Kebakaran TPS3R Batulicin dan Ambisi Waste to Energy Lampung 2029

Sebuah fasilitas yang dirancang untuk mengurangi sampah justru ludes dilahap api. Kebakaran melanda TPS3R — Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle — di Batulicin, Kalimantan Selatan, menghanguskan sebagian bangunan dan menghentikan operasional yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah di tingkat lokal. Ironisnya, justru fasilitas semacam inilah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menekan volume sampah yang terus menggunung.

Sementara Batulicin masih berduka atas fasilitas yang terbakar, di ujung lain pulau Sumatera, Lampung sedang membangun mimpi yang jauh lebih besar: mengubah sampah menjadi listrik pada tahun 2029. Dua berita ini, meski terpisah geografis, berbicara tentang hal yang sama — seberapa siap Indonesia membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga tangguh di lapangan.

Detail teknis penyebab kebakaran di TPS3R Batulicin masih dalam proses penelusuran oleh pihak berwenang setempat. Yang jelas, kebakaran ini menghanguskan sebagian fasilitas, memaksa operasional dihentikan sementara, dan secara langsung memutus layanan pengolahan sampah bagi masyarakat di sekitar wilayah Batulicin. Dinas Lingkungan Hidup setempat belum merilis pernyataan resmi yang terverifikasi mengenai estimasi kerugian material maupun jadwal pemulihan fasilitas. Situasi ini menempatkan beban pengelolaan sampah kembali ke sistem yang lebih hulu — dan sayangnya, kapasitas cadangannya tidak selalu memadai.

TPS3R bukan sekadar tempat buang sampah yang lebih rapi. Fasilitas ini adalah unit pengolahan sampah berbasis komunitas yang beroperasi di level kelurahan atau kecamatan — memilah, mengompos, dan mendaur ulang sampah sebelum sisanya dikirim ke tempat pembuangan akhir. Dalam arsitektur pengelolaan sampah Indonesia yang terdesentralisasi, TPS3R adalah mata rantai paling dekat dengan warga. Ketika satu fasilitas lumpuh, tekanan langsung terasa: volume sampah yang tak tertangani meningkat, potensi pencemaran naik, dan biaya pengelolaan membengkak di sisi hilir. Seperti yang bisa kita lihat dari pengalaman di Pulau Pagerungan, infrastruktur 3R yang kecil pun membutuhkan komitmen pemeliharaan yang serius agar bisa berjalan berkelanjutan.

Di sinilah kontras dengan Lampung terasa tajam. Provinsi ini menargetkan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada tahun 2029 — sebuah lompatan teknologi yang menempatkan sampah bukan sebagai masalah, melainkan sebagai bahan bakar. Konsep Waste to Energy yang diusung Lampung mengikuti arah kebijakan nasional yang sudah mencantumkan PLTSa dalam peta jalan energi terbarukan Indonesia, dengan beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar lebih dulu menginisiasi rencana serupa. Pemerintah provinsi Lampung, bersama pemangku kepentingan dari sektor energi, berambisi menjadikan fasilitas ini tidak hanya solusi sampah, tetapi juga sumber pasokan listrik bagi daerah.

Namun dua peristiwa ini justru membuka pertanyaan yang lebih dalam tentang arah pembangunan infrastruktur sampah Indonesia. Mengoperasikan PLTSa sekelas kota besar membutuhkan pasokan sampah yang stabil, terklasifikasi, dan dalam volume yang konsisten — sesuatu yang hanya bisa dijamin jika jaringan TPS3R di bawahnya berjalan dengan baik. Ketika fasilitas kecil seperti di Batulicin bisa lumpuh seketika dan belum ada sistem pemulihan yang cepat, itu adalah sinyal bahwa fondasi bawahnya masih rentan. Ambisius di puncak, tapi rapuh di akar. Gerakan pengelolaan sampah yang tumbuh dari bawah, seperti yang sudah dibuktikan berbagai inisiatif komunitas dari kepulauan hingga Kalimantan, mengingatkan kita bahwa infrastruktur sampah yang kuat tidak dibangun dari atas ke bawah saja. Indonesia sedang berlomba membangun masa depan pengelolaan sampah yang lebih canggih — pertanyaannya, apakah kita sedang membangun atap sebelum dindingnya benar-benar kokoh?