Dari Gang Perumahan ke Kebijakan Nasional, Daur Ulang Indonesia Bergerak

Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, sebuah TPS3R di Jember menggelar pelatihan kompos untuk warga sekitar, PT Timah Tbk mulai menghitung peluang bisnis daur ulang timah dengan proyeksi margin hingga 30%, dan Wali Kota Makassar turun langsung meninjau fasilitas pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Tiga peristiwa ini, yang muncul dari sudut berbeda—komunitas lokal, korporasi tambang, dan pejabat daerah—mencerminkan konvergensi yang jarang terlihat dalam lanskap pengelolaan sampah Indonesia. Bukan kebetulan semata: ini sinyal bahwa gerakan daur ulang dan kompos sedang mendapat traksi nyata, dari gang-gang perumahan hingga ruang rapat pengambil kebijakan.

Yang menarik bukan sekadar bahwa ketiga hal ini terjadi berbarengan, tapi bahwa masing-masing bergerak dari kebutuhan yang berbeda dan bertemu di titik yang sama—kesadaran bahwa sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan, melainkan sumber daya yang selama ini dibuang begitu saja.

TPS3R Baratan, yang berlokasi di Jember, Jawa Timur, adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur pengelolaan sampah berbasis komunitas bisa bekerja di level paling dasar. Sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle, fasilitas ini tidak hanya menjadi titik pengumpulan—ia menjadi ruang belajar. Pelatihan pembuatan kompos dari sampah rumah tangga yang diselenggarakan TPS3R Baratan menyasar warga sekitar, dengan output yang sangat praktis: peserta diharapkan pulang dengan kemampuan mengolah sisa dapur mereka sendiri menjadi kompos yang bisa langsung digunakan untuk tanaman. Skala kecil, dampak langsung—itulah inti dari pendekatan ini. Bagi banyak warga yang selama ini merasa solusi lingkungan terlalu rumit atau mahal, pelatihan semacam ini membuktikan bahwa titik masuknya bisa sesederhana ember dan sisa sayuran.

Relevansi model TPS3R ini juga sudah dibuktikan di banyak kota lain di Indonesia. Kota-kota Indonesia memang semakin serius mengubah sampah menjadi sumber daya lewat model TPS3R, dan Baratan bukan anomali—ia adalah bagian dari jaringan yang terus meluas. Yang membuat momen ini terasa berbeda adalah adanya lapisan baru yang mulai bergabung: dunia korporasi.

PT Timah Tbk (TINS), perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia, tengah menjajaki bisnis daur ulang timah sebagai lini usaha baru. Angka yang muncul cukup menggiurkan secara bisnis: potensi margin hingga 30%, angka yang signifikan dalam konteks industri pertambangan yang tengah menghadapi tekanan transisi dan fluktuasi harga komoditas global. Secara ekologis, langkah ini punya bobot tersendiri—proses daur ulang timah membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit dibanding penambangan baru, dan mengurangi tekanan terhadap lahan tambang yang sudah banyak meninggalkan bekas luka lingkungan di Bangka Belitung. Jika PT Timah serius membangun rantai pasok timah daur ulang di Indonesia, ini bisa menjadi preseden penting: bahwa transisi industri bukan hanya soal energi terbarukan, tapi juga soal menutup siklus material yang selama ini bocor.

Sinyal dari sektor korporasi ini menjadi lebih berarti ketika dibaca bersama apa yang terjadi di Makassar. Wali Kota Munafri Arifuddin meninjau langsung fasilitas TPS3R dan Urban Farming di Rappocini—sebuah kelurahan di jantung kota. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial; ia mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap sampah organik. Dengan mengintegrasikan urban farming ke dalam sistem pengelolaan sampah, Rappocini memperlihatkan bahwa kompos yang dihasilkan dari sampah warga bisa langsung tersambung ke kebun pangan kota—lingkaran yang benar-benar tertutup di skala kelurahan. Makassar bukan satu-satunya kota yang bergerak ke arah ini, tapi kunjungan resmi wali kota ke fasilitas semacam ini mengirim pesan yang kuat: pemerintah daerah mulai melihat TPS3R bukan sebagai beban infrastruktur, melainkan sebagai aset.

Semua titik ini—pelatihan komunitas di Jember, kalkulasi bisnis PT Timah, kunjungan wali kota di Makassar—idealnya tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, sedang menyiapkan roadmap nasional pengelolaan sampah yang diharapkan menjadi kerangka yang menyambungkan inisiatif-inisiatif lokal ini ke target yang lebih besar. Roadmap tersebut dirancang untuk melibatkan kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu—sebuah langkah yang mengakui bahwa krisis sampah Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja. Gerakan daur ulang 2026 memang sudah bergerak dari kampus, partai, hingga bank sampah warga—dan roadmap nasional ini berpotensi menjadi tulang punggung yang selama ini hilang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa kerangka kebijakan ini tidak hanya menjangkau kota besar, tapi juga memperkuat fasilitas komunal seperti TPS3R Baratan yang bekerja dengan sumber daya terbatas di tingkat akar rumput.

Dari semua ini, ada satu hal yang perlu diingat: momentum yang sedang tumbuh ini butuh bahan bakar dari bawah. Memilah sampah organik dan anorganik di rumah, mendukung TPS3R di kelurahan, atau mulai mengolah sisa dapur menjadi kompos adalah langkah yang terdengar kecil tapi secara kolektif menentukan apakah sistem ini bisa berjalan. Korporasi bisa menghitung margin, pejabat bisa meninjau fasilitas, pemerintah bisa merancang roadmap—tapi tanpa partisipasi nyata dari warga, roda ini tidak akan berputar sendiri. Kabar baiknya: titik masuknya tidak pernah semudah sekarang.