Peringkat Sustainability Kampus Indonesia: Pencapaian Nyata atau Citra Semata?

Musim pengumuman peringkat sustainability universitas kembali tiba, dan kampus-kampus Indonesia merayakannya dengan semarak. UGM bertengger di posisi 41 dunia menurut Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026. IPB University menyusul di peringkat 62. Unpad mengklaim posisi 5 besar nasional dan masuk 100 besar dunia. Siaran pers mengalir, reels Instagram diproduksi, dan spanduk digital terpasang di beranda resmi institusi. Namun di balik euphoria angka-angka itu, satu pertanyaan mendasar jarang sekali diajukan dengan keras: apa sebenarnya yang sedang diukur, dan apakah angka tersebut mencerminkan perubahan yang benar-benar terjadi di dalam kampus?

THE Sustainability Impact Ratings bukan peringkat akademik biasa. Sistem ini mengklaim mengukur dampak sosial dan lingkungan institusi pendidikan tinggi berdasarkan kerangka 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB — dari kemiskinan nol hingga kemitraan global. Lebih dari 2.000 universitas di seluruh dunia berpartisipasi dalam edisi terbarunya, menjadikannya salah satu sistem evaluasi keberlanjutan kampus terbesar di planet ini. Dalam radar edisi 2026 ini, Indonesia tidak hadir dengan satu atau dua nama — ada enam institusi yang masuk hitungan: UGM (41 dunia), IPB (62 dunia), Unpad (5 nasional/100 besar dunia), UNJ (601–800 dunia), UIN Raden Intan Lampung yang mengajukan 5 tujuan SDGs, dan UM Metro yang hadir merepresentasikan Indonesia di The 5th Global Sustainable Development Congress 2026. Universitas Indonesia sendiri menjadi titik pembanding penting dalam lanskap yang semakin ramai ini.

Ada yang genuine dan patut dirayakan di sini — dan penting untuk memulai dari sana. Posisi UGM di peringkat 41 dan IPB di 62 dunia bukan angka kecil, terutama bila diletakkan dalam konteks Asia Tenggara yang kompetitif. Universitas-universitas dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam berlomba keras dalam arena yang sama, dan masuk dalam jajaran 100 besar dunia di antara lebih dari 2.000 peserta adalah sebuah pencapaian yang tidak bisa dikerdilkan begitu saja. Riset ketahanan pangan IPB yang telah berjalan selama dekade — mulai dari pengembangan varietas padi unggul hingga program pembenihan mandiri — adalah kontribusi substantif terhadap SDG 2 (Tanpa Kelaparan) yang kemungkinan besar menjadi pendorong skor signifikan. UGM, di sisi lain, memiliki jejak program energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdokumentasi cukup baik, sementara Unpad dikenal dengan program-program riset lingkungan pesisir di Jawa Barat. Ini bukan sekadar klaim — ada substansi di baliknya, meskipun seberapa dalam substansi itu tertanam dalam operasi harian kampus adalah pertanyaan yang berbeda.

Pertanyaan berbeda itu dimulai dari cara THE membangun sistemnya. THE Sustainability Impact Ratings bekerja dengan meminta institusi untuk melaporkan sendiri data mereka — mulai dari kebijakan energi, pengelolaan limbah, program riset SDGs, hingga keterlibatan komunitas. Universitas memilih SDGs mana yang ingin mereka ikutsertakan dalam penilaian, dengan SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) sebagai satu-satunya komponen wajib. Selebihnya bersifat pilihan. Artinya, sebuah kampus secara strategis dapat memilih SDGs di mana mereka paling unggul — atau paling mudah mendokumentasikan keunggulan — dan mengabaikan area di mana kinerja mereka lemah. Tidak ada audit pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan data yang diserahkan. Komunitas akademik global sudah cukup lama mendiskusikan celah ini: ketika data sepenuhnya bersumber dari institusi yang sama yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil penilaian, sistem itu secara inheren membuka ruang bagi apa yang para peneliti sebut sebagai narrative engineering — kemampuan untuk membangun narasi yang terlihat kuat di atas kertas, tanpa harus mencerminkan kenyataan operasional di lapangan.

