Rorotan: Ketika Sampah Jakarta Jadi Mesin Ekonomi

Jakarta dan Gunung Sampah yang Tidak Pernah Benar-Benar Hilang

Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 7.500 ton sampah — angka yang bisa melonjak ke 8.000 ton di musim tertentu, menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Selama puluhan tahun, logika pengelolaan sampah kota ini hanya mengenal satu arah: kumpul, angkut, buang ke Bantargebang. Model yang terlihat “bekerja” selama bertahun-tahun ini kini sedang runtuh dari dalam.

TPST Bantargebang sudah overload. Yogi Ikhwan, Kepala Seksi Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, menggunakan kata yang jarang terdengar dari birokrat: “sekarat.” Per 1 Agustus 2026, Bantargebang secara regulasi tidak lagi boleh menerima sampah selain residu.

Jakarta tidak punya cadangan waktu. Dan di sinilah pertanyaan yang sesungguhnya menjadi mendesak: jika TPA konvensional sudah tidak bisa diandalkan, apa penggantinya — dan apakah ia sudah ada?

Di sudut Jakarta Utara, di sebuah kelurahan bernama Rorotan, ada jawaban yang sedang diuji coba secara nyata. Bukan di atas kertas kebijakan, bukan dalam presentasi donor asing.

Di lapangan, dengan mesin yang berputar, material yang dipilah, dan warga yang terlibat langsung dalam rantai nilai yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan mungkin.

Gerakan pilah sampah di Kelurahan Rorotan bukan sekadar kampanye kebersihan lingkungan RT/RW biasa.

Bayangkan alurnya: sampah organik dari rumah tangga dipisahkan sejak ember di dapur, material plastik dan kertas dikumpulkan melalui bank sampah yang sudah terstruktur, lalu residu yang benar-benar tidak bisa diolah barulah dikirim ke fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) — sebuah proses yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri.

Ini bukan definisi buku teks soal ekonomi sirkular. Ini adalah rantai nilai yang nyata: sampah dari dapur warga Rorotan berakhir sebagai energi yang menggantikan batu bara di tanur industri, sementara material organiknya kembali menjadi kompos untuk pertanian urban.

Hasilnya terukur. Ahmad Fitroh, Lurah Rorotan, mencatat bahwa gerakan ini berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke fasilitas pengolahan hingga 6,5 ton per hari dari total produksi sampah harian kelurahan sekitar 40 ton — sebuah pengurangan lebih dari 16 persen hanya dari satu kelurahan.

Tiga Pilar yang Membuat Rorotan Berbeda

Model Rorotan bukan satu program tunggal yang bisa dijelaskan dengan satu kalimat. Ia berdiri di atas tiga fondasi yang bekerja secara bersamaan — dan justru di sana letak ketahanannya.

Pertama, infrastruktur yang melampaui TPS biasa. Kehadiran fasilitas RDF di Rorotan adalah pembeda struktural yang paling mencolok. Berbeda dari TPS konvensional yang hanya berfungsi sebagai titik transit sebelum sampah diangkut ke Bantargebang, fasilitas RDF melakukan konversi material: sampah residu yang tidak bisa didaur ulang diproses menjadi refuse derived fuel, sebuah pelet bahan bakar padat yang bisa menggantikan batu bara di sektor industri semen dan pembangkit listrik.

Di sisi organik, pengolahan kompos skala komunitas memastikan bahwa sisa makanan tidak pernah menjadi beban TPA. Infrastruktur ini menciptakan beberapa titik keluar untuk sampah — bukan satu jalur tunggal menuju landfill.

Kedua, ekosistem bisnis yang mengintegrasikan semua aktor. Yang membuat model ini berbeda dari proyek top-down biasa adalah siapa saja yang terlibat dalam rantai nilainya. Bank sampah di tingkat RW berfungsi sebagai agregator material daur ulang — plastik, kertas, logam — yang kemudian dijual ke pengepul formal.

Para pemulung yang sebelumnya bekerja di luar sistem kini punya akses ke platform yang lebih terstruktur: timbangan resmi, harga transparan, dan catatan transaksi yang bisa menjadi dasar akses keuangan. Model ini tidak menggusur sektor informal — ia memberinya infrastruktur. Pola integrasi semacam ini sejalan dengan apa yang TPS 3R di berbagai kelurahan Indonesia coba bangun, meski dengan skala dan kedalaman yang berbeda.

