Deforestasi Indonesia Naik ke 175.400 Hektare di 2024 — Brasil Turun, EUDR Mengancam Ekspor Sawit, dan Risiko Gelar “Juara Deforestasi Dunia” di Era Prabowo

Brasil merayakan pencapaian historis: deforestasi Amazon di bulan Agustus 2024 mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. Di saat yang sama, Indonesia justru mencatat deforestasi netto sebesar 175.400 hektare pada tahun 2024 — angka yang menandai sedikit kenaikan dibanding tren tahun-tahun sebelumnya. Ironi ini menandai persimpangan kritis: sementara Brasil di bawah kepemimpinan Lula berhasil membalik tren kehilangan hutan, Indonesia di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto justru menghadapi bayang-bayang gelar “juara deforestasi dunia” yang kembali menghantui. Lebih dari sekadar isu lingkungan, ini adalah ancaman terhadap kredibilitas ekonomi, akses pasar ekspor, dan reputasi geopolitik Indonesia di panggung global.

Peringatan ini bukan hanya datang dari organisasi lingkungan lokal. Kelompok bisnis Amerika Serikat secara eksplisit memperingatkan investor asing agar berhati-hati terhadap tawaran investasi pemerintahan Prabowo yang terkait dengan ekspansi lahan besar-besaran. Lembaga pemantau hutan global seperti Global Forest Watch terus mencatat posisi Indonesia dalam daftar negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, sementara European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berlaku sejak 30 Desember 2024 kini menjadi pagar perdagangan nyata yang mengancam arus ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa — pasar yang pada 2023 senilai hampir US$ 30 miliar.

Peta Masalah: Ekspansi Sawit, Tambang, dan Food Estate di Bawah Prabowo

Menurut siaran pers resmi Kementerian Kehutanan yang dirilis Maret 2025, deforestasi netto Indonesia tahun 2024 tercatat 175.400 hektare — hasil dari deforestasi bruto 216.200 hektare dikurangi upaya reforestasi 40.800 hektare melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 217.900 hektare. Angka deforestasi bruto ini menunjukkan sedikit kenaikan dibanding rata-rata dekade terakhir, meskipun Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa berbagai kebijakan pengendalian mulai menunjukkan hasil. Namun data lapangan menunjukkan realitas yang lebih kompleks. Sebagian besar kehilangan terjadi di hutan sekunder (200.600 hektare atau 92,8%), dengan mayoritas berada di dalam kawasan hutan resmi (69,3%).

Tekanan terhadap hutan Indonesia saat ini didorong oleh kombinasi faktor sistemik yang saling terkait. Ekspansi perkebunan kelapa sawit tetap menjadi pendorong utama — Indonesia saat ini memiliki 16,8 juta hektare perkebunan sawit, menjadikannya produsen minyak sawit terbesar dunia dengan proyeksi produksi mencapai 45 juta ton metrik. Program biodiesel ambisius pemerintahan Prabowo, yang menargetkan pengembangan B40 hingga B50, memicu kekhawatiran bahwa ekspansi lahan sawit akan terus berlanjut meskipun Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2019 tentang Moratorium Sawit masih berlaku. Koalisi Moratorium Sawit menekankan urgensi penerapan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) untuk menghentikan pemberian izin baru bagi perkebunan besar dan beralih ke intensifikasi produktivitas lahan yang sudah ada.

Selain sawit, konsesi pertambangan dan program food estate — program swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo dalam pidato pelantikannya — juga menjadi sumber tekanan baru terhadap tutupan hutan. Kombinasi kebijakan ini menciptakan dilema: mengejar pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi-pangan di satu sisi, versus menjaga komitmen iklim dan akses pasar internasional di sisi lain. Peneliti Lokahita, Jesika Taradini, menegaskan bahwa tiga pulau besar Indonesia — Sumatera, Kalimantan, dan Papua — telah melewati ambang batas daya dukung lingkungan, sehingga alih-alih membuka sawit baru, prioritas harus dialihkan pada pemulihan kondisi lingkungan.

