LESTARI SUMMIT 2026 Buktikan Keberlanjutan Kini Jadi Fondasi Pembangunan Nasional

Banjir yang menggenangi jalan nasional, abrasi yang menelan kampung pesisir, panen yang gagal karena curah hujan tak lagi terprediksi — semua ini bukan skenario hipotesis dari laporan iklim tahun 2050. Ini adalah kenyataan yang sudah berlangsung di Indonesia hari ini, memukul fondasi pembangunan dari berbagai sisi sekaligus. Ketika infrastruktur rusak lebih cepat dari yang bisa diperbaiki, ketika petani dan nelayan kehilangan ritme alam yang selama generasi menjadi panduan mereka, maka pertanyaan tentang “apakah kita perlu peduli lingkungan” sudah tidak relevan lagi. Yang relevan sekarang adalah: seberapa cepat kita bisa menjadikan keberlanjutan sebagai cara berpikir, bukan sekadar program sampingan.

Yang menarik adalah, pergeseran ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang kebijakan Jakarta. Ia muncul dari berbagai titik sekaligus — dari forum nasional bergengsi, dari geladak kapal feri milik BUMN, dari ruang diskusi sebuah kampus di Sulawesi Selatan. Di semua titik itu, bahasa yang digunakan sama: keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan fondasi. LESTARI SUMMIT 2026 menjadi salah satu momen paling jelas di mana suara-suara itu bertemu dalam satu panggung, memberi wajah dan kata pada sesuatu yang selama ini terasa abstrak bagi banyak orang.

LESTARI SUMMIT 2026 hadir bukan sekadar sebagai konferensi lingkungan dalam pengertian konvensional. Forum ini lebih tepat dipahami sebagai ruang konvergensi — tempat di mana perspektif ekonom, aktivis, pengusaha, dan pejabat publik bertemu untuk membingkai ulang narasi pembangunan Indonesia. Dan salah satu suara yang paling dinantikan di sana adalah Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata yang kini dikenal sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh Indonesia di panggung global, termasuk masa jabatannya sebagai Managing Director di World Bank. Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa keberlanjutan harus menjadi kunci bisnis — bukan dalam pengertian slogan, melainkan sebagai kalkulasi daya saing jangka panjang. Bagi Mari Elka, negara dan perusahaan yang gagal mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnisnya hari ini akan kehilangan akses ke pasar, pembiayaan, dan mitra strategis dalam waktu yang lebih dekat dari yang diperkirakan banyak orang.

Argumen Mari Elka berakar pada realitas ekonomi global yang sudah bergeser. Standar pelaporan keberlanjutan kini menjadi syarat masuk ke banyak rantai pasok internasional. Investor institusional besar semakin memperhitungkan risiko iklim dalam portofolio mereka. Dan negara-negara maju mulai memberlakukan mekanisme seperti carbon border adjustment yang akan berdampak langsung pada ekspor Indonesia. Dalam konteks ini, keberlanjutan bukan tentang altruisme — ia adalah soal apakah Indonesia tetap relevan dan kompetitif dalam ekonomi global dekade ini. Pandangan semacam ini penting untuk didengar luas, karena ia memindahkan percakapan dari ranah “baik untuk dilakukan” menuju “wajib dilakukan jika ingin bertahan.”

Di panggung yang sama, Susi Pudjiastuti membawa dimensi yang berbeda namun saling melengkapi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkenal dengan kebijakan tegas — termasuk penenggelaman kapal asing ilegal — ini berbicara dari sudut pandang yang paling dekat dengan ekosistem nyata: laut. Susi menyerukan bahwa keberlanjutan sumber daya kelautan bukan urusan sentimentalitas, melainkan basis ekonomi yang paling konkret bagi jutaan keluarga nelayan Indonesia. Ekosistem laut yang sehat adalah rantai pasok perikanan yang terjaga, adalah ketahanan pangan pesisir, adalah modal alam yang nilainya jauh melampaui angka produksi jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa pilihan antara “eksploitasi sekarang” dan “keberlanjutan untuk masa depan” adalah pilihan palsu — karena ekosistem yang rusak tidak akan pernah bisa memenuhi target produksi jangka pendek manapun dalam jangka panjang.

