Dari Ruang Kelas Pasuruan hingga Ibu Kota Baru — Panel Surya Indonesia Tumbuh di Berbagai Lapisan Masyarakat

Di satu sisi, 107 siswa Madrasah Ibtidaiyah Roudlotul Ulum di Pasuruan, Jawa Timur, sedang belajar cara kerja panel surya dengan mata berbinar. Di sisi lain, pemerintah tengah mengejar target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dengan investasi mencapai Rp1.772 triliun. Kontras ini bukan sekadar simbol—ini adalah bukti bahwa transisi energi surya Indonesia kini bergerak secara bersamaan dari lapisan paling bawah hingga ke puncak kebijakan nasional.

Yang terjadi saat ini bukan kebetulan. Dalam rentang waktu yang berdekatan, beragam institusi—mulai dari madrasah di kota kecil, perguruan tinggi teknik, tim pengabdian masyarakat dari universitas Islam, hingga proyek megah Ibu Kota Nusantara—semuanya mengintegrasikan teknologi panel surya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini adalah momentum kolektif yang jarang terjadi dalam sejarah adopsi teknologi hijau di Indonesia.

Bagi 107 siswa kecil di MI Roudlotul Ulum Pasuruan, materi energi terbarukan bukan lagi teori di buku paket. Mereka melihat langsung ribuan panel surya beroperasi, mempelajari bagaimana sinar matahari diubah menjadi listrik yang menyalakan lampu kelas mereka. Program edukasi seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang melek energi hijau—bukan sekadar tahu bahwa panel surya itu “ramah lingkungan”, tetapi benar-benar paham bagaimana teknologi itu bekerja dan mengapa ia relevan untuk masa depan mereka. Literasi energi yang dimulai dari bangku madrasah adalah modal sosial yang tidak bisa dibeli dengan investasi triliunan sekalipun.

Di level perguruan tinggi, adopsi panel surya tidak lagi sekadar objek penelitian, melainkan bagian dari infrastruktur kampus. UIN Suska Riau, misalnya, memasang PLTS rooftop berkapasitas 3,6 kWp pada Desember 2021. Sistem on-grid ini tidak hanya memangkas tagihan listrik kampus, tetapi juga menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa teknik dan sains lingkungan. Mereka dapat mengukur produksi listrik real-time, menghitung pengurangan emisi karbon (tercatat 3.031 kg per tahun, setara menanam 97 pohon), dan belajar troubleshooting sistem energi terbarukan secara langsung. Tren green campus semacam ini mulai meluas—kampus-kampus teknik di Indonesia kini menjadikan PLTS bukan hanya wacana akademis, tetapi juga komitmen operasional nyata.

Lebih jauh lagi, tim dari UIN Suska Riau membawa pengetahuan tersebut keluar dari tembok kampus. Mereka memasang panel surya berkapasitas 18 kWp di Desa Krandegan, sebuah model pengabdian masyarakat yang mempertemukan akademisi, teknologi, dan komunitas lokal. Ini adalah contoh konkret dari triple helix—ketika institusi pendidikan bermitra langsung dengan masyarakat pedesaan untuk menghadirkan energi bersih. Proyek seperti ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak harus menunggu kebijakan top-down; ia bisa dimulai dari inisiatif bottom-up yang melibatkan warga desa sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat pasif.

Sementara itu, di level simbolik dan politis, Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai mengintegrasikan PLTS ke dalam masterplan infrastrukturnya. IKN dirancang sebagai kota masa depan yang berbasis energi terbarukan, dan kehadiran panel surya di sana bukan sekadar ornamen hijau, melainkan sinyal kebijakan: Indonesia serius membangun ekosistem perkotaan yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Jika IKN berhasil menjadi model kota hijau yang fungsional, ia akan menjadi referensi bagi pengembangan kota-kota lain di Indonesia—bahkan di Asia Tenggara. Seperti yang pernah dibahas dalam artikel sebelumnya tentang adopsi panel surya di berbagai sektor, integrasi teknologi ini kini sudah melampaui sekadar pilihan teknis—ia menjadi narasi identitas nasional.

Target pemerintah untuk membangun 100 gigawatt PLTS dengan investasi Rp1.772 triliun memang terdengar ambisius—bahkan oleh beberapa kalangan dianggap terlalu optimis. Namun jika angka ini dipecah, ia menjadi lebih masuk akal: pemerintah menargetkan 70% pendanaan berasal dari produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), sementara sisanya dari skema pembiayaan campuran. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, fokus utama program ini adalah mengurangi ketergantungan pada pembangkit diesel di Indonesia Timur, di mana biaya listrik bisa mencapai lebih dari 1 dolar AS per kilowatt-hour—angka yang sangat memberatkan masyarakat lokal. Dengan PLTS, biaya energi bisa ditekan drastis, sekaligus memperkuat indeks ketahanan energi nasional yang saat ini berada di level 6,7.

“Kami ingin bergerak sangat cepat untuk menggunakan listrik dari energi surya. Kami memiliki rencana dan kami bertekad untuk berjalan secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya.”
— Presiden Prabowo Subianto, Indonesia-Japan Business Forum, Tokyo, Maret 2026

Namun angka raksasa di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa gerakan nyata di lapangan. Dan di sinilah momentum saat ini menjadi penting: dari ruang kelas di Pasuruan, laboratorium kampus di Pekanbaru, desa-desa di Riau, hingga koridor IKN—transisi energi surya Indonesia sudah bergerak secara organik. Yang dibutuhkan sekarang adalah jembatan antara gerakan dari bawah dan kebijakan dari atas. Bukan sekadar target angka yang dipaksakan, tetapi ekosistem yang memberdayakan—regulasi yang sederhana, skema pembiayaan yang inklusif, dan pendidikan energi yang menjangkau hingga ke pelosok. Jika tiga elemen itu hadir, target 100 GW bukan lagi mimpi—ia adalah konsekuensi logis dari gerakan yang sudah dimulai hari ini.