Posisi UNJ di kisaran 601–800 dunia membuka dimensi lain dari percakapan ini yang sering terlewat: kesenjangan modal antara kampus besar dan kampus menengah dalam arena peringkat internasional. Mengikuti THE Sustainability Impact Ratings bukan sekadar mengisi formulir — ini membutuhkan tim khusus pengumpul data, kapasitas dokumentasi program yang terstruktur, dan sumber daya komunikasi yang tidak sedikit. PTN besar seperti UGM atau IPB memiliki infrastruktur kelembagaan yang mampu mendedikasikan personel untuk proses submission ini. Kampus menengah seperti UNJ — yang anggaran operasionalnya jauh lebih terbatas — bermain di lapangan yang tidak rata. Ironinya, semakin besar investasi pada proses pelaporan, semakin tinggi kemungkinan skor yang dihasilkan, meskipun investasi yang sama tidak selalu paralel dengan dampak nyata di lingkungan kampus. Ini bukan masalah integritas individual kampus — ini adalah cacat struktural dalam desain sistem pemeringkatan itu sendiri, yang secara tidak langsung mengistimewakan institusi dengan modal komunikasi lebih besar.

Dua kasus yang lebih kecil — UIN Raden Intan Lampung dan UM Metro — justru mengajukan pertanyaan yang paling mendasar tentang apa artinya “berpartisipasi” dalam ekosistem sustainability global ini. UIN Raden Intan Lampung disebut “mengajukan” 5 tujuan SDGs — sebuah frasa yang ambigu secara kelembagaan. Apakah ini berarti mereka telah mendaftarkan diri secara resmi ke dalam sistem penilaian THE? Apakah ini pengakuan formal dari badan eksternal? Atau sekadar deklarasi internal bahwa kampus tersebut berkomitmen terhadap 5 SDGs tertentu? Ketiga interpretasi ini memiliki bobot yang sangat berbeda, dan kekaburan ini bukan hal kecil. UM Metro, sementara itu, mencatat kehadirannya di The 5th Global Sustainable Development Congress 2026 — sebuah forum yang memang penting sebagai platform pertukaran gagasan. Namun kehadiran di sebuah kongres internasional, tanpa ada dokumen publik tentang komitmen spesifik yang dihasilkan atau program konkret yang diluncurkan setelahnya, sulit dibedakan dari sebuah perjalanan dinas yang menghasilkan foto sambil tersenyum di podium. Ini bukan tuduhan — ini adalah standar jurnalistik yang wajar: apa output terukurnya?

Dan di sinilah inti dari seluruh percakapan ini harus diletakkan secara jujur. Peringkat sustainability universitas telah menjadi komoditas kelembagaan yang bernilai tinggi — bukan hanya sebagai cermin kinerja, tetapi sebagai alat rekrutmen mahasiswa, pengungkit fundraising internasional, dan penguat legitimasi dalam negosiasi dengan pemerintah dan donor. Tren ini tidak unik bagi Indonesia; komunitas akademik global telah mendiskusikan fenomena yang mereka sebut “ranking theatre” — di mana institusi menginvestasikan sumber daya tidak pada perubahan operasional nyata, melainkan pada kemampuan untuk tampil baik di dalam sistem penilaian. Pertanyaan yang kemudian harus diajukan kepada setiap kampus Indonesia yang merayakan peringkat mereka adalah pertanyaan yang sangat konkret: berapa persen konsumsi energi gedung kampus yang sudah bersumber dari energi terbarukan? Seberapa besar volume limbah kampus yang sudah terkelola secara terstruktur? Apakah ada target pengurangan emisi operasional yang dipublikasikan dan dapat diverifikasi? Seperti yang bisa dibaca dalam liputan kami sebelumnya tentang kampus Indonesia di panggung global, kebanggaan atas pengakuan internasional itu sah — tetapi ia harus diimbangi dengan pertanyaan tentang substansi yang menopangnya.

Ada tiga lapisan masalah struktural yang membuat sistem ini rentan terhadap distorsi, dan ketiganya saling mengunci satu sama lain. Pertama, pada lapisan data: karena seluruh informasi diserahkan oleh institusi sendiri tanpa mekanisme audit independen yang wajib, insentif untuk menyajikan gambaran terbaik — bukan gambaran paling akurat — tertanam langsung ke dalam sistem. Tidak ada yang secara sistematis memeriksa apakah angka pengurangan emisi yang dilaporkan sesuai dengan tagihan energi aktual, atau apakah program keterlibatan komunitas yang diklaim memang berjalan di lapangan. Kedua, pada lapisan insentif: peringkat ini terhubung langsung ke anggaran, akreditasi internasional, dan daya tarik kolaborasi riset — menciptakan tekanan institusional yang sangat nyata untuk “mengoptimalkan skor” daripada mengoptimalkan dampak. Ketika departemen hubungan internasional sebuah kampus tahu bahwa satu poin di SDG 17 bisa mengangkat peringkat secara signifikan, sumber daya akan mengalir ke arah dokumentasi kemitraan, bukan ke panel surya di atap gedung kuliah. Ketiga, pada lapisan akuntabilitas: di Indonesia, tidak ada mekanisme publik yang memungkinkan siapapun — mahasiswa, jurnalis, atau masyarakat sipil — untuk memverifikasi klaim SDGs sebuah kampus secara independen. Tidak ada basis data terbuka, tidak ada laporan sustainability yang diwajibkan secara hukum, dan tidak ada lembaga pengawas yang memiliki mandat untuk memeriksa klaim-klaim ini.

