Kampus Indonesia Mulai Diperhitungkan di Panggung Sustainability Global

Selama bertahun-tahun, nama universitas Indonesia jarang muncul dalam daftar pemeringkatan kelas dunia — terutama yang mengukur sesuatu lebih dari sekadar reputasi akademik. Tapi dalam edisi 2026 dari Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings, narasi itu mulai bergeser. Universitas Sebelas Maret (UNS) bertengger di peringkat 101–200 dunia, Universitas Andalas (UNAND) masuk di kisaran 401–600, dan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) tercatat di peringkat 801–1000 — sebuah peta baru yang menempatkan pendidikan tinggi Indonesia di radar global sustainability untuk pertama kalinya secara serius. Tahun 2026 bukan sekadar tahun peringkat baru; ini tonggak yang menunjukkan bahwa kampus-kampus Indonesia sedang dalam proses transformasi yang nyata.

THE Sustainability Impact Ratings berbeda secara fundamental dari pemeringkatan universitas yang lebih dikenal publik. Alih-alih mengevaluasi kualitas pengajaran atau jumlah sitasi jurnal ilmiah, pemeringkatan ini mengukur seberapa jauh sebuah universitas berkontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa — mencakup dimensi energi bersih, kesehatan komunitas, kesetaraan gender, hingga kemitraan global. Relevansinya bagi Indonesia sangat langsung: di tengah upaya pemerintah mendorong transisi energi dan membangun ekonomi hijau, universitas seharusnya bukan sekadar pencetak gelar, melainkan laboratorium hidup yang menghasilkan solusi dan nilai-nilai keberlanjutan. Pemeringkatan ini menjadi cermin sekaligus kompas.

Pencapaian UNS di peringkat 101–200 dunia adalah angka yang tidak bisa dibaca sebelah mata. Posisi itu menempatkan UNS setara — atau bahkan melampaui — sejumlah universitas ternama di Asia yang selama ini dianggap jauh lebih mapan secara sumber daya. Metodologi THE mengukur kontribusi universitas pada SDGs melalui empat lensa utama: riset yang dipublikasikan, kebijakan operasional kampus, penjangkauan komunitas sekitar, dan kemitraan. Artinya, nilai UNS bukan hanya hasil laboratorium — melainkan cerminan dari bagaimana kampus tersebut beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat, dan membangun jaringan. Bagi ekosistem riset dan kebijakan hijau Indonesia, ini adalah sinyal bahwa ada kapasitas ilmiah dan kelembagaan yang sudah cukup matang untuk diorbitkan ke skala global.

Pencapaian UNAND di peringkat 401–600 membawa dimensi yang berbeda namun sama pentingnya. Universitas yang berbasis di Padang, Sumatera Barat ini bukan berasal dari kluster kampus besar Jawa yang secara historis mendapat porsi lebih besar dalam pendanaan dan perhatian kebijakan nasional. Masuknya UNAND ke dalam radar global mengisyaratkan bahwa universitas-universitas di luar Jawa kini mampu bersaing dalam dimensi sustainability — kemungkinan besar ditopang oleh program riset lingkungan yang relevan dengan konteks lokal Sumatera (hutan tropis, biodiversitas, perubahan penggunaan lahan), kebijakan kampus hijau yang konsisten, dan kemitraan komunitas yang berakar kuat. Ini bukan lompatan kecil; ini bukti bahwa desentralisasi kapasitas riset berkelanjutan di Indonesia sedang berjalan, meski belum merata.

Masuknya Unismuh Makassar ke dalam pemeringkatan global membawa pesan yang mungkin paling strategis dari seluruh daftar ini. Sebagai universitas swasta yang berbasis nilai-nilai Islam, Unismuh berdiri di titik perpotongan dua narasi besar: bahwa sustainability adalah nilai universal — bukan domain eksklusif kampus negeri dengan anggaran besar — dan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing di panggung global. Bagi ratusan perguruan tinggi swasta Indonesia lainnya, trajektori Unismuh adalah peta jalan yang konkret: mulai dari komitmen kebijakan internal, bangun program riset yang relevan dengan konteks lokal, dan dokumentasikan kontribusi komunitas secara sistematis agar terukur dalam metodologi THE.

