60 Peneliti Bahas Manajemen SDM untuk Keberlanjutan

Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060, tetapi studi terkini menunjukkan kesenjangan besar antara ambisi iklim dan kesiapan sumber daya manusia. Data dari LinkedIn Economic Graph mengungkapkan bahwa secara global, permintaan terhadap talenta hijau tumbuh 5,9% per tahun sejak 2021, sementara pasokannya tertinggal jauh — proyeksi menunjukkan gap 18,7% pada 2030 dan 101,5% pada 2050. Tanpa arsitektur SDM yang tepat, target iklim hanya akan jadi angka di atas kertas. Biaya kegagalan transisi SDM terhadap investasi energi bersih terukur dalam triliunan rupiah — proyek energi terbarukan tertunda bukan karena teknologi, tetapi karena tidak ada yang cukup terlatih untuk mengoperasikannya.

Dalam konteks itulah 60 peneliti dari lima negara — Indonesia, Malaysia, India, Taiwan, dan Jepang — berkumpul dalam The 7th International Conference on Environmental Resources Management in Global Region (ICERM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Geografi UGM pada 19 Mei lalu. Konferensi yang mengusung tema “Human Resources Management for Sustainability” ini bukan sekadar pertemuan akademik, melainkan upaya konkret merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data demi keberlanjutan lingkungan. Paralel dengan itu, Universiti Sains Malaysia (USM) dan Universitas Sari Mutiara Indonesia juga menggelar forum “The Next Youth Green Leader” di Medan untuk membangun sustainability mindset di kalangan 150 mahasiswa terpilih.

Lanskap keberlanjutan SDM secara global kini memasuki fase kritis. Green Human Resource Management — atau manajemen SDM hijau — bukan lagi wacana pinggiran, melainkan pendekatan strategis membangun kompetensi, budaya, dan sistem insentif di dalam organisasi agar mendukung target lingkungan. Eropa sudah mewajibkan sustainability reporting yang mencakup aspek tenaga kerja melalui Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sementara Asia Tenggara masih dalam fase awal. Biaya ekonomi nyata dari ketidaksiapan SDM terukur: proyek energi terbarukan yang tertunda karena kekurangan tenaga ahli, investasi hijau yang gagal diserap karena kapasitas institusional lemah. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan ini semakin nyata ketika kita melihat bahwa sebagian besar perusahaan belum mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi HR mereka.

Pertamina, sebagai BUMN energi terbesar Indonesia, memahami bahwa transformasi internal bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal reskilling dan upskilling puluhan ribu karyawan. Direktur Utama Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) Pertamina, Dannif Danusaputro, menegaskan bahwa Pertamina NRE akan menjadi masa depan Pertamina dalam mendukung target net zero emission 2060. Subholding PNRE memiliki tiga pilar penting: mengoptimalkan gas menjadi tenaga listrik dan dekarbonisasi (Low Carbon Solutions), mengembangkan energi baru terbarukan seperti geothermal, solar, dan hydro (New & Renewable Energy), serta mengakselerasi battery, hydrogen, dan carbon market (Future Businesses). Investasi untuk pelatihan hijau dan program reskilling internal menjadi prioritas — biaya transisi SDM dihitung sebagai investasi jangka panjang, bukan pengeluaran sekali pakai. Potensi kerugian jika SDM tidak siap mengoperasikan aset energi bersih jauh lebih besar daripada biaya pelatihan hari ini, terutama ketika target PLTS ambisius Indonesia memerlukan ribuan teknisi terlatih dalam waktu singkat.

Konferensi ICERM yang diselenggarakan di UC Hotel Yogyakarta menghadirkan keynote speaker dari tiga negara. Prof. Dr. S. Suriyanarayanan dari JSS Science and Technology University, India, memperkenalkan konsep Sponge City sebagai solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko banjir. Prof. Jian Bang Deng dari Tamkang University, Taiwan, memaparkan penelitian tentang migrasi internasional dan bagaimana mantan pekerja migran sukses menjadi wirausaha di desa asal, menunjukkan bahwa migrasi dapat memberikan dampak transformatif melalui inovasi dan pengembangan SDM. Sementara Prof. Dr. Makoto Takahashi dari Nagoya University, Jepang, membagikan pengalaman negaranya dalam menghadapi risiko tsunami di tengah populasi yang menua, menekankan pentingnya memori sosial dalam menjaga kewaspadaan terhadap bencana.

