Pekerja TPS 3R Sempidi Mogok, Sinyal Krisis Sampah Indonesia

Di Sempidi, Badung, Bali, para pekerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle — yang setiap hari memilah, mengolah, dan menyelamatkan ribuan kilogram sampah dari nasib berakhir di tempat pembuangan akhir — memilih berhenti bekerja. Aksi mogok itu bukan drama kecil. Ia cukup serius hingga Bupati Badung harus turun langsung ke meja mediasi untuk meredam situasi. Ketika pekerja di garis terdepan pengelolaan sampah memutuskan bahwa berhenti adalah satu-satunya cara agar suara mereka didengar, itu bukan sekadar konflik ketenagakerjaan — itu adalah tanda bahwa sistem yang menopang kebersihan kota kita sedang retak dari dalam.

Kejadian di Sempidi tidak berdiri sendiri. Di seluruh Indonesia, fasilitas TPS 3R menghadapi tekanan berlapis: pendanaan yang tidak stabil, status pekerja yang sering kali tidak jelas, dan beban operasional yang terus tumbuh seiring volume sampah yang tidak pernah berhenti bertambah. Sementara itu, produksi sampah nasional telah menembus angka 50 juta ton per tahun — dan alih-alih infrastruktur pengurangan sampah yang diperkuat, yang terjadi justru sebaliknya: fasilitas-fasilitas kunci terancam tutup atau lumpuh karena krisis di lapangan.

Kasus Sempidi membuka pertanyaan penting: siapa sebenarnya para pekerja TPS 3R ini? Mereka umumnya adalah tenaga operasional harian yang memilah sampah organik dari anorganik, mengoperasikan mesin cacah, hingga mengelola kompos — pekerjaan kotor dan berat yang menjadi tulang punggung sistem daur ulang berbasis wilayah. Tuntutan yang mendorong mereka mogok berkaitan erat dengan isu upah yang tidak memadai, ketidakjelasan status kepegawaian, serta kondisi kerja yang jauh dari layak. Ketika Bupati Badung akhirnya turun tangan, langkah itu menjadi sinyal bahwa tuntutan para pekerja cukup mendasar untuk tidak bisa diabaikan oleh pejabat tingkat kabupaten sekalipun. Tanpa penyelesaian yang konkret dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin aksi serupa akan muncul di fasilitas-fasilitas serupa di seluruh Bali — bahkan di luar Bali.

Sementara Badung masih dalam proses pemulihan, ancaman berbeda datang dari Bantargebang. TPS 3R yang beroperasi di kawasan yang sama dengan TPST Bantargebang — kompleks pengolahan sampah terbesar di Asia Tenggara yang melayani kebutuhan DKI Jakarta — dijadwalkan menutup pintu pada 1 Agustus 2026. Fasilitas ini selama ini menjadi salah satu titik pengolahan yang membantu mengurangi volume sampah sebelum masuk ke zona penimbunan. Penutupan ini memunculkan pertanyaan yang sampai kini belum terjawab secara terbuka: apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memiliki rencana pengganti yang konkret dan siap jalan? Kapasitas yang hilang dari satu fasilitas bukan angka kecil — dan dalam konteks kota dengan produksi sampah harian ribuan ton, setiap lubang dalam jaringan pengolahan berpotensi menjadi bencana senyap.

Inilah gambaran yang muncul ketika dua krisis ini dibaca bersama. Indonesia menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahunnya, sementara fasilitas yang seharusnya memangkas angka itu — TPS 3R dari Bali hingga Bekasi — justru sedang dalam kondisi goyah. Ketika TPS 3R tutup atau lumpuh karena mogok, sampah tidak menghilang; ia hanya berpindah jalur. Beban berpindah ke TPA yang sudah penuh sesak, atau lebih buruk, ke sungai, lahan kosong, dan titik-titik pembuangan ilegal yang tidak tercatat dalam laporan mana pun. Gerakan 3R yang sedang tumbuh di berbagai daerah justru membutuhkan fondasi infrastruktur yang kuat agar tidak berhenti menjadi sekadar wacana komunitas. Tanpa fasilitas yang beroperasi stabil, semua upaya pemilahan sampah dari rumah tangga kehilangan muaranya.

Yang dibutuhkan bukan hanya mediasi saat krisis meledak. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa TPS 3R bukan fasilitas yang dibangun lalu dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan anggaran, pengawasan kondisi kerja, dan kejelasan skema pengelolaan jangka panjang. Contoh dari Wajo, Tangerang, dan kampus-kampus yang aktif menjalankan program 3R menunjukkan bahwa fasilitas ini bisa berjalan baik — asal ada komitmen nyata, bukan sekadar peresmian. Para pekerja di balik sistem ini, yang setiap hari berhadapan langsung dengan tumpukan sampah kota, berhak atas upah yang adil, perlindungan kerja yang jelas, dan apresiasi yang setara dengan krusialnya pekerjaan mereka. Jika kita serius ingin mengelola 50 juta ton sampah per tahun dengan bermartabat, maka infrastruktur dan manusianya harus diperlakukan dengan serius yang sama. Mulai dengan memperhatikan apa yang terjadi di TPS 3R terdekat dari rumahmu — karena di sanalah sistem itu benar-benar diuji setiap hari. Untuk memahami lebih jauh bagaimana sampah rumah tangga bisa dikelola dari sumber, panduan komposting ini bisa menjadi langkah pertama yang konkret.