Di level yang lebih sistemik, peluncuran Sustainability Impact Network dalam forum Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 menjadi perkembangan yang perlu diperhatikan. Jaringan yang kini menghimpun 1.600 universitas dari berbagai penjuru dunia ini menawarkan sesuatu yang melampaui sekadar label bergengsi: platform berbagi data riset, kolaborasi lintas negara dalam mengukur kemajuan SDGs, dan mekanisme benchmarking yang memungkinkan universitas membandingkan diri dengan institusi sejenis secara global. Pertanyaan yang relevan bagi Indonesia adalah apakah UNS, UNAND, dan Unismuh — yang kini sudah berada dalam peta THE — turut mengintegrasikan diri ke dalam jaringan ini, karena keanggotaan aktif akan menentukan seberapa jauh kolaborasi riset hijau lintas negara bisa dimanfaatkan secara nyata oleh kampus-kampus Indonesia. Ini bukan soal prestise; ini soal akses ke ekosistem pengetahuan global yang sedang tumbuh cepat, sebagaimana generasi muda Indonesia yang kini mulai membutuhkan peta jalan nyata untuk sustainability juga membutuhkan institusi pendidikan yang terhubung ke jaringan tersebut.

Dimensi praktik ESG di dalam kampus mendapat wujud konkret melalui forum yang digelar Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran (Unpad), yang menghadirkan Direktur Utama KAI sebagai narasumber untuk membahas ESG dan sustainability secara langsung. Ini bukan seminar simbolik. Ketika pimpinan tertinggi sebuah BUMN besar duduk di depan mahasiswa vokasi untuk membahas bagaimana tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dioperasionalkan dalam bisnis nyata, sebuah jembatan penting terbentuk antara dunia akademik dan industri. Bagi mahasiswa vokasi yang dalam hitungan bulan akan memasuki pasar kerja, pemahaman ESG bukan lagi nilai tambah — ini kompetensi dasar yang semakin diminta oleh perusahaan-perusahaan yang berkomitmen pada standar keberlanjutan global, sebagaimana KAI sendiri telah menunjukkan komitmen ESG-nya melalui sejumlah penghargaan bergengsi.

Mengapa pemeringkatan ini penting secara makro — dan bukan hanya soal prestise? Ada tiga lapis yang perlu dibaca bersamaan. Pertama, di level institusi: universitas yang masuk pemeringkatan THE Sustainability cenderung lebih mudah mengakses skema pendanaan riset internasional, menjalin kolaborasi dengan lembaga donor global, dan memperkuat akreditasi dalam dimensi yang semakin relevan di era ESG. Kedua, di level kebijakan: kampus yang secara serius mengukur kontribusinya pada SDGs berpotensi menjadi laboratorium hidup bagi kebijakan hijau nasional — dari pengelolaan energi kampus, sistem transportasi internal, hingga pola konsumsi air dan limbah. Indonesia sedang membangun regulasi transisi energi dan ekonomi sirkular; kampus bisa menjadi ruang uji coba yang paling cepat dan paling terdokumentasi. Ketiga, di level sosial: universitas adalah inkubator nilai. Mahasiswa yang terpapar kurikulum dan budaya kampus yang berorientasi keberlanjutan akan membawa nilai-nilai itu ke dunia kerja, konsumsi, dan kepemimpinan mereka.

Lapisan ketiga inilah yang menghubungkan data pemeringkatan dengan perubahan yang sedang terjadi di masyarakat. Meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda Indonesia — yang mulai mengubah cara mereka berbelanja, mengonsumsi, dan memilih gaya hidup — bukan fenomena yang lahir dari ruang hampa. Kurikulum yang memasukkan SDGs, komunitas mahasiswa yang menggerakkan kampanye zero-waste di kampus, dan forum-forum seperti yang digelar Unpad bersama KAI adalah bagian dari ekosistem nilai yang membentuk cara pandang generasi ini. Kampus adalah titik awal dari rantai perubahan yang panjang, dan data THE 2026 menunjukkan bahwa titik awal itu di Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih serius. Ini selaras dengan tren lebih luas di mana kepercayaan dan nilai-nilai autentik — bukan sekadar klaim — yang mendorong perubahan perilaku berkelanjutan.

Namun membaca data ini dengan jujur juga berarti mengakui batasan-batasannya. Tiga universitas dalam satu pemeringkatan adalah permulaan, bukan pencapaian final. Sebagian besar dari ribuan perguruan tinggi Indonesia — baik negeri maupun swasta — belum pernah masuk dalam radar THE Sustainability. Pendanaan riset hijau di banyak kampus masih sangat terbatas, dan tidak sedikit program SDGs di level kampus yang lebih bersifat deklaratif daripada terukur secara sistematis. Implementasi yang dangkal — memasang panel surya di atap rektorat atau menyelenggarakan hari tanam pohon sekali setahun — tidak cukup untuk mendorong perubahan peringkat yang berarti. Pertanyaan strategisnya adalah: apa yang dibutuhkan agar Indonesia bisa menempatkan sepuluh, dua puluh, atau lima puluh kampusnya di papan atas sustainability global dalam lima tahun ke depan? Jawabannya tidak ada di satu kebijakan tunggal, tetapi pada kesediaan institusi pendidikan tinggi untuk benar-benar mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam DNA operasional mereka — bukan sebagai lapisan tambahan, melainkan sebagai landasan.