Indonesia menghasilkan lebih dari 20 juta ton sampah organik setiap tahunnya. Mayoritas berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), membusuk tanpa kontrol, dan melepaskan metana—gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari CO₂. Angka itu suram, tapi bukan akhir cerita. Di Jakarta, Bali, dan Riau, tiga inisiatif baru menunjukkan bahwa kompos sedang naik kelas: dari hobi kebun belakang rumah menjadi infrastruktur ekonomi sirkular yang nyata.
Di Kelurahan Rawa Bunga, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menjual kompos hasil olahan sampah organik warga. Di Bali, social enterprise su-re.co berkolaborasi dengan JCI Japan dan Noema Resort membangun sistem farm-to-fork yang menutup loop sampah hotel. Di Riau, dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) mengajarkan siswa SD Santa Maria cara mengubah sampah menjadi pupuk organik. Tiga provinsi, tiga model, satu narasi: kompos bukan lagi romantisme lingkungan—ini ekonomi hijau yang layak direplikasi.
- Sampah organik mencakup sekitar 60% dari total sampah nasional Indonesia, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
- Jika semua sampah organik diolah menjadi kompos, potensi ekonominya mencapai triliunan rupiah per tahun dari penjualan pupuk dan pengurangan biaya TPA.
- Tiga inisiatif pengomposan baru: PPSU Rawa Bunga (Jakarta), kolaborasi su-re.co × JCI Japan × Noema Resort (Bali), dan edukasi Unilak × SD Santa Maria (Riau).
- Satu ton sampah organik yang dikomposkan dapat mencegah emisi 0,5–1 ton CO₂ ekuivalen ke atmosfer.
- Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengamanatkan pengurangan sampah ke TPA hingga 30% pada 2025.
Jakarta: Petugas Kota Jual Kompos, Hasilkan Pendapatan Mandiri
Di Kelurahan Rawa Bunga, Jakarta Selatan, 10 petugas PPSU mengolah sampah organik dari warga menjadi kompos siap jual. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Rawa Bunga, Randi Apriansyah, mengatakan program ini bukan sekadar proyek lingkungan—ini model ekonomi mandiri di level kelurahan. Kompos dijual kepada warga dan petani urban dengan harga terjangkau, menghasilkan pendapatan tambahan bagi petugas sekaligus mengurangi biaya operasional pengangkutan sampah ke TPA Bantar Gebang.
Yang menarik adalah skala finansialnya. Setiap kilogram kompos dijual seharga Rp2.000–Rp5.000, bergantung kualitas. Dengan produksi puluhan kilogram per minggu, pendapatan bulanan bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per petugas. Lebih penting lagi, ini mengurangi volume sampah yang harus diangkut—berarti penghematan biaya logistik dan BBM truk sampah. Rawa Bunga membuktikan bahwa pengomposan bukan charity, melainkan unit bisnis kecil yang berkelanjutan.
Bali: Kolaborasi Internasional Tutup Loop Sampah Resort
Di Pererenan, Bali, su-re.co—social enterprise lokal yang fokus pada sistem sirkular—menggandeng JCI Japan dan Noema Resort untuk membangun model farm-to-fork yang menutup loop sampah organik hotel. Konsepnya sederhana tapi powerful: sisa makanan dari dapur dan restoran resort diolah menjadi kompos, lalu digunakan untuk kebun organik yang memasok bahan baku kembali ke dapur. Lingkaran tertutup, zero waste.
Implikasi finansialnya besar. Industri perhotelan Bali menghasilkan ribuan ton sampah organik setiap bulannya, dan biaya waste management-nya tidak murah—mulai dari pengangkutan hingga tipping fee di TPA. Dengan sistem in-house composting, resort seperti Noema bisa memangkas biaya operasional hingga 30–40% untuk kategori sampah organik. Lebih dari itu, ini jadi nilai jual tambahan bagi tamu yang semakin peduli jejak lingkungan tempat mereka menginap. JCI Japan membawa keahlian teknis dan pendanaan awal, su-re.co menyediakan infrastruktur lokal dan edukasi, dan Noema jadi proof of concept bahwa model ini bisa direplikasi di ratusan hotel lain di Bali.
Riau: Kampus Mengajar Sekolah Dasar Bikin Kompos
Di Pekanbaru, Riau, dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) turun langsung mengajarkan siswa SD Santa Maria cara mengolah sampah menjadi pupuk organik. Dr. Yuliana Susanti, salah satu dosen yang terlibat, menjelaskan bahwa limbah organik rumah tangga dan pasar masih banyak yang belum dimanfaatkan optimal. Program ini mengisi gap tersebut lewat edukasi generasi muda—satu anak yang paham kompos bisa memengaruhi satu rumah tangga.
Metode yang diajarkan sederhana: dekomposisi dengan bahan lokal seperti terasi dan gula merah sebagai pengganti EM-4 (effective microorganisms) yang lebih mahal. Siswa belajar memilah sampah organik, membuat lubang biopori sederhana, dan memantau proses fermentasi selama 3–4 minggu. Hasilnya bukan hanya kompos, tapi juga perubahan mindset: sampah bukan akhir, tapi awal dari siklus baru. Ini investasi jangka panjang—ketika anak-anak ini dewasa, mereka akan jadi generasi yang secara natural memilah sampah organik dan melihat nilai ekonominya.
🌱 Trivia: Kompos Bisa Hemat Jutaan Rupiah untuk Petani?
Ketiga inisiatif ini tidak berdiri sendiri. Mereka bagian dari narasi nasional yang lebih besar: target pemerintah untuk mengurangi sampah ke TPA hingga 30% pada 2025, seperti yang diamanatkan Perpres No. 97 Tahun 2017. Namun pengomposan masih tertinggal jauh dibanding daur ulang plastik dalam perhatian publik dan anggaran pemerintah. Padahal, kerugian finansial dari sampah organik yang tidak diolah sangat besar—biaya operasional TPA yang membengkak, kehilangan nilai ekonomi kompos yang bisa dijual, dan biaya kesehatan dari polusi metana dan lindi yang mencemari air tanah.
Bank sampah dan program reduce-reuse-recycle sudah banyak mendapat sorotan, tapi kompos adalah senjata rahasia yang belum dimaksimalkan. Mengapa? Karena kompos butuh waktu, butuh ruang, dan hasilnya tidak secepat menjual botol plastik ke pengepul. Tapi jika dilihat dari kacamata ekonomi sirkular, kompos menutup loop yang paling besar: 60% dari sampah kita. Itulah mengapa inisiatif Jakarta, Bali, dan Riau ini penting—mereka menunjukkan bahwa kompos bisa menjadi unit bisnis mandiri (Jakarta), model hospitality berkelanjutan (Bali), dan kurikulum pendidikan lingkungan (Riau).
Tiga titik di tiga provinsi berbeda, tiga model berbeda, satu pesan yang sama: kompos bukan lagi urusan orang yang punya halaman luas dan waktu luang. Ini infrastruktur ekonomi hijau yang layak direplikasi di kelurahan, hotel, sekolah, pasar, bahkan apartment kompleks. Masih banyak PR—regulasi insentif fiskal untuk composting facility, standarisasi kualitas kompos, dan edukasi massal. Tapi arahnya sudah benar. Dan yang lebih penting, buktinya sudah ada di lapangan.
Punya Ide Artikel?
Bantu kami menyoroti isu lingkungan yang penting bagi Anda. Kirimkan riset, berita, atau topik yang ingin Anda lihat di HidupHijau.










