Dari Pemulung hingga Senayan, Gerakan Sampah Indonesia Sedang Berubah

Ada sebuah paradoks yang hidup di jantung Indonesia. Negara dengan kekayaan alam yang luar biasa ini juga menanggung beban sampah yang tidak main-main — TPA-TPA yang sudah lama melampaui kapasitasnya, sungai-sungai yang mengalir bersama plastik, dan jutaan ton sampah yang setiap harinya terus bertambah tanpa penanganan yang memadai. TPA Antang di Makassar adalah salah satu wajah paling jujur dari realita ini: sebuah gunungan sampah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat penghidupan bagi ratusan pemulung, sekaligus cermin dari sistem pengelolaan yang sudah lama kewalahan. Tapi di tengah gambaran yang terasa berat ini, ada yang berubah — perlahan, namun nyata dan terasa.

Perubahan itu tidak datang dari satu titik. Ia muncul bersamaan dari Makassar, dari Parepare, dari Bojonegoro — dari ruang-ruang yang tidak selalu mendapat sorotan kamera. Para pemulung yang mulai diintegrasikan ke sistem formal, mahasiswa yang turun ke gang-gang sempit untuk mengajarkan Ecobrick, komunitas yang berani berdeklarasi tanpa menunggu perintah dari atas. Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahunnya, sementara infrastruktur pengelolaan masih tertinggal jauh dari kebutuhan nyata. Di sinilah setiap inisiatif — sekecil apapun — membawa bobot yang tidak bisa dianggap remeh. Kisah-kisah ini bukan sekadar berita baik di sela-sela hari yang berat. Ini adalah potret sebuah gerakan kolektif yang sedang mengambil bentuknya.

Selama bertahun-tahun, para pemulung di TPA Antang bekerja dalam kondisi yang jauh dari layak — tanpa perlindungan formal, tanpa kepastian penghasilan, dan tanpa pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga agar sampah kota tidak sepenuhnya menumpuk tak tersentuh. Kini, pemerintah Kota Makassar mulai mengambil langkah yang berbeda: mengintegrasikan para pemulung ini ke dalam sistem TPS3R yang lebih terstruktur, memberikan mereka tempat yang bermartabat dalam ekosistem pengelolaan sampah kota. Ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah pengakuan bahwa mereka yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan sampah secara informal layak mendapatkan sistem yang lebih baik — dan bahwa sistem itu tidak bisa berjalan tanpa mereka. Di balik setiap kebijakan ada wajah-wajah manusia yang hidupnya akan berubah karenanya, dan di Antang, perubahan itu sudah mulai terasa.

Langkah integrasi ini tidak berdiri sendiri. Wali Kota Makassar telah menginstruksikan penghentian praktik open dumping di TPA — sebuah keputusan yang terdengar teknis, tapi dampaknya sangat nyata. Open dumping adalah cara pembuangan sampah paling primitif: sampah ditumpuk begitu saja di lahan terbuka tanpa pengelolaan, tanpa lapisan pelindung, tanpa sistem pengolahan gas. Akibatnya, tanah di sekitar TPA terkontaminasi, air tanah tercemar, dan gas metana — salah satu gas yang paling kuat dalam mempercepat pemanasan bumi — dilepaskan bebas ke udara. Menghentikan praktik ini bukan sekadar keputusan lingkungan; ini keputusan kesehatan publik. Dan Makassar menjadikannya sebagai prioritas, dibarengi dengan perluasan pembangunan TPS3R sebagai sistem pengganti yang lebih bertanggung jawab. Ketika infrastruktur dan kebijakan bergerak bersamaan, itulah momen di mana perubahan mulai punya kaki untuk berdiri. Seperti yang juga terjadi di berbagai penjuru Indonesia, keberlanjutan kini bukan lagi wacana — ia sudah menjadi aksi nyata lintas sektor.

