Dari Lumbung Kompos Solo, Ketahanan Pangan Tumbuh Sendiri

Di sebuah gang sempit di RW 05 Karangasem, Solo, ada yang berubah dari cara warga memandang sisa makan malam mereka. Kulit bawang, batang kangkung, ampas kopi — semua yang sebelumnya langsung dibuang ke kantong hitam kini punya tujuan lain: lumbung kompos milik warga sendiri. Bukan lumbung padi seperti yang dikenal nenek moyang, tapi prinsipnya tidak jauh berbeda — menyimpan kekayaan alam untuk kebutuhan yang lebih besar. Dan ternyata, gang di Solo itu bukan satu-satunya. Dari Makassar hingga Pontianak, dari Bogor hingga Sukabumi, sebuah gerakan senyap sedang berlangsung.

Indonesia memproduksi sampah organik dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Bandung saja mencatat angka sekitar 600 ton sampah organik setiap harinya — dan mayoritas dari tumpukan itu berakhir di tempat pembuangan akhir, membusuk tanpa pernah menjadi sesuatu yang berguna. Di sisi lain, petani di berbagai penjuru negeri masih sangat bergantung pada pupuk kimia bersubsidi yang ketersediaannya tidak selalu pasti. Dua masalah besar ini — surplus sampah organik dan defisit kesuburan tanah — sebenarnya bisa saling menjawab. Komunitas-komunitas yang tersebar di bawah ini sudah lebih dulu menyadarinya dan memilih untuk bertindak.

RW 05 Karangasem adalah salah satu kampung yang bergabung dalam program Proklim — singkatan dari Program Kampung Iklim — sebuah inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendorong komunitas untuk membangun ketahanan iklim dari bawah. Yang menarik dari model Karangasem bukan sekadar keberhasilannya mengolah sampah, tapi bagaimana mereka merancang sistem yang membuat semua orang punya peran. Ibu-ibu PKK menjadi garis depan pemilahan sampah di level rumah tangga, sementara karang taruna mengelola tong-tong kompos komunal. Hasilnya tidak hanya kompos — tapi juga rasa memiliki yang membangun. Kompos yang sudah jadi kemudian didistribusikan kembali ke warga dan kelompok tani di kelurahan, memutus satu rantai ketergantungan pada toko pertanian sekaligus memperkuat basis pangan lokal.

Sistem seperti ini tidak tumbuh sendiri — ia membutuhkan pengetahuan. Di sinilah peran FKPCH (Forum Komunikasi Pertanian dan Kehutanan) dan FKPPLH (Forum Komunikasi Peduli dan Pelestari Lingkungan Hidup) menjadi penting. Kedua forum komunitas ini aktif melatih kelompok tani untuk membuat kompos secara mandiri, dengan pendekatan yang sangat praktis: bukan presentasi berjam-jam dengan slide, tapi langsung ke kebun, langsung ke tumpukan limbah. Peserta belajar bagaimana mengolah sisa pertanian — jerami, batang jagung, kulit kacang — menjadi pupuk organik yang bisa langsung dipakai. Titik tekannya selalu sama: petani tidak perlu lagi menunggu antrian pupuk bersubsidi yang sering datang terlambat atau tidak datang sama sekali. Komposting yang konsisten bisa mengubah sisa dapur dan ladang menjadi nutrisi emas yang selama ini dibeli dengan harga mahal.

Jauh dari Solo dan forum-forum komunitas itu, di Benteng Gajah — sebuah daerah di Sulawesi Selatan — mahasiswa KKN dari Universitas Hasanuddin membawa sesuatu yang tidak biasa: kombinasi antara pengetahuan akademik dan kebutuhan nyata lapangan. Mereka tidak hanya mengajarkan kompos dari sisa dapur atau pertanian, tapi juga memperkenalkan dua inovasi yang sangat kontekstual dengan kehidupan warga setempat. Pertama, spray biopestisida alami — cairan yang dibuat dari bahan-bahan lokal untuk menggantikan pestisida kimia yang mahal dan berbahaya. Kedua, dan ini yang paling menarik: kompos berbahan dasar feses sapi. Di kawasan dengan populasi ternak sapi yang besar, kotoran ternak adalah limbah yang selama ini hanya didiamkan atau dibuang begitu saja. Mahasiswa Unhas mengubah persepsi itu — limbah peternakan bukan masalah, tapi bahan baku yang menunggu untuk diproses menjadi pupuk berkualitas tinggi.

