Dari Gang Kembangan hingga Sukapura, Sampah Organik Jadi Pupuk Nyata

Setiap hari, truk-truk sampah memadati jalur menuju TPA Bantargebang di Bekasi — dan sebagian besar muatannya bukan plastik atau logam, melainkan kulit bawang, daun pisang, sisa nasi, dan potongan sayur yang membusuk di perjalanan. Sampah organik adalah mayoritas tak terucap dari krisis sampah Jakarta: ia membusuk, menghasilkan gas metana yang memperparah pemanasan global, dan merenggut kapasitas TPA yang sudah lama di ambang batas. Tapi di tengah gambaran itu, ada cerita yang berbeda — cerita yang berlangsung diam-diam di gang-gang sempit beberapa kelurahan, di mana sekelompok warga memutuskan untuk tidak lagi menunggu solusi datang dari atas.

Yang mereka lakukan bukan sekadar memilah sampah. Mereka mengubahnya menjadi panen. Sisa dapur yang semalam terbuang, daun-daun kering yang tersapu dari halaman, bahkan limbah peternakan — semua itu kini menjadi pupuk yang menyuburkan kebun komunitas, memberi makan ikan dan ternak, dan perlahan mengubah cara pandang tentang apa itu “sampah”. Gerakan ini tidak lahir dari kampanye besar atau anggaran kota yang besar. Ia lahir dari satu pertanyaan sederhana: bagaimana jika ini bisa dipakai lagi?

Salah satu nama yang paling sering muncul dalam percakapan soal kompos komunitas di Jakarta adalah Imam Basori, penggagas program Kompos Keliling di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Program ini lahir dari frustrasi yang sangat sederhana: melihat sampah dapur warga — kulit buah, ampas kopi, sisa sayuran — dibuang begitu saja padahal masih bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna. Imam tidak membuka fasilitas besar atau menunggu izin dari dinas. Ia memulai dengan mengumpulkan sampah organik dari rumah ke rumah, mengolahnya secara komunal, dan hasilnya langsung digunakan untuk menyuburkan kebun warga di sekitar kelurahan. Siklus itu — dari dapur ke kebun, dari kebun ke piring — adalah inti dari apa yang ia bangun.

Yang membuat Kompos Keliling menarik bukan hanya prosesnya, melainkan model partisipasinya. Warga tidak sekadar menjadi pendonor sampah; mereka terlibat dalam proses pengolahan, memahami rasio bahan yang dibutuhkan, dan akhirnya memiliki rasa memiliki terhadap hasilnya. Ketika panen kebun komunitas tiba — tomat, cabai, atau sayuran hijau yang tumbuh dari pupuk buatan tangan mereka sendiri — ada kepuasan yang berbeda dari sekadar membuang ke bak sampah dan melupakannya. Inilah yang disebut closed-loop dalam bahasa teknis, tapi di Kembangan Utara, warga menyebutnya lebih sederhana: tidak ada yang terbuang sia-sia. Model semacam ini sejalan dengan apa yang gerakan kompos Indonesia dokumentasikan — dari dapur kecil hingga skala institusi, prinsipnya sama.

Di sisi lain kota, tepatnya di Kelurahan Cempaka Putih Timur, pendekatan yang diambil berbeda — dan justru menyentuh material yang sering luput dari perhatian program kompos rumahan: dedaunan. Daun-daun yang berguguran dari pohon-pohon di tepi jalan atau pekarangan warga biasanya berakhir dibakar atau dibuang ke bak sampah umum. Padahal dalam ilmu pengomposan, daun kering adalah “bahan coklat” — sumber karbon yang justru sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan nitrogen berlebih dari sisa makanan. Tanpa karbon yang cukup, tumpukan sampah organik akan berbau menyengat dan proses penguraiannya terhambat. Dengan memahami hal ini, program di Cempaka Putih Timur menjadikan dedaunan bukan masalah, melainkan komponen kunci yang selama ini tersedia gratis di sekitar kita.

Tantangan teknis pengomposan dedaunan memang nyata. Daun dengan lapisan lilin tebal (seperti daun mangga atau karet) membutuhkan waktu dekomposisi yang lebih lama, dan tanpa pencacahan terlebih dahulu, prosesnya bisa berbulan-bulan. Program Cempaka Putih Timur mengatasinya dengan cara yang pragmatis: daun dicacah secara manual atau menggunakan mesin pencacah sederhana, dicampur dengan sisa makanan warga, dan dikelola dalam unit pengomposan kolektif di tingkat RT. Struktur ini — di mana program diorganisir secara berjenjang mulai dari RT hingga kelurahan — menjadi kunci keberlanjutannya, karena tidak bergantung pada satu orang saja untuk terus berjalan.

Jika Kembangan Utara dan Cempaka Putih Timur mewakili model pengomposan konvensional yang telah dioptimalkan, maka Kelurahan Sukapura di Jakarta Utara membawa inovasi yang satu level lebih jauh: kombinasi budidaya maggot atau larva dari spesies Hermetia illucens (Black Soldier Fly/BSF) dengan pembuatan kompos. Teknologi BSF sesungguhnya sedang dibicarakan di forum-forum lingkungan global, namun di Sukapura, ia sudah menjadi praktik keseharian warga. Cara kerjanya mengagumkan dalam kesederhanaannya: larva BSF yang baru menetas diletakkan dalam wadah berisi sampah organik — sisa makanan, sayuran busuk, ampas dapur — dan dalam 7 hingga 14 hari, larva itu mengurai hampir seluruh material organik tersebut dengan efisiensi yang jauh melampaui metode konvensional.

