Target PLTS 100 GW dalam 3 Tahun: Ambisi atau Ilusi?

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan target pembangunan 100 GW kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam tiga tahun ke depan. Angka itu terdengar heroik—sampai Anda menyadari bahwa kapasitas PLTS terpasang Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 0,72 GW. Artinya, pemerintah berencana melipatgandakan kapasitas lebih dari 138 kali dalam waktu 36 bulan. Ini bukan sekadar target ambisius; ini adalah lonjakan yang membutuhkan mobilisasi modal, lahan, infrastruktur jaringan, dan reformasi regulasi dalam skala yang belum pernah dicoba oleh negara manapun dalam tempo sesingkat itu.

Target ini diumumkan dalam konteks komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan Net Zero Emission (NZE) 2060. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif ambisi tersebut, namun dengan catatan kritis: tanpa peta jalan implementasi yang transparan, reformasi regulasi net metering, dan penguatan kapasitas jaringan PLN, angka 100 GW berisiko menjadi slogan kosong. Yang lebih mengkhawatirkan adalah implikasi fiskal dari kegagalan—biaya greenwashing kebijakan bukan hanya reputasional, tapi juga finansial, mengikat anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor lain.

Pernyataan Presiden Prabowo tentang target 100 GW pertama kali muncul dalam forum kebijakan transisi energi pada awal 2025, sebagai bagian dari narasi besar Indonesia menuju dekarbonisasi dan kemandirian energi. Komitmen ini sejalan dengan agenda Net Zero 2060 dan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui. IESR merespons dengan hati-hati: mereka menyambut baik ambisi politik, namun menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan infrastruktur grid yang mampu menyerap energi intermiten dalam skala besar, reformasi skema net metering yang saat ini justru mendisinsentif pemasangan PLTS rooftop, serta skema pembiayaan yang jelas dan transparan. Tanpa itu, target ini hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Realitas di lapangan jauh dari optimis. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada Agustus 2024, kapasitas PLTS terpasang Indonesia baru mencapai 717,71 MW—atau 0,72 GW. Pertumbuhan tahunan selama lima tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 100–150 MW per tahun, terhambat oleh perizinan yang berbelit, skema Build-Operate-Own-Transfer (BOOT) yang lambat, dan keterbatasan kapasitas serapan jaringan PLN. Untuk mencapai 100 GW dalam tiga tahun, Indonesia perlu menambah rata-rata 33 GW per tahun—lebih dari 220 kali lipat kecepatan saat ini. Bahkan negara dengan track record terbaik seperti India dan China membutuhkan lebih dari satu dekade untuk mencapai skala puluhan gigawatt.

Hambatan struktural yang menghadang target ini bukan main-main. Pertama, kapasitas jaringan PLN belum siap menyerap energi intermiten dalam skala besar. PLTS menghasilkan listrik hanya saat ada matahari, sehingga membutuhkan battery storage dan smart grid yang canggih untuk menjaga stabilitas. Biaya untuk mengintegrasikan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) saja bisa menambah USD 10–15 miliar. Kedua, regulasi net metering yang direvisi melalui Permen ESDM No. 2/2024 justru menghapus skema ekspor-impor listrik bagi pengguna PLTS rooftop baru—langkah yang secara efektif mendisinsentif adopsi mandiri oleh rumah tangga dan bisnis. Ketiga, ketersediaan lahan. Untuk 100 GW utility-scale, dibutuhkan sekitar 200.000–250.000 hektar lahan—setara dengan 2,5 kali luas DKI Jakarta. Konflik tata ruang dan resistensi lokal hampir pasti akan muncul. Keempat, Indonesia belum memiliki manufaktur panel surya skala besar. Sebagian besar modul dan komponen masih diimpor dari China, sehingga ketergantungan pada rantai pasok global menjadi risiko besar—baik dari sisi biaya maupun tantangan investasi hijau.

