Regulasi Surya Indonesia: Siapa Sebenarnya Diuntungkan?

Indonesia menerima sinar matahari rata-rata 4,8 hingga 6,5 kWh per meter persegi per hari — salah satu iradiasi tertinggi di planet ini. Negara kepulauan tropis yang disinari matahari hampir sepanjang tahun, dengan atap-atap rumah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Dan tetap saja, penetrasi panel surya atap rumah tangga Indonesia masih berada di bawah 1% dari potensinya.

Bukan karena teknologinya belum ada. Bukan karena masyarakatnya tidak peduli lingkungan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi?

Labirin Regulasi: Dari Jakarta Sampai Kantor Dinas Daerah

Pada Agustus 2021, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 — sebuah regulasi yang secara resmi membuka pintu bagi rumah tangga dan bisnis untuk memasang PLTS atap dan mengekspor kelebihan listrik ke jaringan PLN melalui skema net metering.

Skema ini sederhana secara konsep: setiap kilowatt-jam yang kamu ekspor ke PLN akan dikreditkan 1-banding-1 terhadap tagihan listrikmu. Di atas kertas, ini adalah insentif yang masuk akal.

Kemudian datanglah Januari 2024.

Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 secara resmi menggantikan regulasi lama — dan membawa perubahan yang secara struktural membalikkan logika insentif tersebut. Skema net metering 1-banding-1 dihapus sepenuhnya. Sebagai gantinya, kelebihan listrik yang mengalir ke jaringan PLN tidak lagi diakui sebagai pengurang tagihan pelanggan secara komersial.

Lebih jauh, kapasitas pemasangan yang sebelumnya dibatasi berdasarkan daya terpasang pelanggan kini digantikan dengan sistem kuota agregat — di mana PLN dan pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik (IUPTLU) yang menentukan berapa banyak kapasitas PLTS atap yang “diizinkan” di suatu wilayah jaringan dalam periode lima tahun.

Artinya: bukan lagi kamu yang menentukan seberapa besar sistem surya yang ingin dipasang. Kuota yang menentukan.

Di level pelaksanaan, kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas daerah semakin memperumit situasi. Prosedur perizinan di tingkat kabupaten dan kota sering berjalan dengan standar yang berbeda-beda — dari persyaratan dokumen, timeline persetujuan, hingga kewajiban sertifikasi installer yang tidak seragam. Seorang pemilik rumah di Surabaya dan satu lagi di Makassar bisa menghadapi pengalaman birokrasi yang hampir tidak ada kemiripannya, meski mengacu pada peraturan pusat yang sama.

Kepentingan yang Tidak Pernah Disebutkan dalam Siaran Pers

Ada pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka dalam diskusi kebijakan energi Indonesia: siapa yang dirugikan jika jutaan rumah tangga mulai menghasilkan listrik sendiri?

Jawabannya tidak sederhana, tapi tidak juga tersembunyi.

PLN sebagai single buyer — pembeli tunggal listrik dalam sistem ketenagalistrikan nasional — memiliki posisi yang secara inheren asimetris terhadap prosumen surya. Saat rumah tangga menghasilkan surplus listrik dan mengekspor ke jaringan, nilai yang diterima jauh di bawah harga jual PLN ke konsumen. Ini bukan kecelakaan desain. Ini adalah logika bisnis dari sebuah entitas yang model pendapatannya bergantung pada volume penjualan kilowatt-jam.

Di sisi lain, ada ketergantungan fiskal yang lebih besar. Bauran energi nasional Indonesia masih didominasi batu bara — yang berarti ada rantai kepentingan yang panjang, dari produsen batu bara domestik hingga kontrak jangka panjang pembangkit listrik berbasis fosil, yang secara struktural tidak kompatibel dengan percepatan adopsi surya desentralisasi.

Sementara itu, target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 — yang sudah lama menjadi angka standar dalam siaran pers pemerintah — realisasinya tertinggal jauh. Sektor surya atap, yang secara teknis bisa diakselerasi paling cepat tanpa perlu pembangunan infrastruktur transmisi baru, justru mengalami pengurangan insentif di 2024.

Pertanyaan yang lebih tepat bukan “mengapa regulasi lambat berubah?” — melainkan “siapa yang diuntungkan oleh kelambatan itu?”

“Industri panel surya Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi hingga kapasitas industri dalam menangkap peluang proyek PLTS 100 GW.”
— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dalam dokumen persiapan proyek PLTS 100 GW

Pernyataan ini terdengar seperti pengakuan. Tapi dibaliknya ada implikasi yang lebih besar: jika tantangan regulasi sudah diidentifikasi dari dalam sistem itu sendiri, mengapa reformasi bergerak begitu lambat?

