Seratus sembilan puluh enam negara menandatangani Paris Agreement pada 2015 dengan euforia yang jarang tertandingi dalam sejarah diplomasi lingkungan. Satu dekade kemudian, 2024 resmi menjadi tahun terpanas yang pernah dicatat umat manusia — rekor yang langsung dipecahkan lagi pada paruh pertama 2025. Negara-negara maju menjanjikan USD 100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim sejak 2009; target itu baru pertama kali diklaim “tercapai” pada 2022, namun analisis OECD menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari angka tersebut berbentuk pinjaman berbunga, bukan hibah. Uang yang “diberikan” itu, dalam banyak kasus, harus dibayar kembali oleh negara yang paling rentan terhadap krisis iklim yang mereka sendiri paling sedikit menciptakannya.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kolaborasi global itu perlu. Pertanyaannya adalah: kolaborasi global ini bekerja untuk siapa?
Arsitektur kolaborasi iklim internasional bukanlah sistem yang netral. Di puncaknya ada UNFCCC dan mekanisme COP — forum tahunan yang menghasilkan ribuan halaman teks negosiasi, namun keputusan substantifnya sering kali ditentukan dalam pertemuan tertutup antara negara-negara G7 sebelum sidang pleno resmi dibuka. Di bawahnya ada instrumen yang lebih operasional: Green Climate Fund (GCF) yang dibentuk untuk mendistribusikan pendanaan iklim ke negara berkembang, Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dirancang sebagai paket bilateral atau multilateral untuk membantu negara-negara bergantung batu bara melakukan transisi, dan inisiatif seperti Asia Zero Emission Community (AZEC) yang dipimpin Jepang. Setiap lapisan memiliki logikanya sendiri — dan logika itu tidak selalu berpihak pada negara penerima. Negara-negara yang telah menyelesaikan industrialisasi mereka dengan bahan bakar fosil selama 150 tahun adalah pihak yang paling vokal menetapkan jadwal dan target untuk negara-negara yang baru saja memulai pertumbuhan ekonominya. Agenda itu dibentuk di Brussel, Washington, dan Tokyo — bukan di Jakarta, Nairobi, atau Dhaka.
- USD 100 miliar/tahun: Janji pendanaan iklim negara maju yang dicanangkan sejak 2009. Menurut analisis OECD (2023), lebih dari 60% realisasinya berbentuk pinjaman — bukan hibah — sehingga membebani neraca utang negara berkembang.
- Emisi historis: Negara-negara G7 bertanggung jawab atas sekitar 50% akumulasi emisi CO₂ global sejak era industrialisasi, sementara negara berkembang menanggung biaya adaptasi yang jauh tidak proporsional dengan kontribusi emisi mereka.
- JETP Indonesia: Komitmen USD 20 miliar diumumkan pada COP27 (2022) oleh International Partners Group (AS, UE, Inggris, Jepang, Kanada). Per awal 2026, realisasi pencairan dana yang dapat diverifikasi masih jauh di bawah angka yang dijanjikan, dengan sebagian besar berupa komitmen pinjaman komersial dan jaminan, bukan pendanaan konsesional langsung.
- Subsidi fosil vs. energi terbarukan Global South: IMF (2023) memperkirakan subsidi bahan bakar fosil global — termasuk biaya eksternalitas — mencapai USD 7 triliun per tahun. Pendanaan energi terbarukan yang mengalir ke Global South dari mekanisme multilateral masih kurang dari 20% dari total pendanaan iklim yang tersalurkan.
- Kesenjangan transfer teknologi: Laporan UNCTAD (2023) menyebutkan bahwa kurang dari 10% paten teknologi hijau dimiliki oleh negara berkembang, sementara mekanisme transfer teknologi dalam perjanjian iklim mayoritas terhambat oleh rezim hak kekayaan intelektual yang dipertahankan negara maju.
Indonesia adalah titik analisis yang paling jujur untuk menguji seberapa adil sistem ini bekerja. Ketika JETP senilai USD 20 miliar diumumkan dengan gemerlap di COP27 pada November 2022, narasi yang dibangun adalah narasi kemenangan — bukti bahwa komunitas internasional serius membantu Indonesia meninggalkan ketergantungan pada batu bara. Realitasnya lebih berlapis. Paket tersebut terdiri dari bauran pendanaan publik, pinjaman komersial, dan jaminan risiko — bukan USD 20 miliar tunai yang langsung dapat digunakan untuk membangun infrastruktur energi terbarukan. Kondisi yang menyertai pendanaan ini mencakup persyaratan teknis dan regulasi yang, dalam banyak kasus, lebih memudahkan masuknya teknologi dan kontraktor dari negara donor daripada mengembangkan kapasitas industri dalam negeri Indonesia. Pertanyaan yang belum terjawab dengan jujur: apakah skema ini mempercepat kemandirian energi Indonesia, atau menciptakan lapisan ketergantungan baru — kali ini bukan pada batu bara, tapi pada modal dan teknologi asing yang datang dengan syarat?