Mereka yang bekerja di dalam sistem ini — para pengelola program sustainability di kampus-kampus tersebut — tidak semuanya bisa disederhanakan sebagai aktor yang hanya mengejar citra. Banyak di antara mereka yang betul-betul berjuang mengimplementasikan perubahan nyata di dalam institusi dengan birokrasi berat, anggaran terbatas, dan resistensi kultural yang tidak kecil. Mengubah pola konsumsi energi satu gedung kampus besar saja bisa memakan waktu bertahun-tahun negosiasi internal. Sebaliknya, kritik dari kalangan aktivis lingkungan kampus dan mahasiswa yang terlibat dalam gerakan keberlanjutan sering kali menunjukkan pada jurang yang sama: bahwa sumber daya dan perhatian pimpinan jauh lebih mudah mengalir ke arah pelaporan untuk peringkat internasional daripada ke program pemilahan sampah di kantin kampus yang sudah lama terbengkalai. Dua perspektif ini bukan kontradiksi — keduanya benar secara bersamaan, dan itulah yang membuat persoalan ini kompleks.

Kampus-kampus yang secara konsisten dianggap genuine dalam komitmen keberlanjutan mereka — seperti sistem University of California atau Wageningen University di Belanda — memiliki satu kesamaan yang mencolok: keberlanjutan bukan hanya dilaporkan, tetapi diintegrasikan ke dalam keputusan operasional sehari-hari. UC system, misalnya, memiliki target pengurangan emisi karbon yang terikat pada kontrak kelembagaan yang dapat diaudit publik, dengan laporan tahunan yang transparan hingga level gedung individual. Wageningen lebih jauh lagi — keberlanjutan masuk ke dalam kriteria pengadaan barang, menu kantin, hingga kebijakan perjalanan dinas. Bukan karena mereka tidak peduli pada peringkat, tetapi karena mereka membangun sistem di mana peringkat adalah konsekuensi dari perubahan nyata, bukan tujuan itu sendiri. Model itu yang belum terlihat secara sistemik di kampus-kampus Indonesia yang kini tengah merayakan angka mereka di THE 2026. Seperti yang terlihat dalam dinamika yang lebih luas, generasi muda Indonesia sesungguhnya sudah siap untuk standar yang lebih tinggi — pertanyaannya adalah apakah institusi pendidikan mereka juga siap.

Peringkat internasional bisa menjadi pijakan yang legitimate — sebuah titik awal yang mendorong institusi untuk mulai mendokumentasikan dan memikirkan dampaknya secara lebih terstruktur. Tetapi ia hanya bermakna jika diikuti oleh tiga hal yang saat ini masih sangat langka di ekosistem perguruan tinggi Indonesia: transparansi publik atas data sustainability operasional kampus, mekanisme audit independen yang tidak bergantung pada institusi yang sama yang melaporkan, dan keterlibatan komunitas kampus — mahasiswa, staf, dosen — sebagai aktor nyata bukan sekadar objek narasi pemasaran. Angka 41, 62, atau bahkan 601 di papan peringkat THE hanya memiliki berat moral jika ada pohon yang benar-benar ditanam di lingkungan kampus, ada energi yang benar-benar dihemat dalam tagihan listrik gedung, dan ada komunitas sekitar kampus yang benar-benar merasakan manfaat program yang diklaim. Civitas akademika — khususnya mahasiswa — memiliki posisi yang paling kuat untuk menuntut ini: minta kampus Anda mempublikasikan roadmap sustainability yang terukur, dengan tenggat waktu dan indikator yang bisa diverifikasi siapapun. Peringkat adalah undangan untuk pertanyaan lebih keras, bukan alasan untuk berhenti bertanya. Keberlanjutan yang sesungguhnya tidak perlu spanduk digital untuk membuktikan dirinya — ia terlihat di cara kampus menggunakan energi, mengelola limbah, dan memperlakukan komunitas di sekitarnya, setiap hari, tanpa kamera.