan akhir yang sudah lama menanggung beban jauh melebihi kapasitasnya. Kebakaran itu bukan sekadar insiden teknis. Ia adalah cerminan dari sebuah sistem yang terlambat berbenah: sampah terus bertambah, sementara infrastruktur pengelolaan jauh tertinggal. Di sisi yang berbeda dari kepulauan yang sama, TPS3R Banyuwangi bekerja diam-diam mengelola lebih dari 50 ton sampah — bukan dengan teknologi canggih yang mahal, melainkan dengan sistem, komunitas, dan komitmen. Dua gambaran ini hidup bersamaan di Indonesia, dan celah di antara keduanya adalah tempat di mana prinsip 3R — Reduce, Reuse, Recycle — paling relevan untuk dibicarakan.

Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah setiap tahunnya, namun kapasitas pengelolaan resmi masih jauh dari memadai. Sebagian besar sampah berakhir di TPA yang sudah penuh sesak, dibakar secara terbuka, atau berserakan di sungai dan laut. Ini bukan krisis yang tiba-tiba — ia tumbuh perlahan, tersembunyi di balik kesibukan kota. Yang menarik adalah bahwa solusinya pun tumbuh dengan cara yang sama: perlahan, dari bawah, tanpa banyak sorotan. Tiga titik — Banyuwangi, Kabupaten Badung di Bali, dan Surabaya melalui program ECOTON — menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis komunitas dan prinsip 3R bukan sekadar wacana, melainkan praktik yang sedang berjalan dan menghasilkan angka nyata.

Memahami 3R bukan berarti menghafalkan tiga kata dalam bahasa Inggris. Ini soal mengubah urutan berpikir kita tentang barang dan limbah. Reduce adalah langkah paling hulu — memilih untuk tidak membeli botol plastik air minum ketika ada tumbler di tas, atau membawa kantong belanja sendiri ke pasar sebelum pertanyaan tentang daur ulang bahkan muncul. Reuse adalah tentang memperpanjang usia sebuah barang: toples selai yang dijadikan tempat bumbu, koran bekas yang jadi pembungkus, atau pakaian lama yang didonasikan alih-alih dibuang. Baru setelah dua langkah itu, Recycle masuk — mengubah botol plastik, kertas, dan kaca menjadi bahan baku baru. Bagi pembaca urban Indonesia, praktik ini tidak asing: memilah sampah dapur sebelum dikompos, atau menyetor botol plastik ke bank sampah di kelurahan, adalah ekspresi nyata dari prinsip ketiga ini. Yang sering terlupakan adalah bahwa urutan ini penting — daur ulang yang paling efisien tetap kalah efektif dibanding sampah yang sejak awal tidak diproduksi.

TPS3R Banyuwangi adalah salah satu contoh paling konkret bagaimana prinsip 3R bisa dioperasionalkan di tingkat kabupaten. TPS3R — singkatan dari Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle — bukan sekadar tempat pembuangan alternatif, melainkan fasilitas yang dirancang untuk memilah, mengolah, dan mendistribusikan kembali material dari sampah. Di Banyuwangi, sistem ini dikelola dengan melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi aktif komunitas lokal, menciptakan rantai pengelolaan yang tidak berhenti di satu titik. Angka lebih dari 50 ton sampah yang berhasil dikelola bukan sekadar statistik operasional — dalam konteks nasional di mana sebagian besar TPS3R berjalan di bawah kapasitas karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, angka itu adalah pernyataan bahwa model ini bisa berhasil ketika ada keseriusan dari semua pihak. Banyuwangi, dengan rekam jejaknya dalam inovasi pemerintahan daerah, telah menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari identitas kota, bukan sekadar kewajiban administratif.

Perjalanan ke barat, Kabupaten Badung di Bali menceritakan kisah yang sedikit berbeda namun sama kuatnya. Angka 70,2% sampah yang dikelola dengan baik bukan angka yang lahir dari kebetulan — ia adalah hasil dari kombinasi tekanan ekonomi, kesadaran ekologis, dan kepentingan pariwisata yang saling mengunci. Bali adalah destinasi global, dan reputasinya sangat tergantung pada kualitas lingkungan yang ia tawarkan. Badung, sebagai kabupaten yang menaungi Kuta, Seminyak, dan Canggu, punya kepentingan ekonomi langsung untuk menjaga lingkungannya bersih. Regulasi daerah yang lebih ketat tentang pengelolaan limbah, ditambah dengan partisipasi masyarakat yang terdorong oleh nilai budaya lokal tentang kebersihan dan harmoni, menciptakan ekosistem di mana pengelolaan sampah yang baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan norma sosial. Badung membuktikan bahwa ketika ada kepentingan bersama yang jelas — dalam hal ini, kelangsungan industri pariwisata — investasi dalam pengelolaan sampah bukan lagi beban, melainkan keputusan ekonomi yang masuk akal.