EUDR: Sinyal Pasar Global yang Tidak Bisa Diabaikan

Lahirnya European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Juni 2023 menandai era baru standarisasi perdagangan internasional berbasis keberlanjutan lingkungan. Regulasi ini, yang berlaku efektif sejak 30 Desember 2024, mewajibkan setiap produk yang masuk ke pasar Uni Eropa — termasuk sawit, karet, kopi, kayu, kedelai, kakao, dan produk turunannya — memenuhi tiga syarat ketat. Pertama, produk tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal cut-off 31 Desember 2020. Kedua, produksi harus sesuai dengan hukum di negara asal. Ketiga, pelaku usaha wajib melakukan uji tuntas (due diligence) mencakup pengumpulan data geolokasi presisi, penilaian risiko, dan langkah mitigasi melalui audit independen.

Dampaknya terhadap Indonesia sangat nyata dan terukur. Dengan nilai ekspor minyak sawit ke Uni Eropa mencapai US$ 29,54 miliar pada tahun 2023 — turun dari US$ 37,76 miliar pada 2022 — industri sawit yang menghidupi 4,2 juta pekerja dan 2,67 juta keluarga petani kini berada di ujung tanduk. EUDR bukan sekadar hambatan teknis; ini adalah mekanisme pagar perdagangan yang memaksa Indonesia untuk membuktikan secara transparan bahwa setiap ton sawit yang diekspor berasal dari lahan yang bebas deforestasi dan dikelola secara legal. Negara-negara importir utama seperti Italia dan Belanda — yang selama ini menjadi gerbang distribusi sawit Indonesia di Eropa — kini menuntut bukti traceability yang presisi hingga ke tingkat kebun.

Indonesia, bersama 17 negara produsen komoditas lainnya dalam kelompok “like-minded countries“, menilai EUDR bersifat diskriminatif karena menetapkan standar sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi lokal atau kapasitas teknis negara berkembang. Kritik tajam diarahkan pada pengabaian prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) dan potensi pelanggaran ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun terlepas dari protes diplomatik, EUDR adalah kenyataan pasar yang tidak bisa diabaikan. Tungkot Sipayung, ahli agribisnis, menegaskan bahwa meskipun tujuan EUDR adalah melindungi hutan global, implementasinya menimbulkan kekhawatiran signifikan bagi negara produsen karena dapat menghambat akses pasar dan mempengaruhi harga komoditas serta kesejahteraan petani kecil.

Peringatan Dunia Bisnis AS: Risiko Reputasi, Hukum, dan Finansial

Kelompok bisnis Amerika Serikat secara eksplisit memperingatkan investor asing untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi pemerintahan Prabowo yang terkait dengan ekspansi lahan berskala besar. Peringatan ini bukan hanya retorika diplomatik — ini adalah sinyal nyata dari pasar modal global yang semakin sensitif terhadap risiko Environmental, Social, and Governance (ESG). Investor kini dihadapkan pada tiga jenis risiko utama. Pertama, risiko reputasi: berinvestasi di proyek yang terkait dengan deforestasi dapat merusak citra korporasi dan memicu kampanye divestment dari kelompok advokasi lingkungan. Kedua, risiko hukum: standar due diligence ESG yang semakin ketat — termasuk di bawah EUDR — membuat perusahaan yang gagal membuktikan traceability berisiko menghadapi sanksi hukum dan kehilangan akses pasar. Ketiga, risiko finansial: proyek yang tidak memenuhi standar keberlanjutan berisiko kehilangan pembiayaan dari lembaga keuangan internasional yang menerapkan prinsip green finance.