“Keberlanjutan harus menjadi kunci bisnis dan pembangunan.”
— Mari Elka Pangestu & Susi Pudjiastuti, LESTARI SUMMIT 2026

Perspektif Susi tentang ekologi laut ini tidak berdiri sendiri — ia berbenang merah langsung dengan apa yang disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang membidangi infrastruktur dan tata ruang nasional. AHY menyatakan bahwa infrastruktur berkelanjutan harus menjadi paradigma pembangunan nasional — sebuah pernyataan yang terdengar besar, tapi punya implikasi yang sangat konkret jika ditelusuri lebih dalam. Paradigma ini berarti setiap proyek infrastruktur — dari jalan tol hingga pelabuhan, dari bendungan hingga kawasan industri — harus dirancang dengan mempertimbangkan jejak lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan efisiensi sumber daya sepanjang siklus hidupnya. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diposisikan sebagai kota hutan masa depan, pernyataan AHY menjadi relevan sekaligus menjadi ujian — apakah komitmen itu akan terwujud dalam desain dan pelaksanaan nyata, atau berhenti pada level narasi.

Menghubungkan infrastruktur dengan keberlanjutan bukan soal menambahkan panel surya di atap gedung pemerintah. Ia menyangkut bagaimana standar green building diterapkan secara konsisten di proyek-proyek yang dibiayai APBN, bagaimana konektivitas wilayah dirancang agar tidak memercepat deforestasi, dan bagaimana jaringan jalan dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia bisa membuka akses ekonomi tanpa mengorbankan tutupan hutan yang tersisa. Tantangan ini besar, dan jujurnya — berbagai sektor strategis Indonesia masih dalam proses meyakinkan diri bahwa keberlanjutan dan pertumbuhan bisa berjalan beriringan. Tapi arah yang ditunjukkan AHY paling tidak memberi sinyal bahwa paradigma lama — bangun dulu, perbaiki kemudian — sedang secara resmi dipertanyakan dari dalam pemerintahan sendiri.

Sementara diskursus berlangsung di level kebijakan dan forum nasional, di lapangan ada langkah yang jauh lebih sunyi namun tidak kalah bermakna. PT ASDP Indonesia Ferry, perusahaan BUMN yang mengoperasikan jaringan penyeberangan laut terbesar di Indonesia, menanam 2.500 pohon mangrove sebagai bagian dari komitmen nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals. Angka 2.500 mungkin terdengar sederhana dibandingkan luasnya garis pantai Indonesia, tapi nilai di baliknya perlu dipahami dengan benar. Mangrove bukan sekadar pohon — ia adalah ekosistem lengkap yang berfungsi sebagai penyerap karbon biru yang sangat efisien, pelindung garis pantai dari abrasi dan gelombang ekstrem, sekaligus habitat kritis bagi ikan, kepiting, dan spesies laut lainnya yang menjadi sumber penghidupan nelayan sekitar.

Yang membuat langkah ASDP menarik bukan hanya angkanya, tapi konteksnya. Ini adalah BUMN yang bisnis utamanya adalah transportasi — sebuah sektor yang secara tradisional dikategorikan sebagai penyumbang emisi, bukan penyerap karbon. Ketika sebuah perusahaan feri memilih untuk menanam mangrove sebagai bagian dari agenda SDGs-nya, ia sedang mengirimkan sinyal bahwa internalisasi prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis bukan hanya tugas perusahaan teknologi hijau atau startup lingkungan. Ini adalah pekerjaan semua pemain, di semua sektor, dengan skala yang mereka miliki. Dan keputusan seperti ini, jika dikalikan dengan ratusan BUMN dan perusahaan swasta lainnya, bisa membentuk gerakan yang jauh lebih besar dari sekadar 2.500 pohon.

