UGM Jadi Simpul Keberlanjutan Nasional, Bukan Sekadar Kampus Hijau

Ketika sebagian besar universitas di Asia Tenggara masih memperlakukan keberlanjutan sebagai program sampingan — panel surya di atap gedung rektorat, tong sampah terpilah di koridor — Universitas Gadjah Mada sedang membangun sesuatu yang jauh lebih ambisius. Bukan sekadar infrastruktur hijau, melainkan arsitektur sistemik: jaringan yang menghubungkan ladang agrowisata di pedesaan Jawa, meja negosiasi pasar karbon nasional, regulasi media, dan komunitas adat di Kalimantan Timur dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Pencapaian UGM sebagai kampus paling berkelanjutan di Indonesia versi QS World University Rankings (WUR) Sustainability 2027 bukan titik akhir — ia adalah sinyal bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia mulai diperhitungkan sebagai aktor keberlanjutan, bukan hanya pengamat.

QS Sustainability Ranking bukan sekadar daftar popularitas. Metodologi pemeringkatan ini mengukur tiga pilar utama: tata kelola institusional (bagaimana universitas menyematkan keberlanjutan ke dalam keputusan operasional dan akademiknya), dampak sosial (kontribusi nyata terhadap komunitas dan keadilan), serta dampak lingkungan (emisi, pengelolaan energi, keanekaragaman hayati). Bobot tiga pilar ini mencerminkan filosofi bahwa keberlanjutan sejati tidak bisa dibangun dari satu arah saja. Dalam konteks ASEAN, di mana persaingan antar-kampus untuk masuk daftar ini semakin ketat — dari Universitas Malaya hingga NUS Singapura — posisi UGM di puncak daftar nasional menandai pergeseran serius dalam cara Indonesia memposisikan pendidikan tingginya di peta transisi hijau regional. Yang lebih penting dari angka peringkat itu sendiri adalah pertanyaan yang mengikutinya: apa yang sebenarnya sedang dibangun UGM di lapangan?

Salah satu wujud paling konkret dari arsitektur keberlanjutan UGM adalah program KKN tematik yang mengubah desa-desa menjadi model wisata berbasis pertanian. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai relawan — mereka masuk sebagai fasilitator perubahan, membantu warga mengidentifikasi komoditas lokal unggulan, merancang paket wisata edukatif, dan membangun kapasitas manajemen komunitas. Metodologi yang digunakan menempatkan pengetahuan lokal sebagai fondasi, bukan sebagai objek intervensi dari atas. Hasilnya, desa-desa yang terlibat tidak hanya mendapatkan laporan akademik — mereka mendapatkan infrastruktur pengetahuan yang, setidaknya dalam jangka pendek, menggerakkan ekonomi lokal secara terukur. Namun pertanyaan yang sering luput dari laporan resmi adalah pertanyaan tentang keberlanjutan program itu sendiri: apakah transformasi yang diinisiasi oleh mahasiswa bertahan setelah mereka kembali ke kampus?

Jawabannya tidak seragam. Di sejumlah desa, struktur pengelolaan yang dibangun bersama mahasiswa KKN terbukti mandiri — kelompok tani wisata tetap beroperasi, jalur pemasaran digital yang diinisiasi mahasiswa tetap aktif, dan produk lokal seperti kopi, kakao, atau sayuran organik tetap memiliki pasar. Di desa lain, tanpa pendampingan berkelanjutan dan akses modal yang stabil, inisiatif itu memudar seiring siklus akademik. Pola ini bukan kelemahan eksklusif UGM — hampir semua program pengabdian masyarakat perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Yang membedakan UGM adalah skala dan intensitas upayanya untuk menjawab gap ini: dengan membangun jejaring alumni, bermitra dengan pemerintah kabupaten, dan mengintegrasikan hasil KKN ke dalam agenda riset jangka panjang, UGM mencoba memutus siklus ketergantungan pada kehadiran mahasiswa. Model ini, jika berhasil diinstitusionalisasikan, berpotensi menjadi referensi nasional bagi perguruan tinggi negeri lain, sebagaimana gerakan keberlanjutan Indonesia yang kini bergerak dari kampus hingga Papua.

