Ericsson dan Pengelolaan Jaringan Hijau: Klaim atau Realita?

Industri telekomunikasi global menyumbang sekitar 1,4–2% dari total emisi karbon dunia—angka yang setara dengan seluruh industri penerbangan. Di tengah ledakan konektivitas 5G dan lonjakan traffic data Indonesia yang mencapai ratusan eksabyte per tahun, setiap Base Transceiver Station (BTS) baru yang dibangun adalah beban energi baru. Ketika Ericsson menyampaikan komitmen pengelolaan jaringan ramah lingkungan di forum Praxis pada 22 Mei 2026, pernyataan itu layak diuji dengan kacamata kritis—bukan dirayakan begitu saja. Sebab di balik narasi hijau perusahaan teknologi, sering tersembunyi jejak karbon yang tak terlihat dari rantai pasok hingga infrastruktur operasional.

Mercy Tahitoe, yang tampil mewakili Ericsson di acara tersebut, memposisikan perusahaan sebagai pionir efisiensi energi jaringan telekomunikasi. Praxis sendiri adalah forum strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan industri teknologi, pemerintah, dan akademisi—momen yang dipilih Ericsson untuk menegaskan komitmen keberlanjutan di pasar Indonesia. Namun, pertanyaan krusial tetap menggantung: sejauh mana klaim ini diterjemahkan menjadi implementasi nyata di lapangan, dan bukan sekadar retorika pemasaran?

Teknologi yang ditawarkan Ericsson dalam narasi pengelolaan jaringan hijau berpusat pada sistem manajemen energi cerdas dan perangkat keras generasi baru. Solusi seperti Ericsson Energy Infrastructure Operations memungkinkan operator mengoptimalkan konsumsi daya BTS secara real-time, termasuk fitur sleep mode yang mematikan sementara radio unit saat traffic rendah. Radio unit terbaru mereka, yang menggunakan chipset berbasis teknologi 5nm, diklaim mampu memproses data lebih efisien dengan daya yang lebih rendah. Secara sederhana: jika traffic data naik 100%, konsumsi energi hanya naik 40–50%, bukan dua kali lipat seperti perangkat lama.

Namun, dimensi yang jarang disorot adalah implikasi finansial. Jika klaim efisiensi energi Ericsson benar, operator telekomunikasi bisa menghemat biaya operasional (OPEX) energi hingga 20–25% per site—angka yang signifikan mengingat biaya listrik bisa mencapai 30% dari total OPEX BTS. Dengan asumsi rata-rata konsumsi 5.000 kWh per BTS per bulan dan tarif listrik industri Rp 1.500/kWh, satu site konvensional menelan biaya Rp 7,5 juta per bulan. Penghematan 25% berarti Rp 1,875 juta per site per bulan, atau Rp 22,5 juta per tahun per site. Kalikan dengan ribuan BTS yang dimiliki operator besar seperti Telkomsel, dan kita bicara ratusan miliar rupiah penghematan tahunan. Ini bukan sekadar narasi lingkungan—ini strategi bisnis yang masuk akal secara ekonomi. Konteks ini penting karena efisiensi energi sering kali baru diadopsi jika menguntungkan secara finansial, bukan semata altruisme hijau. Pembahasan lebih lanjut tentang biaya keberlanjutan di Indonesia menunjukkan pola serupa di sektor lain.

Sumber: Sustainability reports resmi Ericsson, Nokia, Huawei (2024–2025) dan laporan implementasi operator lokal.

Realita di lapangan Indonesia menunjukkan gap antara klaim global dan adopsi lokal. Berdasarkan penelusuran di berbagai liputan media dan laporan operator, sebagian besar BTS Indonesia—terutama di luar Jawa—masih mengandalkan diesel generator sebagai backup power atau bahkan sumber utama di area off-grid. Telkomsel, yang memiliki kemitraan teknologi dengan Ericsson, baru memulai pilot project solusi hemat energi di beberapa cluster Jakarta dan Surabaya pada awal 2026. Indosat Ooredoo dan XL Axiata bahkan lebih tertarik pada solusi Nokia karena paket harga yang lebih kompetitif. Artinya, narasi hijau Ericsson di Indonesia masih sebatas trial terbatas, belum menjadi standar operasional massal. Ketergantungan pada diesel generator—yang menghasilkan emisi karbon tinggi—adalah kontradiksi fundamental dari klaim jaringan ramah lingkungan.

