Riau, Karbon, dan Janji yang Belum Terbukti

Satu Hektare Gambut, Satu Sertifikat, Satu Pertanyaan Besar

Di sebuah ruangan kantor Pekanbaru pertengahan 2026, angka-angka itu tampak meyakinkan: ratusan ribu ton CO₂ tersimpan dalam lapisan gambut yang membentang dari Siak hingga Indragiri. Setiap ton bisa dijual. Setiap hektare bernilai. Dan pasar karbon Indonesia — yang kini beroperasi melalui IDXCarbon dan mekanisme sukarela — sedang antusias menyambut aset itu.

Ini bukan spekulasi. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan aturan perdagangan karbon kehutanan pada 2026 melalui Peraturan Menteri Kehutanan P.6/2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK Sektor Kehutanan.¹ Riau, dengan posisinya sebagai provinsi bergambut terbesar di Asia Tenggara, ada di pusat semua itu.

Pertanyaannya bukan lagi apakah pasar karbon Riau akan tumbuh. Pertanyaannya adalah: tumbuh untuk siapa?

Riau menyimpan sekitar 4,04 juta hektare lahan gambut — lebih dari sepertiga total gambut Indonesia.² Cadangan karbon yang tersimpan di dalamnya, jika dilepaskan akibat kebakaran atau drainase, bisa setara dengan emisi tahunan beberapa negara industri sekaligus. Ini menjadikan Riau bukan sekadar provinsi: ia adalah aset iklim global yang sedang aktif diperdagangkan.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri telah menegaskan komitmennya mempersiapkan arsitektur REDD+ — mekanisme internasional yang memberi insentif finansial bagi negara berkembang untuk menjaga hutan mereka — sebagai fondasi untuk masuk ke pasar karbon global.³ Langkah itu didukung oleh kunjungan belajar antar-provinsi, termasuk dari Sulawesi Tengah, yang menjadikan Riau sebagai rujukan tata kelola karbon daerah.⁴

Mekanismenya, secara kasar, berjalan seperti ini: pemegang konsesi hutan atau lahan gambut — bisa berupa perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan pemerintah daerah melalui skema REDD+ — mengklaim bahwa kawasan yang mereka kelola menyerap atau mencegah emisi dalam jumlah tertentu. Jumlah itu dikonversi menjadi kredit karbon, diverifikasi oleh lembaga independen, lalu diperdagangkan kepada korporasi yang ingin mengimbangi emisi operasional mereka.

Di atas kertas, semua pihak menang: hutan terjaga, emisi terkompensasi, dan uang mengalir ke kawasan yang selama ini dianggap hanya “beban konservasi”. Tapi justru di celah antara kertas dan kenyataan itulah pertanyaan paling serius bermunculan.

Siapa yang Duduk di Meja Negosiasi?

Di Riau, lahan gambut bukan sekadar ekosistem. Ia adalah ruang hidup bagi komunitas Talang Mamak, Sakai, dan puluhan kelompok masyarakat adat lain yang sudah mengelola dan bergantung pada kawasan tersebut jauh sebelum ada konsesi, jauh sebelum ada karbon yang bisa dijual.

Ketika proyek karbon dirancang di atas lahan yang mereka diami, satu pertanyaan mendasar sering kali tidak mendapat jawaban yang jelas: apakah mereka diajak bicara sejak awal, atau hanya diberitahu setelah kontrak ditandatangani?

Secara umum, standar internasional seperti Verra (yang mengelola skema VCS/REDD+) mensyaratkan adanya Free, Prior and Informed Consent (FPIC) — persetujuan bebas, awal, dan berbasis informasi dari komunitas lokal. Namun implementasinya di lapangan, di banyak konteks Asia Tenggara, kerap berhenti di dokumen konsultasi yang lebih bersifat formalitas daripada dialog yang sesungguhnya.

Masalah ini bukan abstrak. Ia punya konsekuensi finansial yang nyata: jika komunitas lokal tidak terlibat secara bermakna, proyek karbon yang dibangun di atas lahan sengketa berisiko kehilangan sertifikasi di kemudian hari — dan itu artinya kredit yang sudah terjual bisa menjadi liabilitas, bukan aset, bagi pembelinya. Seperti yang pernah diulas dalam konteks dinamika kredit karbon hutan Indonesia, struktur keuntungan yang tidak adil adalah risiko sistemik — bukan sekadar isu etika.

Dan di sinilah angka yang paling sulit ditemukan: berapa persen dari pendapatan kredit karbon yang secara nyata kembali ke masyarakat desa di sekitar kawasan proyek? Secara umum, studi tentang proyek REDD+ di berbagai negara menunjukkan bahwa porsi yang diterima komunitas lokal sering kali jauh lebih kecil dibandingkan yang diterima pengembang proyek dan lembaga perantara. Angka spesifik untuk Riau 2026 belum tersedia secara publik — dan ketidaktersediaan data itu sendiri adalah bagian dari masalah.