Beberapa aktor korporasi multinasional telah merespons dengan memperkuat komitmen zero-deforestation dalam rantai pasokan mereka, termasuk perusahaan-perusahaan besar di sektor makanan, kosmetik, dan energi yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku. Tekanan ini tidak hanya datang dari luar — asosiasi pertanian di Uni Eropa seperti Copa Cogeca juga menyuarakan kekhawatiran bahwa EUDR, meskipun didukung secara prinsip, perlu diterapkan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan dampak terhadap rantai pasokan global. Namun terlepas dari perdebatan internal, momentum regulasi berbasis keberlanjutan terus menguat, dan Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas ini.

Respons Pemerintahan Prabowo: Antara Retorika dan Realitas Lapangan

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto, respons kebijakan terhadap krisis deforestasi masih menunjukkan ambiguitas. Di satu sisi, Kementerian Kehutanan mengklaim bahwa berbagai kebijakan pengendalian — termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penerapan Inpres tentang penghentian izin baru, pengelolaan hutan lestari, dan penegakan hukum kehutanan — mulai menunjukkan hasil signifikan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang mencapai 217.900 hektare pada 2024 diklaim sebagai bukti komitmen pemerintah. Upaya ini juga sejalan dengan program Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan mencapai keseimbangan emisi dan serapan karbon pada tahun 2030.

Namun di sisi lain, pidato pelantikan Presiden Prabowo yang menekankan swasembada pangan dan energi — termasuk melalui ekspansi biodiesel B40-B50 dan program food estate — menimbulkan kekhawatiran bahwa target pertumbuhan ekonomi dapat mengalahkan komitmen konservasi hutan. Koalisi Moratorium Sawit dan organisasi masyarakat sipil seperti Sawit Watch, WALHI, dan Yayasan Madani Berkelanjutan mendesak pemerintah untuk tidak hanya memperpanjang moratorium sawit, tetapi juga menerapkan analisis D3TLH secara komprehensif sebelum memberikan izin baru. Mereka menekankan bahwa kebutuhan domestik Indonesia terhadap sawit sudah terpenuhi dengan luas lahan yang ada — penambahan kebun baru hanya akan menguntungkan pelaku usaha besar dengan minim dampak pada masyarakat dan pemasukan negara.

Data lapangan menunjukkan kesenjangan antara klaim kebijakan dan realitas: meskipun ada moratorium resmi, izin-izin baru masih diberikan di tingkat daerah, sering kali tanpa pengawasan memadai. Tekanan dari pemerintah daerah yang mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan janji investasi besar menjadi insentif yang sulit dilawan. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah pemerintahan Prabowo akan memilih jalur intensifikasi produktivitas lahan yang sudah ada, ataukah terus membuka hutan baru demi mengejar target ekonomi jangka pendek?

Dampak pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang Bergantung pada Hutan

Di balik angka 175.400 hektare, terdapat wajah-wajah manusia yang kehidupannya bergantung pada hutan. Masyarakat adat dan komunitas lokal — yang jumlahnya mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia — sering kali menjadi korban pertama dari ekspansi lahan berskala besar. Hutan bukan hanya sumber kayu atau lahan produktif bagi mereka, melainkan sistem kehidupan yang menyediakan air bersih, obat-obatan tradisional, sumber pangan, dan identitas budaya. Ketika hutan hilang, mereka kehilangan lebih dari sekadar ekosistem — mereka kehilangan kedaulatan atas tanah leluhur dan masa depan generasi berikutnya.

Organisasi seperti WALHI, Yayasan Madani Berkelanjutan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terus menyuarakan perspektif yang sering tenggelam dalam debat kebijakan makro. Mereka menekankan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat terbukti lebih efektif dalam menjaga tutupan hutan dibanding konsesi komersial. Studi demi studi menunjukkan bahwa wilayah adat yang diakui secara legal memiliki laju deforestasi lebih rendah. Namun pengakuan legal ini masih sangat terbatas — banyak wilayah adat yang belum terpetakan atau masih tumpang tindih dengan konsesi perusahaan. Dalam konteks ini, deforestasi bukan hanya isu lingkungan atau ekonomi, tetapi juga isu keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Pelajaran dari Brasil: Model Kebijakan yang Bisa Diadaptasi?