“Emisi dari sektor ICT global berkisar antara 1,5% hingga 4% dari total emisi global. Untuk mencapai tujuan membatasi pemanasan global pada 1,5°C, emisi dari sektor digital harus dikurangi 45% pada 2030.”

— ITU Green Digital Action, Laporan ICT Sector GHG Emissions 2025

Untuk menilai apakah klaim Ericsson genuine atau masuk kategori greenwashing, kita bisa menerapkan kerangka evaluasi sederhana. Pertama, apakah klaim bisa diukur dengan metrik spesifik? Ya—Ericsson menyebutkan angka pengurangan konsumsi daya 30% per site, meski belum ada audit independen di Indonesia yang memverifikasi angka ini. Kedua, apakah ada verifikasi pihak ketiga? Ericsson memiliki Science Based Targets initiative (SBTi) validation untuk target emisi Scope 1 dan 2, namun Scope 3—yang mencakup emisi dari rantai pasok, manufaktur komponen, hingga end-of-life perangkat—belum sepenuhnya transparan. Ketiga, transparansi rantai pasok: ini titik lemah banyak perusahaan teknologi. Dari penambangan mineral langka untuk chipset hingga proses manufaktur intensif energi di China, jejak karbon embedded dalam setiap perangkat jaringan bisa jauh lebih besar dari emisi operasional. Tanpa transparansi penuh, klaim hijau tetap separuh cerita. Pola serupa terlihat dalam kasus krisis kredibilitas merek berkelanjutan di sektor lain.

Dari sisi regulasi, Indonesia belum memiliki standar wajib untuk efisiensi energi infrastruktur telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum menerbitkan aturan yang mengharuskan operator atau vendor melaporkan emisi karbon jaringan secara rutin. Bandingkan dengan Uni Eropa yang sejak 2023 mewajibkan pelaporan emisi Scope 1, 2, dan 3 untuk sektor ICT melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tanpa tekanan regulasi, adopsi teknologi hijau di Indonesia akan tetap bersifat voluntary dan sporadis—bergantung pada kalkulasi biaya-manfaat operator, bukan komitmen iklim. Ini adalah kelemahan struktural yang membuat klaim keberlanjutan sulit diverifikasi dan ditegakkan.

Peta jalan ke depan memerlukan tindakan konkret, bukan sekadar press release. Ericsson perlu mempublikasikan roadmap implementasi spesifik untuk Indonesia: berapa banyak BTS hemat energi akan di-deploy dalam 2–3 tahun ke depan, dengan operator mana, dan di wilayah mana. Transparansi ini penting karena pilot project sering dijadikan alat marketing tanpa skala massal. Di sisi lain, peran operator sebagai decision-maker utama tidak bisa diabaikan. Vendor seperti Ericsson bisa menawarkan teknologi terbaik, tapi adopsi akhirnya bergantung pada willingness operator untuk investasi awal yang lebih tinggi—meski payback period-nya menguntungkan dalam jangka panjang. Tekanan publik dan investor terhadap operator untuk transparansi emisi bisa menjadi katalis perubahan, seperti yang mulai terlihat dalam dinamika pasar karbon Indonesia 2026.

Langkah Ericsson dalam mempromosikan pengelolaan jaringan ramah lingkungan layak dicatat sebagai sinyal positif dari industri telekomunikasi global. Namun, klaim hijau tanpa transparansi data publik yang bisa diverifikasi, tanpa roadmap implementasi massal yang jelas, dan tanpa pengawasan regulasi yang ketat, adalah jebakan reputasi yang rentan berubah menjadi greenwashing. Pembaca perlu memahami bahwa infrastruktur digital Indonesia—yang sedang tumbuh pesat—membawa jejak karbon yang nyata dan signifikan. Pertanyaan yang harus terus kita ajukan bukan hanya “apakah Ericsson menawarkan solusi hijau?” tapi “seberapa cepat dan transparan solusi itu diterapkan secara massal di Indonesia, dan siapa yang mengawasi klaimnya?” Keberlanjutan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal akuntabilitas sistemik dan tekanan publik yang konsisten.