Jawabannya hampir selalu ditemukan bukan di ruang teknis, melainkan di ruang kepentingan. Seperti yang bisa kita pelajari dari dinamika kolaborasi iklim global yang sering mengaburkan siapa yang benar-benar diuntungkan, arsitektur regulasi energi domestik pun mengikuti logika serupa.

Celah Nyata: Di Mana Peluang Bersembunyi dalam Sistem yang Rumit Ini

Kompleksitas regulasi bukan hanya tembok — ia juga mengandung celah. Dan celah-celah ini lebih konkret dari yang dibayangkan.

Pertama, skema PLTS komunal mulai mendapat ruang dalam regulasi terbaru. Model ini memungkinkan sebuah kawasan perumahan, kompleks apartemen, atau klaster bangunan komersial untuk berbagi satu sistem surya terpusat — distribusi manfaat dilakukan secara proporsional. Ini secara signifikan mengurangi biaya per unit dan memotong kerumitan perizinan individual.

Kedua, insentif fiskal yang belum banyak dioptimalkan: pembebasan bea masuk untuk komponen panel surya dan inverter masih bisa diakses importir dan kontraktor EPC (Engineering, Procurement and Construction) — yang berarti ada ruang negosiasi harga yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pasar instalasi residensial.

Ketiga, jalur pembiayaan hijau melalui BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dan program kredit energi terbarukan perbankan nasional masih memiliki daya serap yang jauh di bawah kapasitasnya. Sebagian besar pemilik rumah tangga tidak mengetahui bahwa ada mekanisme cicilan khusus untuk instalasi surya yang bunga subsidinya lebih rendah dari KTA konvensional. Ini adalah gap informasi yang bisa dimanfaatkan sekarang, tanpa menunggu reformasi regulasi besar.

Di level makro, benchmark internasional memberikan perspektif yang menyegarkan. Vietnam antara 2019 dan 2021 mengakselerasi adopsi surya atap secara dramatis bukan semata-mata melalui subsidi besar, melainkan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan tarif feed-in yang menarik — hasilnya, kapasitas terpasang melonjak dari hampir nol ke lebih dari 9 GW dalam dua tahun. Thailand melakukan hal serupa dengan skema net metering yang kompetitif untuk segmen komersial. Keduanya menunjukkan bahwa variabel kunci bukan besarnya anggaran negara, melainkan efisiensi sistem perizinan dan kepastian nilai ekonomi bagi prosumen.

Indonesia masih bisa mengejar posisi ini. Tapi jendela waktu tidak terbuka selamanya — dan ini bukan retorika. Ambisi karbon Indonesia yang telah dipresentasikan di panggung internasional membawa konsekuensi akuntabilitas yang semakin sulit diabaikan oleh pembuat kebijakan domestik.

Apa yang Bisa Berubah — dan Siapa yang Harus Mendorongnya

Inilah yang perlu di-reframe secara fundamental: regulasi bukan hanya tugas pemerintah untuk diperbaiki sendiri.

Sejarah kebijakan Indonesia menunjukkan pola yang berulang — reformasi kebijakan yang signifikan hampir selalu lahir dari pertemuan antara tekanan pasar, advokasi industri, dan kesadaran publik yang mencapai titik kritis. Dari revisi kebijakan KPR hijau, standar emisi kendaraan bermotor, hingga regulasi kemasan plastik di beberapa kota besar — tekanan dari bawah dan dari pasar terbukti bisa menggerakkan birokrasi yang tampaknya mandek.

Di sektor surya, asosiasi industri seperti Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan lembaga riset independen seperti IESR memiliki rekam jejak dalam mempengaruhi konsultasi kebijakan — tapi kekuatan mereka berlipat ganda ketika ada tekanan dari konsumen yang terinformasi dan dari sektor keuangan yang mulai menghitung risiko aset fosil terdampar.

Perbankan nasional yang semakin serius dalam agenda ESG — seperti yang bisa dilihat dari arah strategis BNI sebagai katalis keuangan hijau Indonesia — sesungguhnya memiliki kepentingan langsung untuk mendorong penyederhanaan regulasi PLTS atap, karena portofolio kredit hijau mereka bergantung pada ekosistem yang berfungsi.

Pembaca yang frustrasi dengan kelambatan regulasi ini memiliki lebih banyak leverage daripada yang mereka kira.

Sebagai konsumen, memilih installer bersertifikat dan menggunakan jalur pembiayaan hijau resmi menciptakan sinyal permintaan yang terbaca oleh pasar dan pembuat kebijakan. Sebagai warga, menuntut transparansi dari PLN soal kuota PLTS atap di wilayah masing-masing adalah hak yang sudah dilindungi regulasi. Sebagai pelaku bisnis, bergabung dengan asosiasi industri yang aktif melobi revisi Permen ESDM adalah investasi advokasi yang memiliki preseden keberhasilan.

Jendela peluang ada. Tapi ia tidak menunggu siapa pun.