Dimensi finansial dari target ini sungguh mengejutkan. Berdasarkan benchmark International Renewable Energy Agency (IRENA), biaya pembangunan PLTS utility-scale berkisar antara USD 500–800 juta per GW. Untuk 100 GW, estimasi kasar mencapai USD 50–80 miliar, atau sekitar Rp 800 triliun hingga Rp 1.280 triliun. Dari mana uangnya? Opsi yang tersedia termasuk APBN, green bonds, blended finance, dan investasi asing langsung. Namun APBN Indonesia tahun 2025 hanya sekitar Rp 3.600 triliun, dengan defisit terkendali di bawah 3%. Mengalokasikan seperempat hingga sepertiga anggaran untuk PLTS dalam tiga tahun adalah skenario yang hampir mustahil tanpa mengorbankan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Green bonds dan investasi swasta bisa menjadi solusi—tapi itu membutuhkan bankability, transparansi proyek, dan kepastian regulasi yang belum ada. Risiko fiskal dari kegagalan proyek ini bukan main: biaya stranded assets, hilangnya kepercayaan investor, dan naiknya cost of capital untuk proyek-proyek masa depan.

Di tengah skeptisisme terhadap target mega ini, ada sinyal positif dari akar rumput. Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi 2025, Wakil Bupati Purworejo meresmikan pompa air tenaga surya di Desa Krandegan. Proyek mikro ini mungkin terdengar kecil, tapi dampaknya nyata: petani lokal kini bisa mengurangi biaya bahan bakar untuk pompa diesel, meningkatkan ketahanan irigasi, dan membuktikan bahwa teknologi surya bisa diakses dan bermanfaat di level komunitas. Ini bukan sekadar seremonial—ini adalah bukti bahwa demand untuk energi bersih di level grassroots nyata dan dapat direplikasi. Jika pemerintah pusat mampu menyediakan skema pembiayaan dan pendampingan teknis yang tepat, model seperti ini bisa diskalakan ke ribuan desa lainnya, menciptakan basis adopsi yang organik dan berkelanjutan, mirip dengan yang pernah terjadi di era kejayaan program kompos di Indonesia.

Namun, celah antara ambisi dan implementasi tetap menganga lebar. Target mega seperti 100 GW berisiko menjadi policy greenwashing jika tidak disertai peta jalan implementasi yang transparan, milestone tahunan yang terukur, dan mekanisme akuntabilitas publik. Indonesia memiliki rekam jejak target energi terbarukan yang meleset—misalnya target 23% bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di 2025 yang dipastikan tidak tercapai. Biaya dari kegagalan ini bukan hanya ekologis tapi juga ekonomis: investor kehilangan kepercayaan, cost of capital naik, dan peluang green finance tertutup. Transparansi adalah kunci. Publik berhak mengetahui: berapa GW yang akan dibangun setiap tahun? Di mana lokasinya? Siapa investornya? Bagaimana proyek akan dimonitor? Tanpa jawaban jelas atas pertanyaan-pertanyaan ini, target 100 GW hanya akan menjadi angka politis, bukan transformasi nyata.

Ambisi besar bukanlah hal buruk—justru Indonesia membutuhkan lompatan, bukan langkah inkremental. Negara-negara seperti India dan Vietnam membuktikan bahwa transformasi cepat dimungkinkan jika ada komitmen politik yang konsisten, regulasi yang mendukung, dan mobilisasi modal yang terencana. Tapi lompatan tanpa landasan data, anggaran transparan, dan reformasi regulasi hanya akan berakhir sebagai slogan. Tantangan bagi publik adalah menuntut transparansi: peta jalan tahunan, laporan realisasi terbuka, dan mekanisme umpan balik yang melibatkan masyarakat sipil. Panel surya di Desa Krandegan membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah—pertanyaannya apakah pemerintah pusat mampu menyusul dari atas, atau hanya akan meninggalkan janji kosong dan anggaran yang terbuang.