SRUK Diluncurkan, Fondasi Pasar Karbon Indonesia Kini Resmi Berdiri

Tanggal 9 Juli 2026 akan dicatat sebagai momen ketika Indonesia berhenti sekadar membicarakan pasar karbon — dan mulai membangunnya. Dari Jakarta, Kementerian Kehutanan secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), sebuah infrastruktur digital yang dirancang untuk menjadi tulang punggung transparansi perdagangan karbon nasional. Bersamaan dengan peluncuran itu, empat proyek karbon kehutanan resmi masuk ke dalam sistem dan aktif diperdagangkan — babak baru yang selama ini ditunggu oleh kalangan industri, regulator, dan pegiat iklim sekaligus.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sekedar hadir sebagai tamu di acara itu. OJK secara eksplisit menyebut SRUK sebagai fondasi pasar karbon Indonesia — sebuah pernyataan yang punya bobot teknis dan regulasi sekaligus. Selama ini, salah satu hambatan terbesar perdagangan karbon di Indonesia bukan soal kurangnya proyek atau niat baik, melainkan ketiadaan sistem pencatatan yang kredibel dan terpusat. Tanpa registri resmi, klaim kredit karbon dari satu proyek tidak bisa diverifikasi oleh pihak ketiga, tidak bisa dipindahtangankan secara sah, dan rentan digunakan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda. SRUK menjawab celah fundamental itu.

Cara kerja SRUK cukup mudah dipahami. Sistem ini mencatat setiap unit karbon yang lahir dari proyek-proyek yang memenuhi syarat — mulai dari konservasi hutan hingga restorasi lahan gambut — kemudian memverifikasi keabsahannya sebelum menerbitkan kredit yang bisa diperdagangkan. Proses ini yang membuat setiap unit karbon punya identitas unik dan jejak yang bisa ditelusuri. Tanpa mekanisme semacam ini, pasar karbon sangat rentan terhadap double-counting — kondisi di mana satu proyek pengurangan emisi diklaim oleh dua pihak berbeda secara bersamaan. Ini bukan masalah administrasi kecil; dalam konteks komitmen iklim nasional, kesalahan hitung seperti itu bisa merusak kepercayaan internasional terhadap seluruh sistem. SRUK, dengan arsitektur digitalnya, dirancang untuk menutup lubang itu sejak awal.

Ada satu angka yang perlu dibaca dengan cermat. Di satu sisi, nilai transaksi perdagangan karbon diklaim mencapai Rp 5 triliun — angka yang terdengar besar dan menjanjikan. Di sisi lain, nilai transaksi yang benar-benar tercatat dalam sistem hanya sebesar Rp 93,81 miliar. Kesenjangan ini bukan sinyal bahwa sesuatu telah gagal, melainkan cerminan dari kenyataan bahwa pasar karbon Indonesia masih berada di fase pembangunan ekosistem yang paling awal. Empat proyek kehutanan yang kini aktif adalah permulaan, bukan puncak. Skala transaksi aktual yang masih kecil justru menjadi pengingat bahwa transparansi dan kehati-hatian dalam proses verifikasi jauh lebih penting dari kesan besar-besaran di atas kertas — terutama karena setiap klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan berdampak langsung pada biaya reputasi dan finansial bagi semua pihak yang terlibat.

Pertanyaan berikutnya bukan lagi soal apakah infrastrukturnya ada — SRUK menjawab itu. Pertanyaan nyata adalah: siapa yang akan menggunakannya, seberapa cepat, dan dengan standar seperti apa? Kepercayaan pelaku pasar swasta perlu dibangun melalui konsistensi regulasi dari OJK dan Kementerian Kehutanan, bukan hanya lewat peluncuran seremonial. Partisipasi sektor korporasi — dari perkebunan hingga industri ekstraktif — akan menjadi penentu apakah angka transaksi aktual bisa tumbuh mendekati potensi sesungguhnya. Untuk konteks yang lebih luas, perkembangan ini berjalan beriringan dengan momentum yang sudah mulai terasa di lapangan, seperti yang terlihat dari peluncuran Forestry Carbon Hub yang menandai masuknya pasar karbon Indonesia ke babak yang lebih nyata. Indonesia kini punya alatnya. Langkah berikutnya adalah aksi kolektif yang memastikan alat itu benar-benar digunakan — dan digunakan dengan benar. Dinamika regulasi yang masih terus bergerak juga bisa dipahami lebih dalam lewat gambaran lengkap pasar karbon Indonesia di Juli 2026, yang menunjukkan bahwa regulasi besar saja belum cukup tanpa fondasi yang teruji.