Kondisi ini bukan rahasia di kalangan peneliti kebijakan. Ambisi karbon Indonesia yang dibawa ke panggung internasional memang terdengar impresif, namun celah antara komitmen diplomatik dan kapasitas implementasi di lapangan adalah celah yang nyata dan mahal.
“Negara berkembang tidak bisa terus menerima paket pendanaan iklim yang struktur dasarnya adalah pinjaman komersial dengan wajah hibah. Ini bukan solidaritas — ini adalah ekspansi pasar modal dengan kemasan diplomasi lingkungan.”
— Peneliti Senior, Institute for Essential Services Reform (IESR), 2024
Untuk memahami di mana posisi Indonesia berdiri secara konkret, perbedaan antar mekanisme kolaborasi perlu dibedah — bukan sebagai daftar akademis, tapi sebagai peta risiko dan peluang.
| Mekanisme | Janji Finansial | Realisasi s.d. 2026 | Siapa yang Kontrol | Kondisi yang Menyertai | Penilaian Kritis |
| JETP Indonesia | USD 20 miliar (COP27, 2022) | Sebagian besar masih dalam fase perencanaan; pencairan terverifikasi sangat terbatas per 2026 | International Partners Group (AS, UE, Jepang, Inggris, Kanada) | Standar teknis donor, persyaratan pengadaan yang menguntungkan kontraktor negara maju | ⚠ Problematik — dominasi pinjaman atas hibah; risiko ketergantungan teknologi |
| Green Climate Fund (GCF) | Target USD 100 miliar/tahun (kolektif, sejak 2009) | Indonesia mendapat beberapa proyek GCF, namun proses akreditasi sangat panjang dan birokratis | Board GCF — mayoritas suara negara maju | Laporan dan verifikasi ketat; kapasitas administrasi lokal sering jadi hambatan | ◑ Sebagian Substantif — ada proyek nyata, tapi akses tidak merata dan lambat |
| AZEC (Asia Zero Emission Community) | Investasi Jepang di transisi energi Asia, tidak ada angka tunggal yang dipublikasi | Beberapa MoU dan studi kelayakan; implementasi proyek terbatas | Jepang — dengan agenda mendorong teknologi hidrogen dan amonia Jepang ke pasar Asia | Fokus pada hidrogen dan amonia (teknologi Jepang) — bukan pada energi surya atau angin yang lebih murah | ⚠ Performa / Geopolitik — diduga lebih melayani ekspor teknologi Jepang |
| Kolaborasi Bilateral Indonesia–UE (Sains & Teknologi) | Program riset bersama; nilai bervariasi per proyek (2026: dorongan baru untuk pembangunan hijau) | Sejumlah program aktif berjalan; lebih fokus pada transfer pengetahuan daripada modal besar | Bersama — ada mekanisme co-governance di beberapa program | Standar regulasi UE (termasuk CBAM) berpotensi jadi hambatan ekspor Indonesia | ◑ Relatif Substantif — transfer pengetahuan lebih nyata, tapi skala kecil |
Inilah momen di mana narasi perlu dibalik. Bukan untuk membangun optimisme palsu, tapi untuk menunjukkan bahwa ada preseden kolaborasi yang benar-benar bekerja — dan strukturnya sangat berbeda dari mekanisme Utara-Selatan yang mendominasi percakapan. Kolaborasi Selatan-Selatan di bidang teknologi surya — misalnya pertukaran pengetahuan antara Indonesia, India, dan Vietnam dalam pengembangan manufaktur panel surya — menghasilkan transfer kapasitas yang lebih langsung karena tidak datang dengan agenda geopolitik yang sama kompleksnya. India, melalui International Solar Alliance, menawarkan model berbagi teknologi yang lebih egaliter dibanding paket JETP yang syaratnya ditulis di Washington. Ini bukan soal anti-Barat; ini soal mengenali perbedaan antara “kolaborasi sebagai instrumen ekspansi pasar” dan “kolaborasi sebagai solidaritas teknis.” Indonesia memiliki leverage yang belum sepenuhnya dimainkan: sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia yang krusial untuk baterai kendaraan listrik, posisi tawarnya dalam negosiasi teknologi hijau jauh lebih kuat dari yang selama ini diklaim pemerintah. Target kehutanan Indonesia pun menghadapi ujian serupa — antara komitmen yang terdengar ambisius dan data implementasi yang lebih kompleks di lapangan.
