Deforestasi Asia Tenggara Tewaskan 13.000 Jiwa dan Timbulkan Kerugian Rp127 Triliun — Aceh dan TNBBS dalam Krisis Ekologis

Hutan seharusnya menjadi paru-paru dunia, benteng terakhir bagi keberlangsungan hidup jutaan orang. Namun di Indonesia dan Asia Tenggara, ia kini menjadi medan pertempuran antara ekspansi ekonomi dan kelangsungan hidup manusia. Angka 13.000 kematian prematur dan kerugian ekonomi Rp127 triliun bukan sekadar statistik — di baliknya ada nama-nama, kampung-kampung yang hilang, dan ekosistem yang runtuh tanpa bisa dipulihkan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia, kini berdiri di episentrum krisis global yang dampaknya tidak lagi bisa diabaikan.

Posisi Indonesia dalam krisis ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah akumulasi kegagalan kebijakan dan pengawasan selama puluhan tahun. Dari Aceh hingga Sumatera Selatan, dari Papua hingga Kalimantan, hutan primer dan sekunder terus dirambah oleh perkebunan kelapa sawit, tambang ilegal, dan pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan daya dukung ekologis. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, deforestasi netto Indonesia mencapai 175.400 hektare — angka yang memang lebih rendah dari dekade sebelumnya, namun tetap mengkhawatirkan mengingat skala kerusakan sudah begitu masif. Kondisi lokal di Aceh, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Kaur, dan kawasan lainnya menjadi cerminan nyata dari tren regional yang semakin memburuk.

Data 13.000 kematian dan Rp127 triliun kerugian ekonomi berasal dari kajian komprehensif yang menghubungkan deforestasi dengan degradasi kualitas udara, banjir, tanah longsor, dan kehilangan sumber pangan. Studi tersebut menggunakan pemodelan epidemiologi dan ekonomi untuk mengestimasi dampak kesehatan dari emisi partikulat akibat kebakaran hutan dan lahan, serta kerugian produktivitas ekonomi dari kerusakan ekosistem. Populasi yang paling terdampak adalah komunitas pedesaan dan masyarakat adat yang bergantung langsung pada hutan untuk penghidupan mereka — namun populasi urban juga tidak luput, terutama saat musim kemarau tiba dan kabut asap melumpuhkan kota-kota besar. Deforestasi memicu erosi tanah, mengurangi infiltrasi air hujan, dan meningkatkan risiko banjir bandang — sebuah siklus bencana yang berulang setiap tahun.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang membentang di ujung selatan Sumatera dan mencakup sebagian Kabupaten Kaur di Bengkulu, adalah salah satu ekosistem paling kritis di Indonesia. Kawasan ini menjadi habitat terakhir bagi harimau Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera — tiga spesies yang terancam punah. Namun data lapangan menunjukkan bahwa TNBBS terus mengalami tekanan deforestasi akibat perambahan lahan pertanian, perkebunan sawit ilegal, dan pembalakan liar yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Respons dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah seringkali terlambat dan tidak konsisten, sementara aparat penegak hukum menghadapi tantangan koordinasi dan kapasitas. Akibatnya, fragmentasi habitat semakin parah, konflik manusia-satwa meningkat, dan populasi satwa endemik terus menyusut.

Di Aceh, situasinya bahkan lebih mendesak. WALHI Aceh menyatakan bahwa provinsi ini telah memasuki fase darurat ekologis — sebuah istilah yang tidak mereka gunakan dengan enteng. Indikator konkretnya mencakup hilangnya tutupan hutan di 20 DAS kritis, meningkatnya frekuensi banjir bandang, dan longsor yang menewaskan ratusan orang dalam satu dekade terakhir. Periode 2016 hingga 2025, Aceh kehilangan 1,4 juta hektare hutan — sebagian besar akibat operasi 631 perusahaan yang memegang izin tambang, HGU sawit, dan konsesi lainnya. DAS Krueng Trumon, misalnya, kehilangan 43% tutupan hutannya sejak 2016, sementara DAS Singkil kehilangan 66% dalam sepuluh tahun terakhir. Hutan Leuser, yang seharusnya menjadi ekosistem kritis yang dilindungi, terus terancam oleh ekspansi perkebunan dan infrastruktur jalan. Pelanggaran hukum terjadi secara terang-terangan, namun konsekuensi hukumnya minimal — mencerminkan kegagalan sistemik dalam penegakan regulasi lingkungan.

Di tengah krisis sistemik ini, muncul bentuk perlawanan yang tidak konvensional: seni dan budaya sebagai senjata dokumentasi dan advokasi. Film ‘Pesta Babi’, yang diproduksi oleh komunitas masyarakat adat Papua, menjadi cerminan nyata bagaimana narasi budaya digunakan untuk mendokumentasikan kehilangan hutan dan melawan perambahan. Film ini menggambarkan realitas kehidupan masyarakat pribumi yang menjadi korban di atas tanahnya sendiri — sebuah kolonialisme modern yang dibungkus dalam bahasa pembangunan dan investasi. Dalam diskusi publik di Kabupaten Sorong pada Maret 2026, aktivis LBH Pos Sorong menegaskan bahwa identitas masyarakat adat Papua sangat erat kaitannya dengan alam: “Selama hutan dan laut masih ada, maka di situ jati diri masyarakat adat tetap hidup.” Respons publik terhadap film ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak pasif — mereka menggunakan medium seni untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat solidaritas dalam menjaga tanah dan hutan mereka. Ini sejalan dengan gerakan global indigenous rights dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan bagian dari hutan negara — meskipun implementasinya masih jauh dari memadai.

Kegagalan dalam mengatasi deforestasi bersifat berlapis. Pertama, ada kegagalan regulasi: celah dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU Cipta Kerja yang melemahkan perlindungan kawasan hutan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin konsesi. Kedua, ada kegagalan institusional: koordinasi yang buruk antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, ditambah dengan kapasitas pengawasan yang terbatas. Ketiga, ada kegagalan korporat: ratusan perusahaan perkebunan sawit dan tambang yang terus beroperasi di kawasan hutan lindung tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Data menunjukkan bahwa banyak izin konsesi tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, namun proses revisi dan pencabutan izin berjalan sangat lambat. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini memiliki koneksi politik yang kuat, sehingga penegakan hukum menjadi selektif dan tidak efektif.

Hutan bukan sekadar kumpulan pohon — ini adalah soal keadilan sosial. Masyarakat yang paling sedikit berkontribusi pada kerusakan adalah yang paling menanggung beban: kehilangan sumber air bersih, tanah longsor yang menghancurkan rumah mereka, banjir yang merenggut nyawa anak-anak mereka. Deforestasi adalah krisis ekologi, namun akarnya adalah ketidakadilan struktural yang diperkuat oleh kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan jangka pendek di atas keberlanjutan jangka panjang. Langkah konkret yang dituntut oleh WALHI, lembaga riset, dan komunitas adat mencakup: moratorium permanen izin baru di kawasan hutan primer dan gambut; penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran konsesi; pengakuan dan perlindungan hutan adat sesuai putusan MK; serta alokasi dana rehabilitasi yang memadai dan transparan. Tanpa akuntabilitas yang nyata dari negara dan korporasi, siklus bencana ekologis ini akan terus berulang — dan angka 13.000 kematian hanyalah awal dari krisis yang jauh lebih besar.