Gerakan keberlanjutan yang tumbuh dari forum nasional dan lapangan korporasi ini ternyata juga menemukan akarnya di tempat yang mungkin tidak selalu masuk dalam pemberitaan utama: kampus-kampus di luar Jawa. Di sinilah dimensi desentralisasi dari agenda keberlanjutan Indonesia menjadi sangat menarik untuk diperhatikan.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Sulawesi Selatan menggelar diskusi strategis mengenai penguatan SDGs Center-nya — sebuah langkah yang mungkin luput dari sorotan media nasional, namun secara simbolis sangat kuat. Sebuah institusi pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia yang aktif mendorong agenda SDGs dari akar rumput akademik adalah bukti bahwa gerakan ini telah benar-benar terdesentralisasi. IAIN Parepare tidak menunggu arahan dari Jakarta untuk mulai berbicara tentang SDG 4 — pendidikan berkualitas yang inklusif — atau SDG 17 yang menekankan kemitraan lintas sektor sebagai mesin penggerak semua tujuan lainnya. Dengan membangun kapasitas SDGs Center-nya, kampus ini memosisikan diri sebagai katalis lokal: menerjemahkan tujuan global ke dalam konteks Sulawesi Selatan, membangun jaringan dengan pemerintah daerah, dan menyiapkan mahasiswanya untuk menjadi generasi yang tidak hanya paham isu keberlanjutan, tapi siap bekerja di dalamnya.

Jika kita tarik mundur dan melihat keseluruhan mozaik ini — LESTARI SUMMIT 2026 dengan Mari Elka dan Susi, pernyataan AHY tentang paradigma infrastruktur, aksi mangrove ASDP, dan diskusi strategis IAIN Parepare — pola yang muncul cukup jelas: Indonesia sedang berada di titik di mana wacana keberlanjutan mulai bergeser menjadi praktik. Bukan secara serentak, bukan secara sempurna, tapi secara nyata. Yang membuat pergeseran ini berbeda dari sebelumnya adalah bahwa ia terjadi secara simultan di banyak lapisan — dari forum kebijakan nasional, ruang operasional BUMN, hingga kampus daerah. Sinyal-sinyal keberlanjutan ini memang sedang mengubah wajah Indonesia, meski perjalanannya masih panjang dan berliku.

Namun optimisme ini perlu diimbangi dengan kejujuran yang sama besarnya. Gap antara komitmen dan implementasi di Indonesia masih nyata dan signifikan. Pendanaan untuk pencapaian SDGs — baik dari APBN maupun blended finance — masih jauh dari yang dibutuhkan untuk menutup target 2030 dalam waktu kurang dari lima tahun ke depan. Inkonsistensi regulasi masih menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang ingin bergerak lebih cepat: aturan yang tumpang tindih, izin lingkungan yang prosesnya tidak transparan, dan insentif untuk bisnis berkelanjutan yang belum cukup menarik untuk mengubah perilaku pasar secara masif. Ada pula risiko bahwa komitmen keberlanjutan yang diumumkan di forum-forum bergengsi tidak selalu tercermin dalam anggaran dan keputusan teknis di lapangan — sebuah jarak yang harus terus dipantau dengan kritis. Ketika keberlanjutan mulai masuk ke laporan keuangan, tekanan untuk akuntabilitas yang nyata pun ikut meningkat — dan itu sebenarnya kabar baik, karena ia menciptakan mekanisme yang membuat janji sulit disembunyikan.

Pada akhirnya, yang paling menarik dari semua cerita ini adalah bahwa keberlanjutan tidak pernah benar-benar bisa menjadi proyek eksklusif pemerintah atau korporasi besar. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari: kampus yang memilih untuk membangun pusat riset SDGs daripada membiarkan isu itu menjadi bahan kuliah semata, perusahaan feri yang memutuskan bahwa menanam mangrove adalah bagian dari tanggung jawab bisnisnya, individu yang mulai mempertanyakan dari mana makanannya berasal dan ke mana sampahnya pergi. Semua suara yang berkumpul di LESTARI SUMMIT 2026 — dari Mari Elka hingga Susi, dari akademisi hingga birokrat — sedang mengirimkan pesan yang sama: kita semua adalah bagian dari gerakan ini, dan tidak ada yang bisa mengklaim bukan urusannya. Yang berubah bukan hanya kebijakan atau program — yang berubah adalah cara kita mendefinisikan kemajuan itu sendiri.