Di Surabaya, ECOTON — Ecological Observation and Wetlands Conservation — mengambil peran yang berbeda namun sama pentingnya. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang selama ini dikenal dengan advokasi perlindungan sungai dan ekosistem perairan, ECOTON melihat bahwa masalah sampah tidak bisa diselesaikan dari hilir saja. Program pelatihan pemilahan sampah yang mereka jalankan menyasar warga di tingkat paling dasar: ibu rumah tangga, pelajar, dan komunitas RT/RW. Logikanya sederhana — jika sampah sudah terpilah dengan benar sejak dapur dan tempat sampah rumah tangga, beban di TPA berkurang secara drastis dan material yang bisa didaur ulang tidak terkontaminasi. Dampak dari pendekatan berbasis edukasi ini memang tidak langsung terlihat dalam angka besar, namun ia bekerja pada level yang paling menentukan: perilaku sehari-hari jutaan orang. ECOTON mengisi celah yang tidak selalu bisa dijangkau oleh kebijakan pemerintah — yaitu perubahan kebiasaan yang butuh pendampingan, bukan sekadar regulasi. Kisah gerakan serupa bisa ditemukan di berbagai penjuru Indonesia, seperti yang gerakan daur ulang Indonesia buktikan bahwa perubahan dimulai dari aksi nyata.

Kebakaran TPA Jatiwaringin hadir sebagai pengingat yang pahit tentang apa yang terjadi ketika pendekatan hulu ini diabaikan terlalu lama. TPA yang sudah melampaui kapasitas tamping menjadi ladang gas metana yang mudah terbakar — dan ketika api menyala, dampaknya bukan hanya asap dan abu, melainkan emisi gas beracun yang memengaruhi kualitas udara di kawasan padat penduduk sekitarnya dalam jangka waktu yang tidak singkat. Ini adalah biaya nyata dari sistem pengelolaan sampah yang terlalu bergantung pada pembuangan akhir tanpa pengelolaan yang memadai di hulu. Namun alih-alih membaca tragedi ini sebagai alasan untuk pesimis, ada cara lain untuk menafsirkannya: Jatiwaringin adalah argumen terkuat mengapa Banyuwangi dan Badung harus menjadi norma, bukan pengecualian. Setiap ton sampah yang berhasil dikelola melalui prinsip 3R sebelum mencapai TPA adalah satu beban lebih sedikit di sistem yang sudah kelebihan muatan.

Tapi mengakui keberhasilan Banyuwangi dan Badung tidak berarti menutup mata terhadap tantangan yang membuat model-model ini sulit direplikasi secara luas. Infrastruktur pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih sangat tidak merata — banyak daerah belum memiliki sistem pengangkutan yang memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga upaya warga untuk memilah di rumah menjadi sia-sia di titik pengumpulan. Kesadaran publik tentang pentingnya pemilahan juga masih terfragmentasi: ada yang sudah sangat sadar, ada yang belum pernah mendengar istilah TPS3R sama sekali. Di level regulasi, kebijakan pengelolaan sampah antara pemerintah pusat dan daerah tidak selalu bergerak selaras, menciptakan ketidakpastian bagi program-program komunitas yang membutuhkan kepastian anggaran jangka panjang. Semua ini bukan alasan untuk menyerah, tetapi peta yang harus dibaca dengan jujur jika kita ingin gerakan 3R tumbuh dari sekadar titik-titik keberhasilan menjadi sistem yang menjangkau seluruh Indonesia.

Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara dalam skala yang sama: modal sosial yang kuat di tingkat komunitas, kekayaan inisiatif lokal yang tumbuh dari kebutuhan nyata, dan contoh-contoh keberhasilan yang sudah bisa dijadikan rujukan. Dari 50 ton sampah yang dikelola di Banyuwangi hingga 70,2% angka pengelolaan yang membanggakan di Badung, dari program pelatihan ECOTON yang bekerja satu komunitas demi satu komunitas, gerakan 3R di Indonesia bukan sedang mencari pembuktian — ia sedang menunggu untuk diperbesar. Dan skala itu tidak datang dari satu kebijakan besar saja, melainkan dari jutaan keputusan kecil yang dibuat setiap hari: di dapur, di pasar, di meja belanja online, dan di percakapan dengan tetangga. Setiap individu yang memilih untuk memilah, mengurangi, dan menggunakan kembali adalah satu simpul baru dalam ekosistem yang sedang tumbuh ini — dan ekosistem itu membutuhkanmu di dalamnya.