Gerakan Kompos Indonesia Menjalar dari Kampus hingga Kelurahan

Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya — dan lebih dari separuhnya adalah sampah organik yang seharusnya tidak perlu berakhir di tempat pembuangan akhir. Di saat angka itu terus menumpuk, sesuatu yang menarik sedang terjadi di berbagai penjuru negeri ini: kampus, sekolah menengah, lembaga pemerintah, hingga gang-gang permukiman padat mulai bergerak secara bersamaan untuk mengubah sampah dapur dan halaman menjadi kompos. Ini bukan program tunggal yang dikoordinasikan dari satu meja. Ini adalah gelombang inisiatif simultan — dari mahasiswa KKN yang turun ke lapangan, pemerintah kota yang melatih warga RT demi RT, hingga sekolah yang menjadikan tong kompos sebagai alat belajar paling nyata.

Fakta sederhana ini yang menjadi latar dari semua gerakan tersebut: sampah organik adalah mayoritas mutlak dalam komposisi sampah rumah tangga Indonesia. Ketika mayoritas itu bisa dikelola di sumber — di dapur, di halaman, di kantin sekolah — maka beban TPA nasional bisa berkurang secara signifikan. Urgensi itulah yang membuat berbagai pihak, dari birokrat hingga mahasiswa semester enam, memilih kompos sebagai titik masuk yang paling realistis dalam percakapan besar tentang pengelolaan sampah.

Sebelum melihat lebih jauh siapa saja yang bergerak dan bagaimana caranya, ada baiknya mencermati gambaran besarnya terlebih dahulu.

Di tingkat kebijakan, sinyal paling baru datang dari Menko Zulkifli Hasan yang memperkenalkan teknologi bernama lahsamor sebagai alternatif penanganan sampah organik. Meski detail teknis teknologi ini masih terus dikembangkan dalam kerangka kebijakan nasional, kemunculan istilah ini dalam percakapan publik menandai sesuatu yang penting: pemerintah tidak lagi sekadar membicarakan TPA baru, melainkan mulai mendorong pendekatan yang memproses sampah organik sebelum ia sempat menjadi masalah. Lahsamor masuk ke dalam percakapan yang lebih besar tentang bagaimana Indonesia bisa mengurangi beban sistem persampahan konvensionalnya dengan mendiversifikasi cara penanganan di hulu — dan kompos adalah salah satu jawaban paling tua sekaligus paling relevan yang ada.

Sementara kebijakan sedang merumuskan arah, para mahasiswa sudah turun ke tanah. Mahasiswa KKN Kolaboratif 2026 melakukan observasi dan kunjungan langsung ke Kebun Kompos sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat mereka — bukan sekadar mengamati, tapi memetakan potensi dan tantangan nyata di lapangan. Paralel dengan itu, mahasiswa KKN dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mengambil langkah yang lebih jauh dengan mengembangkan kompos dan Pupuk Organik Cair (POC) dari daun kelor dan ampas kopi — dua jenis limbah yang selama ini tidak terpikir memiliki nilai. Daun kelor dikenal kaya nitrogen, sementara ampas kopi mengandung fosfor dan kalium, sehingga kombinasi keduanya menghasilkan pupuk dengan profil nutrisi yang lengkap. Inovasi ini membuktikan bahwa bahan baku kompos berkualitas tidak harus dibeli — ia bisa ditemukan di dapur dan halaman.

Pendekatan berbasis tangan langsung ini ternyata juga sudah merambah ke dunia pendidikan dasar dan menengah. SMP N 2 Borobudur menjalankan program Zero Sampah yang menempatkan pembuatan kompos dari sampah organik sebagai agenda inti sekolah. Dampak pedagogisnya melampaui pelajaran lingkungan hidup konvensional: murid tidak membaca tentang siklus organik dari buku teks, melainkan menyaksikan dan mengelolanya sendiri setiap hari. Ketika seorang pelajar melihat sisa sayuran dari kantin berubah menjadi tanah subur dalam beberapa minggu, pemahaman tentang hubungan antara konsumsi dan lingkungan menjadi jauh lebih konkret. Inilah yang membuat program kompos di sekolah memiliki efek jangka panjang yang sulit ditandingi oleh kampanye komunikasi sekalipun.

Skala komunitas menunjukkan wajah gerakan ini yang paling dekat dengan keseharian warga. Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) melatih warga Tamalanrea Indah, Makassar, untuk mengolah sampah organik rumah tangga mereka menjadi kompos yang bisa langsung dimanfaatkan. Tidak jauh dari sana, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menjalankan program Jelajah Sampah yang menjangkau tiga kecamatan sekaligus — sebuah bukti bahwa pemerintah kota tidak menunggu warga datang ke kantor, melainkan mendatangi warga langsung di lingkungan mereka. Kombinasi antara pelatihan berbasis institusi akademik dan jangkauan program pemerintah kota ini menciptakan lapisan dukungan yang saling memperkuat: PNUP menyediakan kedalaman teknis, DLH Makassar memastikan luasnya jangkauan.

Di luar skala kelurahan, ada pendekatan yang bahkan lebih personal: pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah sehat yang menjadikan halaman dan pot-pot kecil sebagai titik awal perubahan ekologis. Dengan pembuatan pupuk kompos sebagai inti kegiatannya, program ini menempatkan rumah — bukan TPA, bukan fasilitas pengolahan besar — sebagai unit pertama dalam rantai pengelolaan sampah organik. Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat urban composting di kalangan anak muda perkotaan yang tinggal di hunian sempit sekalipun. Pengomposan rumahan tidak membutuhkan lahan luas — sebuah ember bekas dan konsistensi kecil sudah cukup untuk memulai.

Apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang adalah sesuatu yang jarang terjadi dalam percakapan lingkungan: gerakan yang tumbuh secara bersamaan dari bawah dan dari atas. Mahasiswa turun ke kebun kompos. Sekolah mengubah kantin menjadi laboratorium ekologi. Warga permukiman mendapat pelatihan langsung. Pemerintah — dari tingkat kota hingga menteri — mulai memasukkan teknologi alternatif ke dalam kerangka kebijakannya. Semua ini tidak perlu dikordinasikan dari satu titik untuk bekerja. Mereka bekerja justru karena masing-masing menemukan relevansinya sendiri. Yang menarik untuk direnungkan adalah ini: setiap hari, rata-rata rumah tangga Indonesia membuang sekitar 0,3 hingga 0,5 kg sampah organik. Pertanyaannya bukan lagi apakah sampah itu bisa menjadi kompos — melainkan, sudahkah kita memutuskan untuk melihatnya sebagai sumber daya?