Di ranah kebijakan yang lebih teknis, Indonesia kini berdiri di ambang penerbitan kredit karbon kehutanan perdana dalam sistem pasar karbon nasional. Kerangka regulasinya sudah ada: Perpres 98/2021 menetapkan nilai ekonomi karbon sebagai instrumen kebijakan iklim, sementara regulasi dari OJK mengatur bagaimana kredit karbon diperdagangkan secara sah di pasar domestik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi aktor sentral dalam proses validasi dan penerbitan kredit ini. Yang menjadi pertanyaan kritis adalah seberapa dalam institusi riset seperti UGM terlibat dalam proses MRV — Measurement, Reporting, and Verification — yang menjadi tulang punggung kredibilitas pasar karbon. Tanpa MRV yang kuat dan independen, kredit karbon hanya menjadi angka di atas kertas, rentan terhadap klaim yang tidak bisa diverifikasi.

Kapasitas akademik UGM dalam bidang kehutanan, ekologi, dan ilmu lingkungan menjadikannya kandidat alami untuk terlibat dalam ekosistem verifikasi ini. Namun keterlibatan institusional yang formal — bukan hanya riset individual dosen — masih membutuhkan kerangka kerja sama yang lebih jelas antara kampus dan KLHK. Pasar karbon Indonesia memang tumbuh cepat secara regulasi, tetapi fondasinya masih terus diuji — dan justru di sinilah peran universitas bisa menjadi penentu, bukan pelengkap. Jika UGM dan institusi akademik sejenis bisa memposisikan diri sebagai lembaga verifikasi independen yang diakui regulasi, Indonesia akan memiliki ekosistem pasar karbon yang jauh lebih kredibel di mata investor iklim internasional.

Dumaring Limestone Geosite di Kalimantan Timur menjadi salah satu narasi paling menarik dalam ekosistem konservasi Indonesia. Komunitas lokal di sana tidak menunggu intervensi pemerintah pusat atau lembaga internasional — mereka mengambil inisiatif untuk mentransformasi kawasan karst mereka menjadi model kehutanan berkelanjutan dan ekowisata yang kini diakui secara nasional. Model ini relevan dengan apa yang coba direplikasi oleh program KKN UGM di Jawa: bahwa konservasi yang paling tahan lama adalah konservasi yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri, bukan yang diimpor dari luar. Perbedaan mencolok antara Dumaring dan Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, terletak pada siapa yang memegang kendali operasional — komunitas versus birokrasi taman nasional — dan perbedaan itu berdampak langsung pada bagaimana manfaat ekonomi didistribusikan kepada warga setempat.

Di luar ladang dan hutan, ada dimensi keberlanjutan yang jarang dibicarakan secara serius di Indonesia: regulasi media. Wacana yang mendorong agar Indonesia segera memiliki kerangka regulasi media keberlanjutan yang komprehensif bukan lahir dari ruang hampa. Argumennya sederhana namun substansial — tanpa standar pelaporan yang jelas, narasi keberlanjutan di media Indonesia rentan terhadap klaim yang tidak terverifikasi, informasi yang menyesatkan, dan liputan yang tidak proporsional. Di Uni Eropa, regulasi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) telah mewajibkan perusahaan media dan korporasi besar untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial mereka secara terstandar dan dapat diaudit. Negara-negara ASEAN seperti Singapura telah mulai mengadopsi pendekatan serupa melalui Singapore Exchange (SGX) Sustainability Reporting Rules yang berlaku wajib sejak 2023.

Indonesia, dengan lanskap media yang jauh lebih kompleks — ratusan stasiun TV lokal, ribuan portal berita daring, dan dominasi platform media sosial — menghadapi tantangan regulasi yang berbeda tingkat kesulitannya. Keterlibatan akademisi, termasuk dari UGM yang memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Sekolah Pascasarjana dengan kajian komunikasi dan kebijakan publik, menjadi sangat relevan dalam merancang kerangka regulasi yang tidak hanya ketat secara hukum tetapi juga realistis secara implementasi. Gap terbesar saat ini adalah absennya definisi operasional yang disepakati: apa yang dimaksud “liputan media yang berkelanjutan” dalam konteks Indonesia? Tanpa definisi itu, regulasi apa pun hanya akan menjadi teks tanpa gigi.

Di sisi lain spektrum ekosistem ini, ada contoh nyata dari bagaimana BUMN besar seperti ASDP Indonesia Ferry mengintegrasikan agenda keberlanjutan ke dalam operasi bisnisnya. Penguatan UMKM wisata kuliner di RTH (Ruang Terbuka Hijau) Ketapang adalah contoh sinergi antara infrastruktur negara dan ekonomi komunitas lokal — ASDP tidak hanya mengoperasikan pelabuhan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi di sekitar infrastruktur yang mereka kelola. Model ini menarik karena menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak harus dimulai dari program CSR yang terpisah dari bisnis inti, melainkan bisa menjadi bagian integral dari bagaimana sebuah BUMN mendefinisikan nilai ekonomi jangka panjangnya. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah model Ketapang bisa direplikasi di pelabuhan-pelabuhan ASDP lainnya yang tersebar di 300-an titik di seluruh Indonesia, dan apa peran kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin keberlangsungan UMKM yang sudah dibangun.

