Revisi UU Kehutanan Indonesia: 28 Juta Hektare Lenyap, Konflik Tenurial Mengancam Masyarakat Adat

Indonesia kehilangan 28,04 juta hektare hutan dalam 20 tahun terakhir — setara dengan hampir dua kali luas Pulau Kalimantan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah bukti nyata dari satu kerangka hukum yang, selama lebih dari dua dekade, tidak mampu membendung laju kehancuran. Kini, DPR RI tengah mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan — sebuah momen yang disebut sebagai peluang bersejarah, atau, bagi sebagian pihak, ancaman baru yang mengintai.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, secara terbuka menyatakan bahwa revisi terhadap UU 41/1999 diperlukan untuk merespons perubahan konteks ekologi, sosial, dan hukum yang telah berkembang pesat. Namun di sisi lain, Senator Filep Wamafma memperingatkan bahwa tanpa mekanisme pengakuan hak adat yang tegas, revisi ini berisiko melanggengkan ketimpangan penguasaan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dua suara ini mencerminkan ketegangan fundamental yang akan menjadi tulang punggung perdebatan nasional ini: siapa yang berhak mendefinisikan ‘hutan’, siapa yang mengelolanya, dan siapa yang berhak mendapat manfaat darinya.

Anatomi Hukum yang Telah Berusia 26 Tahun

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan dengan tujuan utama: melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman hayati, dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini membangun definisi tunggal ‘kawasan hutan negara’ yang mencakup hampir 120 juta hektare wilayah Indonesia — tanpa mekanisme jelas untuk mengakui hak masyarakat adat yang telah mengelola wilayah-wilayah tersebut jauh sebelum negara ini berdiri. Klasifikasi kawasan hutan oleh negara sering kali tumpang tindih dengan wilayah adat yang telah dihuni dan dikelola komunitas lokal selama berabad-abad.

Celah terbesar dimulai dari sini: UU 41/1999 menempatkan negara sebagai pemilik tunggal hutan, dan masyarakat adat hanya diakui sebagai ‘subjek yang diatur’ — bukan sebagai pemegang hak. Akibatnya, ribuan komunitas adat terjebak dalam status limbo hukum. Mereka hidup di tanah leluhur, namun secara de jure dianggap sebagai penghuni ilegal di dalam kawasan hutan negara. Inilah akar dari konflik tenurial yang terus berulang hingga hari ini.

Putusan MK 35: Kemenangan Hukum, Kegagalan Implementasi

Pada 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersejarah dalam perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini secara hukum memisahkan ‘hutan adat’ dari ‘hutan negara’ dan mengakui hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang mereka kelola. Ini adalah kemenangan simbolik yang monumental — namun implementasinya di lapangan hampir tidak ada. Birokrasi penetapan wilayah adat memerlukan Peraturan Daerah (Perda) yang rumit, pemetaan partisipatif yang memakan waktu bertahun-tahun, dan political will dari pemerintah daerah yang sering kali absen atau bahkan resisten.

Hingga 2025, hanya sebagian kecil wilayah adat yang berhasil ditetapkan secara resmi. Sebagian besar komunitas adat masih menunggu pengakuan hukum — sementara konsesi perkebunan, pertambangan, dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terus menggerogoti hutan alam yang mereka kelola. Ini menjadi konteks kritis mengapa revisi UU Kehutanan dibutuhkan — atau, jika tidak dirancang dengan hati-hati, justru akan memperburuk situasi yang sudah rapuh ini. Dinamika ini juga menjadi bagian dari lonjakan deforestasi yang terus mengancam Indonesia di tengah tekanan regulasi global seperti EUDR.

Perbandingan Kritis: UU Lama vs. Usulan Revisi

Pola Konflik Tenurial: Siapa yang Paling Dirugikan?

Konflik tenurial di Indonesia memiliki pola yang sangat sistemik. Pertama, tumpang tindih peta kawasan hutan dengan peta wilayah adat. Pemerintah menggunakan peta tata ruang kehutanan yang sering kali tidak mempertimbangkan sejarah pengelolaan komunitas lokal. Kedua, kriminalisasi masyarakat adat yang menggarap tanah leluhur mereka di dalam kawasan hutan negara. Puluhan ribu warga dikriminalisasi setiap tahun karena ‘perambahan hutan’, padahal mereka hanya melanjutkan praktik kelola lahan yang telah dilakukan selama generasi.

Ketiga, ekspansi konsesi perkebunan dan pertambangan. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mayoritas konflik agraria di Indonesia terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan — melibatkan masyarakat adat melawan korporasi yang memiliki izin legal dari negara. Walhi melaporkan bahwa sekitar 26 juta hektare hutan alam Indonesia terancam hilang akibat deforestasi legal melalui skema izin Perhutanan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Hak Guna Usaha (HGU). Angka ini mengungkap bahwa ancaman terbesar terhadap hutan bukan datang dari aktivitas ilegal, tetapi dari sistem legal yang justru memfasilitasi kehancuran.