Lantas bagaimana semua ini mendarat di kehidupan sehari-hari? Arah kolaborasi global bukan urusan diplomat semata. Ketika struktur JETP memprioritaskan teknologi impor alih-alih membangun industri panel surya domestik, harga modul surya untuk rumah tangga Indonesia tidak turun secepat seharusnya. Ketika Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) UE mulai berlaku penuh, produk ekspor Indonesia — dari aluminium hingga semen — akan menghadapi tarif karbon yang mengubah daya saing dan pada akhirnya mempengaruhi lapangan kerja. Ketika pendanaan iklim multilateral lebih banyak mengalir ke proyek berskala besar yang dikelola lembaga keuangan internasional, program konservasi mangrove atau restorasi gambut di tingkat komunitas justru kekurangan modal. Solusi nyata melawan deforestasi sering kali justru datang dari inisiatif lokal yang tidak pernah mendapat sorotan di forum COP. Koneksi antara negosiasi di ballroom hotel bintang lima di Dubai atau Baku dengan harga listrik di Makassar atau akses air bersih di Kalimantan itu nyata — hanya saja tersembunyi di balik bahasa teknis yang sengaja tidak dibuat mudah dipahami.
Kesimpulan Kunci: Kolaborasi global untuk keberlanjutan adalah instrumen, bukan tujuan itu sendiri. Dan seperti semua instrumen, nilainya ditentukan oleh siapa yang memegangnya, untuk kepentingan siapa ia digunakan, dan seberapa transparan prosesnya bisa diaudit oleh publik.
FAQ: Pertanyaan yang Sering Muncul
Apakah Indonesia wajib mengikuti semua perjanjian iklim global?
Tidak secara otomatis. Indonesia meratifikasi Paris Agreement dan terikat pada komitmen NDC (Nationally Determined Contributions)-nya sendiri, tapi setiap mekanisme bilateral atau multilateral seperti JETP adalah instrumen sukarela yang syarat-syaratnya bisa dan harus dinegosiasikan.
Yang perlu dipahami adalah bahwa “sukarela” dalam konteks ini tetap beroperasi dalam ketidaksetaraan kekuatan — negara yang membutuhkan pendanaan tidak punya posisi tawar yang sama dengan negara yang menawarkannya.
Apa bedanya hibah, pinjaman lunak, dan ‘blended finance’ dalam pendanaan iklim?
Hibah tidak perlu dikembalikan — ini adalah bentuk paling murni dari solidaritas iklim. Pinjaman lunak (concessional loan) memiliki bunga rendah dan tenor panjang, tapi tetap harus dibayar dan menambah beban utang. Blended finance adalah campuran keduanya dengan modal swasta — terdengar inovatif, tapi sering kali struktur risikonya dibebankan ke pemerintah penerima sementara keuntungan mengalir ke investor swasta negara maju.
Ketika sebuah paket pendanaan iklim diklaim bernilai USD 20 miliar, tanyakan selalu: berapa persen hibah murni, berapa persen pinjaman, dan siapa yang menanggung risiko ketika proyek tidak berjalan sesuai rencana?
Apakah mundur dari kolaborasi global adalah opsi yang valid bagi Indonesia?
Mundur total bukan opsi yang realistis maupun bijaksana — Indonesia membutuhkan teknologi dan modal yang tidak bisa dipenuhi sendiri dalam jangka pendek, dan isolasi dari pasar global memiliki biaya ekonomi yang nyata.
Yang valid — dan perlu didorong — adalah negosiasi ulang syarat-syarat yang tidak adil, diversifikasi mitra (termasuk memperkuat kolaborasi Selatan-Selatan), dan membangun kapasitas domestik agar posisi tawar Indonesia semakin kuat dari waktu ke waktu, bukan semakin bergantung.
Apa yang bisa dilakukan warga biasa untuk mendorong akuntabilitas kolaborasi ini?
Mulai dari literasi: pahami perbedaan antara komitmen dan realisasi, antara hibah dan pinjaman, antara transfer teknologi dan impor teknologi. Ikuti laporan dari lembaga seperti IESR, IRID, atau INDEF yang secara konsisten memantau implementasi perjanjian iklim di Indonesia.
Tekanan publik yang terinformasi — melalui media, advokasi sipil, dan pertanyaan langsung kepada wakil rakyat — adalah salah satu mekanisme paling efektif untuk memastikan bahwa negosiator Indonesia di meja internasional tidak hanya mewakili kepentingan institusi, tapi juga kepentingan rakyat yang akan menanggung konsekuensinya paling lama.
Kolaborasi global untuk keberlanjutan tidak akan hilang dari peta — dan tidak seharusnya. Tapi memperlakukannya sebagai kebijaksanaan yang tidak bisa dipertanyakan adalah kesalahan yang akan mahal harganya. Sistem ini bisa menjadi mesin percepatan transisi energi yang adil bagi Indonesia, atau bisa menjadi mekanisme halus yang mengunci negara ini dalam ketergantungan baru. Bedanya ada pada siapa yang duduk di meja negosiasi, seberapa kuat mereka memahami struktur kepentingan di balik setiap klausa, dan seberapa banyak warga Indonesia yang cukup melek untuk menuntut transparansi atas setiap dolar yang diklaim sebagai “solidaritas iklim.” Ini bukan urusan diplomat semata. Ini urusan kita semua.
Punya Ide Artikel?
Bantu kami menyoroti isu lingkungan yang penting bagi Anda. Kirimkan riset, berita, atau topik yang ingin Anda lihat di HidupHijau.