“Indonesia needs a comprehensive media sustainability regulatory framework.”
— Source Intel, UGM Sustainability Initiatives

Jika dipetakan secara jujur, inisiatif-inisiatif yang telah diuraikan di atas — KKN agrowisata UGM, pasar karbon kehutanan, konservasi Dumaring, regulasi media keberlanjutan, dan model ASDP-UMKM Ketapang — masih beroperasi dalam silo yang hanya terhubung secara longgar. UGM menyediakan sumber daya manusia dan kapasitas riset; KLHK memegang otoritas regulasi karbon; ASDP memiliki infrastruktur fisik; komunitas lokal seperti di Dumaring memiliki pengetahuan dan legitimasi adat; sementara sektor swasta seperti RB SHERA dengan konsep Triple S (Style, Safety, dan Sustainability) pada produk MAESTRO-nya menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan sudah mulai diadopsi di level industri material bangunan. Masing-masing bergerak, tetapi belum dalam satu orkestra yang terkoordinasi. Gap koordinasi yang paling terasa adalah absennya platform lintas sektor yang mempertemukan data riset kampus, kebutuhan regulasi pemerintah, kapasitas komunitas, dan insentif pasar dalam satu ruang kerja yang produktif.

Membaca peta inisiatif ini dengan jujur memaksa kita untuk mengakui bahwa ambisi tidak selalu sejajar dengan kapasitas eksekusi. Di level UGM sendiri, tantangan nyata adalah menjaga konsistensi kualitas program KKN di tengah tekanan untuk memperluas skala. Semakin banyak desa yang dilibatkan, semakin tipis kemampuan supervisi akademik yang bisa diberikan. Di level pasar karbon, risiko terbesar bukan pada regulasi yang absen — regulasinya sudah ada — tetapi pada kapasitas sumber daya manusia yang mampu menjalankan MRV dengan standar yang diakui internasional. Indonesia belum memiliki cukup verifikator karbon bersertifikat yang berbasis di dalam negeri, dan ketergantungan pada lembaga verifikasi asing akan terus menggerus nilai ekonomi dari kredit karbon yang diterbitkan. Ini bukan kritik terhadap niat — niatnya tidak diragukan — tetapi kritik terhadap urgensi membangun fondasi teknis yang sering dianggap kurang seksi dibanding peluncuran program besar. Peluncuran Forestry Carbon Hub memang menandai babak baru pasar karbon Indonesia, tetapi babak itu baru bermakna jika infrastruktur verifikasinya ikut diperkuat.

Momentum yang dibangun UGM — dan ekosistem aktor yang mengelilinginya — tidak akan bertahan hanya dari kekuatan peringkat dan laporan tahunan. Ada tiga arah strategis yang, jika dieksekusi secara bersamaan, bisa mengubah momentum ini menjadi perubahan struktural yang nyata. Pertama, institusionalisasi kolaborasi antara kampus dan pemerintah dalam ekosistem pasar karbon: UGM dan PTN lain dengan kapasitas riset kehutanan dan lingkungan perlu diformalkan perannya sebagai lembaga MRV independen melalui payung hukum yang jelas, bukan hanya sebagai mitra proyek ad hoc. Kedua, replikasi model KKN agrowisata ke perguruan tinggi negeri lain secara terstruktur — bukan melalui copy-paste program, tetapi melalui transfer metodologi dan sistem supervisi yang bisa diadaptasi sesuai konteks geografis dan komoditas lokal masing-masing wilayah. Ketiga, percepatan regulasi media keberlanjutan sebagai fondasi ekosistem informasi hijau Indonesia — karena tanpa standar pelaporan yang jelas, semua inisiatif terbaik di lapangan berisiko tenggelam dalam lautan klaim yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Tiga langkah ini bukan agenda yang bisa dikerjakan oleh satu institusi seorang diri. Mereka membutuhkan persis apa yang selama ini menjadi titik lemah paling konsisten dalam keberlanjutan Indonesia: koordinasi lintas sektor yang tulus, bukan yang seremonial.