Filep Wamafma: “Tanpa Keadilan Tenurial, Revisi Ini Hanya Melegitimasi Ketimpangan”

Senator Filep Wamafma, salah satu suara paling vokal dari Papua, mengingatkan publik tentang ketimpangan penguasaan lahan dan minimnya manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Dalam berbagai forum, Wamafma menekankan bahwa masyarakat adat Papua — yang mengelola hutan secara lestari selama berabad-abad — justru menjadi pihak yang paling tersisih dalam skema ekonomi kehutanan nasional. Konsesi hutan produksi dan perkebunan sawit yang masuk ke wilayah adat menghasilkan keuntungan miliaran rupiah bagi korporasi dan negara, sementara komunitas adat hanya mendapat kompensasi minim atau bahkan tidak sama sekali.

Wamafma menegaskan bahwa revisi UU Kehutanan harus memasukkan mekanisme free, prior, and informed consent (FPIC) sebagai prasyarat mutlak sebelum izin konsesi dikeluarkan. Tanpa itu, revisi ini hanya akan menjadi undang-undang baru yang melayani kepentingan lama — dan melegitimasi ketimpangan yang telah mengakar selama puluhan tahun. Ketimpangan ini juga terlihat dalam dampak kesehatan dan ekonomi deforestasi di Asia Tenggara, yang telah menelan ribuan jiwa.

Perspektif Industri dan Negara: Regulasi yang “Terlalu Kaku”

Namun ada sisi lain dari perdebatan ini. Perwakilan industri kehutanan dan pemerintah berargumen bahwa UU Kehutanan No. 41/1999 sudah tidak relevan dengan dinamika ekonomi hijau saat ini. Mereka menyatakan bahwa revisi diperlukan untuk menyederhanakan regulasi, mendorong investasi hijau, dan mengintegrasikan berbagai mandat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Asosiasi pengusaha perkebunan dan kehutanan mengeluhkan bahwa proses perizinan yang terlalu panjang dan rumit justru mendorong praktik ilegal dan informalitas.

Pemerintah juga menekankan bahwa revisi ini akan memperkuat skema Perhutanan Sosial, yang telah memberikan akses kelola hutan kepada lebih dari 5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Namun kelompok sipil mempertanyakan: apakah skema Perhutanan Sosial yang ada benar-benar memberdayakan masyarakat, atau hanya mengunci mereka dalam sistem kelola yang tetap dikontrol oleh birokrasi pusat? Di sinilah kepentingan negara, industri, dan masyarakat adat bertabrakan — dan di sinilah revisi UU Kehutanan harus menjawab pertanyaan fundamental tentang keadilan.

Sistematika Kehilangan: Siapa yang Paling Bertanggung Jawab?

Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch mengungkap bahwa deforestasi 28,04 juta hektare selama 20 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor dominan. Konversi perkebunan kelapa sawit menyumbang sekitar 40% dari total deforestasi, diikuti oleh Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 25%, pertambangan 15%, kebakaran hutan (termasuk yang disengaja untuk pembukaan lahan) sekitar 10%, dan pembukaan lahan oleh masyarakat lokal sekitar 10%.

Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas deforestasi adalah deforestasi legal — dilakukan oleh korporasi yang memiliki izin resmi dari negara. Menurut Muhammad Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan dari Greenpeace Indonesia, penurunan angka deforestasi yang diklaim KLHK pada 2021-2022 sebesar 104 ribu hektare hanya mencerminkan penurunan deforestasi ilegal. Deforestasi legal di dalam konsesi tetap berlangsung tanpa hambatan. Iqbal mengingatkan bahwa masih ada 3,4 juta hektare hutan alam tersisa di dalam konsesi perkebunan sawit, dan 2,7 juta hektare di konsesi HTI — yang semuanya “seperti menunggu untuk ditebang saja.”

“Hutan alam tersisa di dalam konsesi ini seperti menunggu untuk ditebang saja. Jadi akan ada masanya deforestasi tinggi. Penurunan angka deforestasi itu semu. Jadi deforestasi akan meningkat di tahun berikutnya masih sangat mungkin terjadi.”
— Muhammad Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

Dengan kata lain, angka deforestasi yang rendah hari ini bukan jaminan bahwa krisis kehilangan hutan telah berakhir. Tanpa kebijakan yang secara tegas melarang konversi hutan alam — bahkan di dalam konsesi — deforestasi akan terus berlanjut secara legal, sistemik, dan masif.

Apa yang Dipertaruhkan dalam Revisi Ini?

Revisi UU Kehutanan bukan sekadar urusan teknis legislatif. Ia adalah pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan ‘hutan’, siapa yang berhak mengelolanya, dan siapa yang berhak mendapat manfaat darinya. Jika revisi ini hanya menyederhanakan regulasi untuk mempercepat investasi tanpa memperkuat pengakuan hak adat, maka ia akan menjadi undang-undang baru yang melayani kepentingan lama. Jika revisi ini tidak memasukkan mekanisme free, prior, and informed consent (FPIC) sebagai prasyarat izin konsesi, maka konflik tenurial akan terus berulang — dan masyarakat adat akan terus dikriminalisasi di tanah leluhur mereka sendiri.