Yang dihasilkan dari proses ini bukan hanya pengurangan volume sampah yang drastis. Larva BSF yang telah dipanen memiliki kandungan protein tinggi, menjadikannya pakan ternak dan ikan yang berkualitas — dan ini membuka peluang ekonomi nyata bagi warga yang membudidayakannya. Sementara itu, residu atau sisa penguraian yang ditinggalkan larva (yang dikenal sebagai kascing atau frass) adalah pupuk organik dengan kandungan hara yang sangat baik, siap pakai tanpa proses tambahan yang panjang. Sukapura membuktikan bahwa satu kilogram sampah organik bisa menghasilkan dua produk bernilai sekaligus — sebuah efisiensi yang seharusnya membuat sistem pengelolaan sampah kota berpikir ulang. Perjalanan dari skala komunitas seperti ini menuju kebijakan kota adalah topik yang sudah mulai masuk dalam cetak biru kota hijau Indonesia.

Kisah-kisah dari tiga kelurahan ini berbicara tentang kota, tapi akar dari gerakan kompos Indonesia sesungguhnya juga terhubung kuat dengan tanah pertanian di luar Jakarta. Pupuk kompos dari limbah ternak — kotoran sapi, ayam, atau kambing yang difermentasi menjadi pupuk organik — telah lama menjadi fondasi pertanian organik di pedesaan Jawa, Sumatera, dan NTB. Permintaan akan pupuk organik sertifikasi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pasar produk organik domestik, namun pasokan yang stabil dan berstandar masih menjadi tantangan. Di sinilah titik temu yang menarik: apakah kompos yang diproduksi dari sampah organik perkotaan bisa menjadi bagian dari rantai pasok pupuk untuk petani organik? Apakah kota bisa “mengekspor” kesuburan ke desa? Pertanyaan ini belum terjawab penuh secara sistemik, tapi beberapa komunitas sudah mulai berjalan ke arah itu secara organik — tanpa menunggu regulasi.

Namun jujur harus diakui: gerakan ini belum berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah fragmentasi — setiap kelurahan yang punya program pengolahan sampah organik cenderung berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan kelurahan tetangga apalagi dengan Dinas Lingkungan Hidup di level kota. Tidak ada standar metode yang disepakati, tidak ada sistem distribusi kompos yang terorganisir, dan tidak ada mekanisme insentif bagi RT atau RW yang berhasil mereduksi volume sampah mereka secara signifikan. Di level yang lebih kecil, masih ada stigma yang hidup: bahwa mengolah sampah organik adalah pekerjaan kotor, berbau, dan tidak pantas dilakukan di permukiman. Stigma ini menghambat adopsi bahkan di kalangan warga yang sebetulnya tertarik untuk mencoba. Akses ke peralatan dasar pun belum merata — komposter bersubsidi atau starter kit maggot masih terbatas di beberapa program percontohan.

Tantangan-tantangan ini tidak menutup jalan ke depan, tapi menunjukkan dengan jelas apa yang dibutuhkan agar gerakan ini naik dari level kelurahan ke level kota secara nyata. Replikasi model yang sudah terbukti — seperti yang dijalankan di Sukapura dan Kembangan Utara — memerlukan dokumentasi yang baik, bukan hanya semangat. Pemerintah daerah idealnya berperan sebagai fasilitator: menyediakan akses pelatihan, subsidi alat awal, dan platform untuk menghubungkan komunitas satu dengan yang lain — bukan sebagai pengendali yang mematikan inisiatif warga dengan birokrasi. Potensi ekonomi sirkular yang terkandung di sini juga belum sepenuhnya dimaksimalkan: kompos berkualitas dari skala kelurahan bisa dijual ke taman kota, pertanian urban, atau bahkan dikirim ke petani organik yang membutuhkan pasokan pupuk stabil. Maggot yang dipanen bisa menjadi komoditas. Yang belum ada adalah sistem yang menyambungkan semua titik itu — dan itulah tugas berikutnya. Gerakan kompos Indonesia yang menjalar dari kampus hingga kelurahan menunjukkan bahwa fondasi sosialnya sudah ada; yang dibutuhkan kini adalah jembatan sistemiknya.

Dari gang di Kembangan Utara tempat Imam Basori mengumpulkan sisa dapur warga, hingga kebun kelurahan di Sukapura yang tumbuh subur dari residu larva, ada satu pelajaran yang diulang-ulang dengan cara berbeda: sampah organik tidak pernah benar-benar sampah. Ia hanya bahan yang belum menemukan tempatnya yang tepat. Perubahan nyata tidak selalu menunggu kebijakan nasional atau anggaran besar — ia bisa dimulai dari satu ember komposter di sudut dapur, dari satu keputusan kecil untuk tidak lagi membuang kulit bawang ke tempat sampah biasa. Dan jika satu keputusan kecil itu berkembang menjadi sebuah program kelurahan, lalu menginspirasi kelurahan lain di sebelahnya — itulah tepatnya bagaimana sebuah gerakan kota lahir, bukan dari atas ke bawah, tapi dari dapur ke kebun, dari satu tangan ke tangan berikutnya.