Tiga Pertanyaan yang Belum Dijawab

Ada tiga lubang besar dalam konstruksi pasar karbon Riau yang belum terisi oleh regulasi atau praktik yang ada saat ini.

Pertama, soal baseline emisi. Setiap kredit karbon dihitung berdasarkan perbandingan antara emisi yang “berhasil dicegah” dengan skenario tanpa proyek — disebut baseline. Jika baseline ini ditetapkan terlalu tinggi (asumsi deforestasi yang dilebih-lebihkan), maka kredit yang dihasilkan tidak mencerminkan pengurangan emisi yang nyata. Siapa yang memverifikasi metodologi penetapan baseline ini secara independen di Indonesia? Peraturan baru memang mengatur alurnya, namun kapasitas lembaga verifikasi lokal masih menjadi tanda tanya.

Kedua, soal distribusi pendapatan. Aturan Permenhut P.6/2026 mengatur mekanisme offset emisi, namun ketentuan tentang bagi hasil dengan masyarakat lokal masih memerlukan peraturan turunan yang lebih rinci.¹ Dalam jeda regulasi itulah risiko terbesar bersarang.

Ketiga, soal permanensi. Jika hutan yang karbonnya sudah dijual kemudian terbakar — seperti yang terjadi berulang kali di gambut Riau — apakah ada mekanisme pengembalian kredit atau kompensasi? Secara umum, standar Verra memiliki “buffer pool” untuk mengantisipasi hal ini, namun penerapannya di konteks proyek lokal Indonesia masih belum sepenuhnya teruji secara publik.

Regulasi 2026: Satu Langkah Maju, Berapa Langkah Cukup?

Adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa tidak ada progres. Peluncuran Permenhut P.6/2026 tentang tata cara perdagangan karbon kehutanan adalah langkah struktural yang nyata — ini pertama kalinya Indonesia punya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur alur offset emisi sektor kehutanan dari hulu ke hilir.¹ Sosialisasinya pun dilakukan secara luas, termasuk kepada pemerintah daerah seperti Riau yang menjadi tulang punggung implementasi.³

Di tingkat pasar, IDXCarbon terus mengembangkan infrastrukturnya. Pengamat yang dikutip dalam laporan Kontan TV mencatat bahwa pasar karbon Indonesia dijadwalkan beroperasi penuh pada Juni 2026, dengan mekanisme yang melibatkan baik perdagangan wajib (compliance) maupun sukarela.⁵ Ini adalah momentum yang, jika dikelola dengan benar, bisa mendorong investasi nyata ke konservasi gambut.

Inovasi teknologi juga mulai masuk. Monitoring karbon berbasis satelit — menggunakan data dari program seperti Copernicus ESA atau platform lokal yang sedang dikembangkan KLHK — berpotensi menjadi alat verifikasi yang jauh lebih murah dan objektif dibanding audit lapangan konvensional. Jika teknologi ini diintegrasikan ke dalam sistem sertifikasi nasional, celah manipulasi baseline bisa dipersempit secara signifikan.

Namun regulasi yang baik di atas kertas hanya bermakna jika ada penegakan yang konsisten dan data yang terbuka. Di sinilah tekanan publik — termasuk dari konsumen, LSM, dan jurnalis — menjadi komponen yang tidak bisa direduksi menjadi “pelengkap” semata.

Dinamika serupa terjadi di sektor investasi hijau Indonesia secara lebih luas: seperti yang dianalisis dalam konteks tantangan investasi hijau, ketersediaan regulasi saja tidak cukup tanpa kapasitas implementasi dan akuntabilitas yang paralel.

Apa Artinya Ini untuk Kita?

Mungkin terasa jauh: gambut Riau, angka karbon, dan korporasi yang membeli sertifikat offset. Tapi rantai ini lebih pendek dari yang terlihat.

Setiap kali sebuah merek besar — mulai dari perbankan hingga produsen barang konsumsi — mengumumkan target “net-zero” atau “carbon neutral”, ada kemungkinan besar bahwa klaim itu sebagian didukung oleh kredit karbon dari hutan seperti yang ada di Riau. Jika kredit itu tidak terverifikasi dengan baik, maka “net-zero” itu adalah angka di atas kertas, bukan pengurangan emisi yang nyata. Dan biayanya tidak cuma lingkungan — perusahaan yang terekspos kredit karbon palsu atau berkualitas rendah menghadapi risiko reputasi dan hukum yang semakin serius di era regulasi ESG global yang makin ketat.

Sebagai konsumen, ada pertanyaan yang bisa mulai Anda tanyakan: apakah kredit karbon yang digunakan merek ini tersertifikasi oleh Verra, Gold Standard, atau setara? Apakah ada laporan distribusi manfaat ke komunitas lokal? Apakah proyek karbonnya bisa diakses secara publik di registri yang diverifikasi?

Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan tekanan. Dan tekanan yang terakumulasi adalah satu-satunya cara pasar karbon berevolusi dari instrumen akuntansi menjadi instrumen perubahan.