Brasil di bawah kepemimpinan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva berhasil membalik tren deforestasi secara dramatis. Deforestasi Amazon pada Agustus 2024 mencatat level terendah sejak 2018, hasil dari kombinasi penegakan hukum yang ketat, dukungan internasional melalui pendanaan iklim, serta komitmen politik yang eksplisit dari puncak kepemimpinan. Pemerintah Brasil tidak hanya menetapkan target, tetapi juga membangun sistem pemantauan satelit real-time (seperti PRODES dan DETER yang dikelola INPE), memperkuat operasi lapangan untuk menindak pembalakan liar, dan memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat lokal yang menjaga hutan.

Apakah model Brasil bisa diadaptasi di Indonesia? Jawabannya kompleks. Secara struktural, Indonesia memiliki kesamaan: kedua negara adalah pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, menghadapi tekanan ekspansi pertanian, dan memiliki komitmen iklim internasional yang ambisius. Namun ada perbedaan fundamental. Brasil memiliki satu ekosistem dominan (Amazon) yang lebih mudah dipantau, sementara Indonesia tersebar di ribuan pulau dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang sangat beragam. Selain itu, Brasil mendapat dukungan pendanaan internasional yang jauh lebih besar melalui mekanisme seperti Amazon Fund, sementara Indonesia masih berjuang mendapatkan akses ke climate finance yang memadai.

Namun ada pelajaran penting yang bisa diambil: komitmen politik dari tingkat tertinggi adalah prasyarat mutlak. Lula tidak hanya berbicara tentang konservasi hutan — dia menugaskan menteri, mengalokasikan anggaran, dan memobilisasi aparat penegak hukum. Indonesia membutuhkan hal yang sama: bukan hanya retorika, tetapi tindakan konkret yang didukung anggaran, teknologi pemantauan canggih, dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Tanpa itu, angka deforestasi akan terus naik, dan gelar “juara deforestasi dunia” akan semakin sulit dihindari — baca lebih lanjut tentang dampak deforestasi Asia Tenggara yang tewaskan ribuan jiwa dan timbulkan kerugian triliunan rupiah.

“Melihat fakta bahwa sawit di 3 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah melewati ambang batas, maka alih-alih memberi pintu terhadap pembukaan sawit baru, seluruh pihak harus mengupayakan pemulihan kondisi lingkungan di tiga pulau tersebut.”
— Jesika Taradini, Peneliti Lokahita

Indonesia berada di persimpangan jalan yang kritis. Presiden Prabowo mewarisi mandat ekonomi yang kuat — janji swasembada pangan, ketahanan energi, dan pertumbuhan inklusif — tetapi juga mewarisi krisis hutan yang tidak bisa lagi diabaikan tanpa konsekuensi serius. EUDR sudah berlaku, pasar global semakin ketat dalam menuntut transparansi, dan investor internasional mulai menarik diri dari proyek-proyek berisiko tinggi. Di saat yang sama, Brasil menunjukkan bahwa pembalikan tren deforestasi adalah mungkin — dengan komitmen politik, teknologi, dan dukungan internasional yang tepat.

Pertanyaan yang menggantung kini adalah: apakah Indonesia akan memilih menjadi “juara deforestasi dunia” yang terisolasi dari pasar global, atau menjadi pemimpin pemulihan hutan tropis yang sesungguhnya — yang tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga membuka akses ke ekonomi hijau, pekerjaan berkelanjutan, dan kredibilitas internasional? HidupHijau akan terus memantau perkembangan kebijakan pemerintahan Prabowo dan dampaknya terhadap hutan Indonesia — ikuti terus laporan investigasi kami untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di balik angka dan retorika resmi. Pelajari juga bagaimana pasar karbon Indonesia menuju titik infleksi dengan regulasi baru dan temukan mengapa REDD+ Summit 2026 menjadi titik kritis penyelamatan hutan Indonesia.