Sementara pemerintah kota berbenah dari atas, ada gerakan yang tumbuh dari bawah — dari tangan-tangan muda yang memilih turun langsung ke komunitas. Mahasiswa KKN dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar pelatihan Ecobrick di Parepare, kota yang letaknya tidak jauh dari Makassar. Ecobrick mungkin terdengar asing, tapi konsepnya mengagumkan dalam kesederhanaannya: ambil botol plastik bekas, isi dengan sampah plastik kecil yang tidak bisa didaur ulang secara biasa — bungkus snack, sedotan, kantong tipis — padatkan hingga botol menjadi sekeras bata. Hasilnya? Sebuah modul bangunan yang bisa disusun menjadi meja, bangku taman, bahkan dinding partisi. Yang tadinya sampah yang tidak punya tempat, kini punya fungsi baru. Peran mahasiswa di sini bukan sekadar mengajarkan teknik — mereka menjadi jembatan antara pengetahuan yang mereka punya dan kebutuhan nyata komunitas di lapangan. Dan yang menarik, Ecobrick bukan proyek kampus yang berakhir setelah KKN selesai. Siapapun bisa melakukannya dari rumah, menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Kisah serupa, dengan warna yang berbeda, sedang berlangsung di Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini, mahasiswa dan komunitas lokal tidak menunggu program pemerintah turun — mereka berinisiatif sendiri, bersatu untuk mendeklarasikan gerakan edukasi pengelolaan sampah. Yang membuat langkah ini terasa berbeda adalah sifatnya yang lahir dari bawah: bukan agenda institusional, bukan proyek yang ada anggarannya, melainkan kegelisahan bersama yang berubah menjadi komitmen kolektif. Deklarasi semacam ini bisa saja terlihat seremonial di permukaan — momen foto dan spanduk yang kemudian dilupakan. Tapi ketika ia lahir dari keresahan yang autentik, ia justru menjadi titik balik yang nyata dalam cara sebuah komunitas memandang tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Di Bojonegoro, deklarasi itu adalah pernyataan bahwa mereka tidak akan menunggu lagi. Semangat yang sama juga terasa dalam gerakan yang mengajak warga Semarang mengelola sampah sendiri — bukti bahwa kesadaran ini tidak terisolasi di satu kota saja.

Gerakan-gerakan di lapangan ini butuh sesuatu yang lebih dari semangat — mereka butuh dukungan sistemik dari tingkat yang lebih tinggi. Itulah mengapa suara Bambang Patijaya dari Senayan menjadi penting untuk dicatat. Dorongan yang ia sampaikan agar prinsip 3R diterapkan lebih serius secara nasional bukan sekadar retorika. 3R — Reduce (kurangi), Reuse (gunakan kembali), Recycle (daur ulang) — adalah perubahan cara berpikir yang fundamental: dari model “buang dan lupakan” menuju model di mana sampah diperlakukan sebagai sumber daya yang masih punya nilai. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sebenarnya sudah mengamanatkan ini lebih dari satu setengah dekade lalu. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi legitimasi hukum, melainkan kemauan politik dan tekanan dari bawah yang cukup kuat untuk mengakselerasi implementasinya. Ketika suara legislatif bergerak searah dengan inisiatif komunitas di Makassar, Parepare, dan Bojonegoro, ada rasa bahwa momentum ini sedang nyata.

Jika kita letakkan semua titik ini berdampingan — pemulung Antang yang akan naik kelas ke sistem TPS3R, instruksi Wali Kota Makassar menghentikan open dumping, mahasiswa UNHAS yang membawa Ecobrick ke Parepare, komunitas Bojonegoro yang mendeklarasikan komitmennya, dan Bambang Patijaya yang mendorong 3R dari Senayan — kita tidak sedang melihat kejadian-kejadian yang terpisah. Kita sedang menyaksikan mozaik dari sebuah kesadaran kolektif yang sedang mengambil bentuknya di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dari yang paling terpinggirkan hingga yang paling berkuasa, dari akar rumput hingga gedung parlemen — semuanya, dalam caranya masing-masing, bergerak ke arah yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Dan ada tujuh sinyal keberlanjutan Indonesia lainnya yang layak kamu pantau sebagai bagian dari gambaran besar ini.

Perubahan besar tidak pernah datang dari satu keputusan besar yang tunggal. Ia datang dari ribuan keputusan kecil yang dibuat setiap hari oleh orang-orang yang mungkin tidak pernah saling kenal, tapi bergerak dalam arah yang sama. Para pemulung di Antang yang kini punya kesempatan bekerja lebih bermartabat, mahasiswa yang menyisihkan liburan KKN-nya untuk mengajarkan Ecobrick, warga Bojonegoro yang mengangkat tangan dan berkata “kami peduli” — mereka semua sudah memilih peran mereka. Pertanyaannya sekarang berpulang kepada kita: dalam mozaik perubahan yang sedang terbentuk ini, peran apa yang ingin kamu mainkan?