Dekan Fakultas Geografi UGM, Prof. Muhammad Kamal, menyampaikan bahwa esensi dari seluruh upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan bermuara pada kesiapan perilaku dan tata kelola manusianya. Forum ini diharapkan mendorong kolaborasi global dalam bentuk riset bersama, pertukaran pelajar, dan perumusan kebijakan tata ruang yang inklusif. Paralel dengan itu, Rektor USM Indonesia, Prof. Dr. Ivan Elisabeth Purba, menegaskan bahwa momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan titik balik kebangkitan bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan cara berpikir visioner demi masa depan yang lebih baik.

“Melalui half-day seminar ini, kami menghubungkan peran generasi muda langsung dengan tantangan perubahan iklim. Kami ingin membentuk Sustainability Mindset dan Driver Mentality agar mereka memiliki cara berpikir visioner demi masa depan yang lebih baik.”

— Prof. Dr. Ivan Elisabeth Purba, Rektor USM Indonesia

Analisis sistemik menunjukkan mengapa pendekatan konvensional terhadap SDM gagal menjawab tantangan keberlanjutan. Tiga hambatan utama teridentifikasi: pertama, silo antara departemen sustainability dan HR di perusahaan Indonesia — divisi CSR berjalan sendiri, sementara HR fokus pada rekrutmen dan payroll tanpa integrasi sustainability competency. Kedua, kurikulum pendidikan tinggi yang belum mengintegrasikan green competency secara sistematis — mayoritas lulusan teknik dan bisnis tidak memiliki literasi dasar tentang pasar karbon atau analisis siklus hidup produk. Ketiga, insentif ekonomi yang masih lebih kuat untuk jalur karier konvensional dibanding sektor hijau — gaji awal insinyur migas masih jauh lebih tinggi daripada insinyur energi terbarukan, menciptakan disinsentif bagi talenta terbaik untuk masuk ke sektor hijau. Dampak finansial terukur: Indonesia berpotensi kehilangan investasi hijau senilai triliunan rupiah karena bottleneck SDM ini.

Peluang bagi generasi muda Indonesia sangat besar. Dengan mayoritas populasi produktif adalah Gen Z dan milenial — sekitar 70 juta pekerja muda — pertanyaan krusialnya bukan apakah mereka peduli lingkungan, tetapi apakah mereka akan memiliki kompetensi hijau dalam dekade mendatang. Youth Sustainability Index 2025 yang dirilis oleh YouthLab Indonesia dan WWF-Indonesia menunjukkan paradoks: kesadaran lingkungan generasi muda tinggi, tetapi praktik nyata masih terbatas. Jalur konkret tersedia: sertifikasi sustainability profesional (seperti GRI atau LEED), green entrepreneurship yang didukung oleh inisiatif seperti venture capital yang fokus pada startup hijau, serta peran di perusahaan yang sedang bertransisi seperti Pertamina. Ekonomi hijau Indonesia diproyeksikan bernilai ratusan triliun rupiah pada 2030 — ini bukan wacana, ini peluang ekonomi riil yang memerlukan SDM terlatih untuk merealisasikannya.

Implikasi kebijakan dari temuan konferensi ini jelas: pemerintah Indonesia dan sektor swasta harus segera bertindak. Pertama, integrasi green competency framework ke dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) — ini akan memastikan bahwa setiap lulusan vokasi dan universitas memiliki baseline kompetensi hijau. Kedua, insentif pajak untuk perusahaan yang menjalankan program reskilling hijau — bisa berupa tax holiday atau super deduction untuk biaya pelatihan sustainability. Ketiga, kemitraan universitas lintas negara untuk riset Green HRM, seperti yang sudah dicontohkan oleh USM Malaysia melalui program green leadership lintas negara yang melibatkan lebih dari sepuluh universitas Asia Tenggara. Setiap rekomendasi ini bukan hanya soal moral lingkungan — ini soal dampak ekonomi riil. Investasi dalam green skills hari ini akan menentukan apakah Indonesia bisa menarik triliunan rupiah investasi hijau di masa depan, atau kehilangannya kepada negara tetangga yang lebih siap.

Pertemuan 60 peneliti dari lima negara ini bukan sekadar konferensi akademik — ini adalah sinyal bahwa arsitektur manusia di balik transisi hijau mulai mendapat perhatian serius. Target net zero tanpa transformasi SDM adalah bangunan tanpa fondasi. Biayanya — secara lingkungan dan finansial — akan ditanggung oleh generasi yang seharusnya kita persiapkan hari ini. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah kita perlu bertransisi, tetapi apakah kita memiliki SDM yang cukup terlatih untuk merealisasikannya. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi pemimpin atau penonton dalam ekonomi hijau global.