Ketika Forum Kebijakan Energi Jadi Panggung Triliunan

Indonesia mengalokasikan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk subsidi energi fosil—angka yang terus membengkak sementara target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025 diprediksi meleset jauh, hanya mencapai 13-14%. Ketika Pertamina, raksasa energi milik negara, menggelar Sokoguru Policy Forum bertajuk “Penguatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional,” pertanyaan mendasar muncul: apakah ini sinyal pergeseran struktural nyata, atau sekadar ritual komunikasi korporat tahunan yang megah namun tanpa output terukur?

Jawaban atas pertanyaan ini bernilai ratusan triliun rupiah bagi ekonomi nasional. Karena di balik panggung forum kebijakan yang dipenuhi pembicara elit, terdapat dinamika alokasi modal raksasa—antara eksplorasi migas yang masih dominan dan komitmen EBT yang masih tersandung di level retorika. Forum seperti Sokoguru bukan sekadar ajang diskusi; ini adalah arena di mana korporasi energi berupaya memposisikan diri sebagai arsitek kebijakan publik, sekaligus mengamankan legitimasi transisi yang mereka kendalikan sendiri.

Lanskap kebijakan energi Indonesia saat ini berada di persimpangan kompleks. Roadmap Kementerian ESDM menargetkan net-zero emission pada 2060, sementara tekanan internasional pasca-COP terus meningkat. Namun, dua agenda utama—ketahanan energi dan transisi energi—sering kali saling tarik-menarik di level implementasi. Ketahanan energi masih diartikan sebagai kemampuan mempertahankan pasokan energi fosil murah, sementara transisi energi menuntut dekarbonisasi struktural yang membutuhkan investasi masif dan disruptif.

Sokoguru Policy Forum yang digelar Pertamina pada April 2025 bukan event tunggal yang berdiri sendiri. Forum ini adalah bagian dari pola yang lebih besar: korporasi energi incumbent berupaya mengontrol narasi transisi energi, memposisikan diri sebagai pemimpin sekaligus eksekutor kebijakan publik. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: apakah forum ini menghasilkan output konkret—policy paper dengan deadline implementasi, MoU dengan komitmen investasi terukur, atau roadmap yang terintegrasi dengan APBN—ataukah hanya diskursus tingkat tinggi tanpa mekanisme akuntabilitas publik?

Berdasarkan rilis resmi Pertamina, Sokoguru Policy Forum menghadirkan pembicara dari berbagai pemangku kepentingan—mulai dari pejabat Kementerian ESDM, pelaku industri, hingga akademisi. Agenda utama forum mencakup strategi penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih. Namun, yang perlu dicermati adalah sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan.

“Pertamina konsisten menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.”
— Rilis Pers Pertamina, Sokoguru Policy Forum 2025

Klaim “solusi inovatif dan berkelanjutan” perlu diuji terhadap data realisasi. Dalam Kebijakan EV Indonesia 2026: Janji Besar, Realita Kompleks, kami mengidentifikasi pola serupa—klaim keberlanjutan yang ambisius namun tidak didukung oleh transparansi alokasi anggaran dan mekanisme verifikasi independen. Pertanyaan yang sama berlaku untuk Pertamina: berapa persen dari belanja modal (capex) perusahaan dialokasikan untuk eksplorasi dan produksi migas, dan berapa yang masuk ke pengembangan energi terbarukan?

Menurut data publik Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit listrik EBT Indonesia pada 2023 tercatat 13.155 MW, dengan target 2024 sebesar 13.886 MW. Pertumbuhan ini didominasi oleh PLTA dan bioenergi, sementara kontribusi tenaga surya dan angin masih minim. Di sisi lain, subsidi energi fosil dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, angka yang jauh lebih besar dibandingkan total investasi EBT tahunan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa komitmen transisi energi masih belum tercermin secara proporsional dalam alokasi fiskal nasional.

Sumber: Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal EBTKE (2024); Pertamina Rilis Pers (2025)

Astra Property, di sisi lain, mengklaim menjalankan strategi “ekosistem bisnis terintegrasi” yang berkelanjutan. Menurut rilis resmi perusahaan pada April 2025, fokus utama mencakup peningkatan pengalaman pelanggan, digitalisasi, dan pengembangan properti berkelanjutan. Klaim ini didukung oleh pencapaian sertifikasi Greenship Platinum dari Green Building Council Indonesia untuk proyek Altea BLVD di Cibubur, serta sertifikasi Gold Greenship Neighborhood untuk Asya.