Ketiga, kerangka kebijakan yang memberi fondasi hukum. Infrastruktur fisik tanpa regulasi adalah proyek yang menunggu untuk terbengkalai begitu pergantian kepemimpinan terjadi. Di sini, Pergub No. 77 Tahun 2020 menjadi tulang punggung legalitas: regulasi ini mengaktifkan pengelolaan sampah di tingkat RW, mewajibkan pemilahan dari sumber, dan memberikan dasar hukum bagi operasional bank sampah sebagai entitas ekonomi formal.

Yogi Ikhwan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menegaskan arah kebijakan ini secara eksplisit: “Kita tidak punya pilihan lain. Pengurangan sampah di sumber harus menjadi arus utama, bukan lagi sekadar program kecil di beberapa RW.”

Regulasi ini juga yang memungkinkan model kemitraan antara pemerintah kelurahan dengan pengelola fasilitas RDF dan agregator swasta berjalan dalam kerangka yang dapat dipertanggungjawabkan — bukan sekadar kesepakatan informal yang rentan bubar.

Yang Masih Belum Selesai: Tantangan Nyata di Lapangan

Menulis tentang Rorotan tanpa jujur soal keretakannya bukan analisis — itu brosur.

Masalah pertama, dan yang paling serius secara kesehatan publik, adalah dampak operasional fasilitas RDF terhadap warga sekitar. Annisa Putri, jurnalis yang menginvestigasi situasi ini dalam forum AJI Jakarta 2026, mendokumentasikan setidaknya 30 warga yang mengalami gangguan pernapasan dan iritasi mata yang diduga terkait dengan operasi fasilitas tersebut. Angka ini sangat mungkin belum merepresentasikan situasi di lapangan — dan minimnya transparansi data dari pihak pengelola memperburuk ketidakpastian ini.

Ini bukan kegagalan konsep ekonomi sirkular itu sendiri. Ini adalah kegagalan eksekusi dalam hal standar emisi, buffer zone, dan keterbukaan informasi publik — tiga hal yang harus diselesaikan jika model ini ingin mendapat legitimasi sosial yang berkelanjutan. Biaya kesehatan yang ditanggung warga sekitar adalah eksternalitas ekonomi yang tidak boleh disosialisasikan kepada komunitas paling rentan.

Masalah kedua adalah fragmentasi data dan integrasi sektor informal yang masih setengah jalan. Bank sampah di Rorotan belum sepenuhnya terhubung ke sistem pelaporan terpusat yang bisa diaudit secara independen. Tanpa data yang solid, model ini sulit mendapat kepercayaan dari investor swasta atau lembaga keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala operasi.

Bisa Direplikasi? Rorotan Sebagai Blueprint Nasional

Pertanyaan yang lebih penting dari “apakah Rorotan berhasil?” adalah: dalam kondisi apa model ini bisa berjalan di tempat lain?

Ada tiga prasyarat yang tidak bisa diabaikan. Pertama, kepadatan penduduk yang cukup untuk menghasilkan volume sampah yang membuat fasilitas pemrosesan menjadi ekonomis — model ini tidak akan viable di desa dengan 500 kepala keluarga, tapi sangat relevan untuk kecamatan padat perkotaan. Kedua, keberadaan industri hilir lokal yang bersedia menyerap output: pembeli kompos, offtaker RDF, atau agregator daur ulang. Tanpa pembeli, rantai nilai putus di tengah. Ketiga, komitmen APBD yang konsisten untuk membiayai infrastruktur fisik awal dan operasional bank sampah di masa transisi sebelum model ini mandiri secara finansial.

Agenda RPJMN 2025–2029 menargetkan pengurangan sampah ke TPA secara signifikan di kota-kota besar Indonesia — sebuah target yang secara logistik mustahil dicapai hanya dengan membangun lebih banyak TPA. Model Rorotan, jika distandardisasi dan didukung sistem data yang solid, memiliki potensi menjadi infrastruktur implementasi target nasional tersebut.

Perbandingan yang relevan bisa dilihat dari bagaimana Singapura membangun sistem pengelolaan sampahnya — sebuah contoh yang sering dikutip, tapi juga menyimpan kompleksitas tersendiri yang perlu dipahami secara kritis sebelum direplikasi mentah-mentah.

Yang dibutuhkan bukan sekadar replikasi fisik, melainkan replikasi kondisi: regulasi yang mengaktifkan aktor lokal, insentif fiskal untuk industri yang menyerap material daur ulang, dan sistem monitoring independen yang memastikan dampak kesehatan warga tidak dikorbankan atas nama target volume. Pola pikir ini serupa dengan apa yang mendorong komunitas Oakland mengubah sampah menjadi kekuatan kolektif — di mana legitimasi sosial dan transparansi menjadi fondasi yang tidak kalah penting dari infrastruktur fisik.