Tidak semua yang terlibat dalam gerakan ini adalah petani atau aktivis lingkungan. Di Pontianak, PLN UPT hadir dengan cara yang tak terduga — menggelar pelatihan pembuatan mikoriza dan kompos sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mereka. Mikoriza adalah jamur simbiotik yang hidup di akar tanaman dan secara alami meningkatkan kemampuan tanaman menyerap nutrisi dari tanah — teknologi hayati yang selama ini hanya dikenal di lingkaran akademik dan laboratorium pertanian. Bagi petani kecil di sekitar Pontianak, ini adalah pengetahuan baru yang membuka kemungkinan lain: tanah yang kurang subur bisa diperkuat bukan dengan menambah pupuk kimia, tapi dengan memperkenalkan ekosistem mikro yang tepat. Ketika sebuah perusahaan listrik turut berperan dalam ketahanan pangan, itu sinyal bahwa gerakan ini sudah melampaui batas-batas sektor konvensional.

Sementara komunitas-komunitas kecil itu bergerak dari bawah, Bandung menghadapi persoalan yang membutuhkan jawaban di skala yang jauh lebih besar. Angka 600 ton sampah organik per hari bukan statistik yang bisa diselesaikan hanya dengan menambah jumlah tong kompos di tiap RW. Pemerintah kota sedang mengkaji strategi sistemik — termasuk kemungkinan mengintegrasikan pengolahan kompos ke dalam TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang tersebar di berbagai titik kota. Gagasan yang sedang dikembangkan adalah menghubungkan hasil kompos skala kota dengan program pertanian urban Bandung, sehingga ada sirkuit tertutup yang fungsional: sampah kota menjadi pupuk, pupuk mengisi kebun-kebun urban, kebun urban menyumbang ke ketahanan pangan warga kota. Inilah babak di mana inisiatif warga dan kebijakan publik harus bertemu — dan Bandung bisa menjadi laboratorium nasional untuk model itu. Memahami mengapa sampah dapur seharusnya tidak berakhir di TPA adalah titik awal dari perubahan yang lebih besar itu.

Di Bogor dan Sukabumi, ada pendekatan lain yang layak diperhatikan — yang dikenal dengan skema Tempah Dedoro. Nama ini merujuk pada program kemitraan kompos berbasis komunitas yang tidak hanya mengajarkan cara membuat pupuk organik, tapi juga membangun dimensi ekonominya. Dalam skema ini, kompos yang dihasilkan oleh warga bisa dijual kembali atau ditukarkan dengan kebutuhan pokok — sebuah sistem barter modern yang berakar pada prinsip ekonomi sirkular. Artinya, warga tidak hanya membuang sampah dengan cara lebih baik; mereka juga mendapatkan nilai ekonomi dari prosesnya. Model seperti ini mengubah kompos dari sekadar aktivitas lingkungan menjadi strategi ekonomi rumah tangga — dan ketika nilai ekonomi hadir, keberlanjutan program jauh lebih terjamin daripada yang hanya bersandar pada kesadaran moral semata. Gerakan kompos Indonesia memang tumbuh dari komunitas, dan skema seperti Tempah Dedoro membuktikan bahwa komunitas bisa merancang sistem yang berkelanjutan secara ekonomi sekaligus ekologis.

Yang sedang terjadi di RW 05 Karangasem, di Benteng Gajah, di kebun-kebun pelatihan Bogor dan Sukabumi — ini bukan tren gaya hidup yang akan berlalu setelah satu atau dua musim. Ini adalah infrastruktur. Infrastruktur ketahanan pangan yang dibangun dari bawah, dengan tangan sendiri, oleh orang-orang yang tidak punya akses ke laboratorium canggih atau anggaran besar, tapi punya sesuatu yang lebih berharga: pemahaman bahwa mereka tidak perlu menunggu siapapun untuk mulai. Setiap komunitas yang berhasil membangun siklus organiknya sendiri — mengubah sampah menjadi pupuk, pupuk menjadi pangan — adalah satu titik lebih jauh dari kerentanan rantai pasok global yang tidak bisa dikontrol dari bawah. Gerakan ini dimulai dari tong sampah di dapur, dari gang yang sempit, dari rapat RT yang mungkin terasa membosankan — dan itulah tepatnya kekuatannya.