Namun, pertanyaan kritisnya: apakah sertifikasi ini mencerminkan komitmen substansial terhadap keberlanjutan, atau lebih merupakan instrumen branding untuk meningkatkan daya jual properti premium? Sertifikasi green building memang merupakan langkah positif, namun harus diikuti dengan transparansi data operasional—misalnya, berapa persen energi yang digunakan di kawasan properti berasal dari sumber terbarukan, berapa ton emisi yang berhasil diturunkan per tahun, dan apakah terdapat audit independen untuk memverifikasi klaim tersebut.

Hubungan antara Astra dan Pertamina dalam ekosistem transisi energi Indonesia membentuk jaringan yang kompleks. Astra, melalui berbagai lini bisnisnya—otomotif, properti, infrastruktur—dan Pertamina sebagai incumbent energi, memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar untuk membentuk arah transisi energi nasional. Namun, kolaborasi mereka juga mengandung risiko: apakah ekosistem yang terbentuk genuine mendorong dekarbonisasi, atau justru mengunci Indonesia dalam jalur ketergantungan fosil yang lebih dalam dengan mekanisme pasar yang dikontrol oleh oligopoli korporat?

Biaya greenwashing dalam konteks transisi energi bukan sekadar isu moral—ini adalah risiko finansial yang masif dan terukur. Ketika korporasi menyelenggarakan forum kebijakan tanpa akuntabilitas publik atas rekomendasi yang dihasilkan, siapa yang menanggung biayanya? Investor ESG global semakin waspada terhadap klaim keberlanjutan yang tidak didukung data transparan. Risiko regulasi carbon border adjustment mechanism (CBAM) dari Uni Eropa juga mengancam akses ekspor Indonesia, terutama produk berbasis energi intensif seperti kelapa sawit dan nikel.

Studi yang diterbitkan dalam Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Bunda Mulia (2024) mengidentifikasi bahwa praktik greenwashing di Indonesia masih marak, dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Nestle, Shell, dan Adaro Energy sebagai contoh kasus. Greenwashing tidak hanya merusak kepercayaan konsumen, tetapi juga berdampak pada reputasi perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko litigasi serta sanksi regulasi. Dalam konteks energi, ini berarti: jika Pertamina atau Astra gagal merealisasikan komitmen transisi yang mereka klaim di forum publik, kerugian ekonomi tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada ekonomi nasional melalui stranded assets, kehilangan akses pasar internasional, dan penurunan produktivitas akibat polusi yang terus meningkat.

Sumber: IRENA, IEA, IESR (2023-2024)

Agar forum seperti Sokoguru tidak berhenti di level wacana, diperlukan beberapa langkah struktural. Pertama, setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari forum harus dilengkapi dengan target kuantitatif, timeline implementasi, dan mekanisme monitoring yang melibatkan pihak independen—bukan hanya internal korporat. Kedua, transparansi alokasi capex EBT harus dipublikasikan secara berkala dalam laporan yang dapat diakses publik, bukan sekadar narasi di sustainability report tahunan. Ketiga, pelibatan watchdog independen seperti lembaga riset energi (IESR), akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan evaluasi hasil forum.

Sebagai warga negara dan konsumen, kita memiliki hak untuk menuntut transparansi ini. Komitmen transisi energi bukan milik korporasi semata—ini adalah agenda publik yang menyangkut masa depan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan stabilitas iklim nasional. Mekanisme akuntabilitas publik bukan hambatan bagi bisnis, tetapi justru instrumen untuk memastikan bahwa investasi triliunan rupiah yang diklaim sebagai “transisi energi” benar-benar menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar pencitraan di atas panggung megah.

Kembali ke angka triliunan yang dipertaruhkan. Forum kebijakan hanya bermakna jika diukur oleh hasilnya, bukan oleh megahnya panggung. Indonesia tidak kekurangan narasi transisi energi—yang langka adalah akuntabilitas. Ketika korporasi energi raksasa mengklaim memimpin transisi, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan “Apa yang mereka katakan?”, tetapi “Apa yang mereka lakukan, dan siapa yang memverifikasinya?” Tanpa mekanisme akuntabilitas publik yang kuat, forum kebijakan hanyalah teater mahal yang biayanya ditanggung oleh rakyat—melalui subsidi fosil yang terus membengkak, polusi yang merusak produktivitas, dan peluang transisi energi yang terbuang sia-sia.