Kelompok masyarakat sipil menuntut bahwa proses revisi ini harus transparan, inklusif, dan berbasis data. Forum Dialog Konservasi Indonesia (FDKI) — yang terdiri dari sejumlah organisasi lingkungan — mengeluhkan pembatasan akses publik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi IV DPR pada 25 Juni 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan asosiasi bidang kehutanan dan akademisi, namun kelompok masyarakat sipil dan komunitas adat hampir tidak mendapat ruang untuk menyuarakan posisi mereka. Ini adalah sinyal yang mengkhawatirkan: bahwa revisi ini mungkin dirancang tanpa partisipasi penuh dari mereka yang paling terdampak.

Tuntutan Akuntabilitas: Jurnalisme Akan Memantau Pasal Demi Pasal

Dua puluh delapan juta hektare bukan angka yang bisa dinegosiasikan. Itu adalah wilayah seluas Jerman, atau hampir dua kali Pulau Kalimantan. Itu adalah ratusan ribu spesies yang kehilangan habitat, jutaan ton karbon yang lepas ke atmosfer, dan ribuan komunitas adat yang kehilangan tanah leluhur mereka. Proses legislasi revisi UU Kehutanan ini harus terbuka, inklusif, dan berbasis data. Setiap pasal harus diuji: apakah ia memperkuat pengakuan hak adat, atau justru mempermudah ekspansi konsesi? Apakah ia memperketat sanksi deforestasi legal, atau hanya memperkuat status quo?

Jurnalisme investigatif akan terus memantau proses ini. Setiap draft, setiap sidang, setiap kompromi politik akan diperiksa dengan teliti. Publik berhak tahu siapa yang duduk di meja perundingan — dan siapa yang tidak. Publik berhak tahu kepentingan siapa yang dilayani oleh revisi ini — dan kepentingan siapa yang dikorbankan. Deforestasi 28 juta hektare adalah bukti kegagalan UU Kehutanan yang lama. Revisi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sistemik yang telah berlangsung selama 26 tahun — atau kesempatan untuk melanggengkannya dengan kemasan hukum yang baru.

Frequently Asked Questions

Apa itu UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999?
UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia, termasuk klasifikasi kawasan hutan, kewenangan negara, dan mekanisme perizinan. Undang-undang ini telah berusia 26 tahun dan dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika sosial, ekologi, dan hukum saat ini.

Mengapa revisi UU Kehutanan diperlukan?
Revisi diperlukan untuk merespons berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (termasuk Putusan MK 35/2012 tentang hutan adat), mengatasi konflik tenurial yang terus berulang, dan memperkuat mekanisme pengakuan hak masyarakat adat. Namun, revisi ini juga berisiko jika tidak dirancang secara inklusif dan transparan.

Apa itu Putusan MK 35/2012?
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan ‘hutan adat’ dari ‘hutan negara’ dan mengakui hak masyarakat adat atas wilayah hutan yang mereka kelola. Meskipun putusan ini bersifat hukum mengikat, implementasinya di lapangan masih sangat terbatas akibat hambatan birokrasi dan minimnya political will.

Apa itu konflik tenurial?
Konflik tenurial adalah sengketa mengenai hak penguasaan, kepemilikan, dan pengelolaan tanah atau kawasan hutan. Di Indonesia, konflik tenurial sering terjadi akibat tumpang tindih peta kawasan hutan negara dengan wilayah adat, serta ekspansi konsesi korporasi yang merampas lahan masyarakat lokal.

Apa itu FPIC (Free, Prior, and Informed Consent)?
FPIC adalah mekanisme partisipasi yang mengharuskan komunitas lokal dan masyarakat adat memberikan persetujuan mereka secara bebas, sebelum proyek dimulai, dan berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas. FPIC adalah standar internasional yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Apakah deforestasi di Indonesia benar-benar menurun?
Data KLHK menunjukkan deforestasi pada 2021-2022 mencapai titik terendah (104 ribu hektare). Namun, penurunan ini hanya mencerminkan deforestasi ilegal. Deforestasi legal di dalam konsesi perkebunan dan HTI tetap berlangsung. Greenpeace Indonesia memperingatkan bahwa masih ada jutaan hektare hutan alam tersisa di dalam konsesi yang ‘menunggu untuk ditebang’ — sehingga tren penurunan ini bersifat semu.

Bagaimana saya bisa memantau proses revisi UU Kehutanan?
Anda dapat mengikuti perkembangan proses legislasi melalui situs resmi DPR RI, media massa terpercaya, dan organisasi masyarakat sipil seperti Walhi, Forest Watch Indonesia, AMAN, dan Greenpeace Indonesia. Partisipasi publik dalam proses ini sangat penting untuk memastikan revisi dilakukan secara transparan dan inklusif.

---